JAKARTA, cimutnews.co.id – Kepedulian terhadap lingkungan dan kebencanaan kembali ditunjukkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Sumatera Selatan, Hj. Eva Susanti, S.E., M.M. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komite II DPD RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (4/11/2025), Eva dengan tegas menyuarakan aspirasi masyarakat Sumsel terkait persoalan banjir di kawasan Sungai Musi, terutama di wilayah Gandus, Kota Palembang.
Dalam wawancara bersama media cimutnews.co.id, Eva menuturkan bahwa banjir di bantaran Sungai Musi telah menjadi masalah klasik yang terus berulang setiap musim hujan. Fenomena ini, menurutnya, bukan hanya mengganggu aktivitas warga tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.
“Saya ingin sedikit menyampaikan keluhan masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di daerah Gandus, Palembang. Sungai Musi adalah kebanggaan kami, tetapi di sisi lain, wilayah di sepanjang sungai ini sering menjadi langganan banjir, terutama saat musim hujan tiba,” ujar senator asal Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin itu.
Eva menjelaskan, setiap kali banjir datang, ratusan rumah warga terdampak, dan masyarakat harus menanggung kerugian baik secara materi maupun psikologis. Ia mengaku kerap menerima laporan dari warga yang kehilangan perabot, hewan ternak, bahkan akses jalan yang terputus akibat genangan air.
Meski sebagai anggota DPD RI ia tidak memiliki kewenangan langsung dalam penganggaran, Eva mengaku tetap berupaya membantu masyarakat sebisa mungkin.
“Kami di DPD sering mendapat keluhan masyarakat. Kalau pun turun langsung, kami hanya bisa menyalurkan bantuan sembako. Tapi masyarakat tentu berharap ada solusi jangka panjang dari pemerintah dan BNPB,” ujarnya.
Dorong Solusi Jangka Panjang
Dalam forum RDP tersebut, Eva mendesak BNPB agar meningkatkan koordinasi dengan BPBD Sumsel dan pemerintah daerah untuk merumuskan langkah konkret dan sistematis dalam menangani banjir di kawasan bantaran Sungai Musi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi agar penanganan bencana tidak bersifat reaktif, tetapi preventif.
“Kami berharap BNPB bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi yang berkelanjutan, bukan hanya reaktif saat bencana terjadi,” tegasnya.
Eva menilai, pencegahan banjir tidak cukup hanya dengan memperbaiki drainase atau menyalurkan bantuan pasca-bencana. Diperlukan perencanaan menyeluruh, mulai dari normalisasi sungai, penghijauan daerah tangkapan air, hingga pendidikan lingkungan kepada masyarakat.
“Masalah banjir di Musi ini bukan hanya soal alam, tapi juga perilaku manusia. Kita perlu menata ulang kawasan bantaran sungai agar tetap produktif tanpa merusak lingkungan,” katanya.
Soroti Mitigasi Karhutla di Sumsel
Selain menyoroti banjir, Eva juga menanyakan tindak lanjut dari apel simulasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah dilaksanakan di Sumsel pada Juli 2025. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, melainkan benar-benar mampu meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi karhutla di musim kemarau.
“Apel simulasi karhutla sudah dilaksanakan, tapi kami ingin tahu sejauh mana hasil dan evaluasinya. Jangan sampai hanya jadi kegiatan seremonial tanpa langkah nyata,” tambahnya.
Menurut Eva, Sumatera Selatan merupakan daerah rawan karhutla yang setiap tahun menghadapi ancaman kabut asap. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, BNPB, dan pemerintah daerah harus diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan ketika bencana terjadi.
Harapan untuk Perhatian Lebih dari Pemerintah Pusat
Eva berharap agar BNPB dan kementerian terkait memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan kebencanaan di Sumatera Selatan. Ia menilai daerah ini memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung energi dan pangan nasional, sehingga perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungannya sangat penting.
“Saya yakin dengan kolaborasi lintas lembaga dan perencanaan yang berbasis daerah, kita bisa meminimalkan dampak bencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Suara senator perempuan asal Musi Banyuasin ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah bahwa isu kebencanaan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial negara terhadap rakyatnya. Harapannya, langkah nyata yang diambil ke depan dapat menghadirkan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat Sumsel yang selama ini hidup berdampingan dengan ancaman banjir dan karhutla.(Timred/CN)
