SEKAYU, cimutnews.co.id – Aksi damai ratusan guru swasta yang tergabung dalam Guru Merdeka Profesional (GM Pro) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berbuah dialog terbuka bersama Bupati Muba, H. M. Toha Tohet, S.H., di Ruang Rapat Serasan Sekate, Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Senin (10/11/2025).
Ratusan guru dari berbagai kecamatan — mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, hingga madrasah swasta — sebelumnya menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Muba. Mereka menyuarakan aspirasi agar pemerintah membuka kembali peluang seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru swasta, serta menjamin kelanjutan pembayaran tunjangan GTT/PTT dan BOSDA hingga proses pengangkatan terealisasi.
Aspirasi Guru Swasta: Ingin Diakui dan Sejahtera
Koordinator Lapangan GM Pro, Rizon, dalam orasinya menyampaikan bahwa para guru swasta tidak menuntut lebih, hanya menginginkan keadilan dan pengakuan yang sama dengan guru di sekolah negeri.
“Banyak dari kami sudah mengabdi belasan tahun tanpa kepastian status. Kami berharap Pemkab Muba dan DPRD bisa bersurat ke Presiden, Kemenpan RB, BKN, dan DPR RI agar guru swasta diberi kesempatan ikut seleksi PPPK,” ujarnya di hadapan awak media, termasuk cimutnews.co.id.
Selain itu, para guru berharap agar setelah diangkat menjadi PPPK, mereka dapat tetap mengajar di sekolah asal, serta agar insentif dan tunjangan daerah tetap berjalan seperti tahun sebelumnya.
Pemkab Muba Tanggap: Bentuk Tim dan Jadwalkan Studi Banding
Menanggapi aspirasi tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Muba, Drs. Syafaruddin, M.Si., menyebutkan bahwa rapat bersama perwakilan guru dan pihak terkait telah menghasilkan sejumlah langkah konkret.
“Pemkab Muba bersama DPRD dan perwakilan guru akan melakukan studi banding ke Kabupaten Bangka Timur dan Jawa Timur, serta berkoordinasi langsung dengan Kemenkeu, Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri,” jelas Syafaruddin.
Langkah ini, lanjutnya, bertujuan untuk mencari solusi regulasi agar guru honorer swasta bisa mengikuti seleksi PPPK dan memastikan pembayaran gaji yang tertunda selama 11 bulan dapat segera terealisasi.
Rencana pemberangkatan studi banding dijadwalkan pada Selasa, 18 November 2025 mendatang.
Bupati Muba: Pendidikan Harus Tetap Jadi Prioritas
Bupati Muba, H. M. Toha Tohet, S.H., menegaskan bahwa Pemkab Muba tetap berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru swasta tanpa menyalahi aturan yang berlaku.
“Secara regulasi, pemerintah daerah memang tidak diperbolehkan lagi menggaji guru honorer. Tapi saya minta jajaran terkait mencari solusi yang memungkinkan, bahkan kalau bisa justru dinaikkan,” tegas Bupati.
Ia juga menambahkan bahwa pendidikan merupakan sektor prioritas pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan sektor pendidikan tetap menjadi fokus utama. Karena itu, studi banding ke Bangka Timur akan kita lakukan agar dapat menemukan skema terbaik, dan kami minta perwakilan guru ikut serta,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Lakukan Verifikasi dan Siapkan Data Resmi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muba, Yayan, S.E., M.M., menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan data akurat sebagai dasar pengajuan ke pemerintah pusat.
“Data Dapodik dan Kemenag sudah kami siapkan. Ini akan menjadi dasar kami bersurat ke DPRD dan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar ada jalan keluar terbaik tanpa melanggar aturan,” kata Yayan.
Sementara itu, Kabid SD Disdikbud Muba, Drs. H. Hairunsyah, M.M., menambahkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dapodik, terdapat 1.521 guru swasta bergelar S1 ke atas dan 1.207 guru lainnya yang terdata di bawah naungan Kemenag.
“Data ini akan kami sampaikan ke BKPSDM untuk dikonsultasikan langsung ke Kemenpan RB dan BKN,” ujarnya.
Dukungan DPRD dan Legislator Sumsel
Kepala BKPSDM Muba, H. Pathi Riduan, memastikan hasil rapat dan data resmi akan dibawa ke kementerian terkait.
“Kami akan berkonsultasi langsung dengan Menpan RB, BKN, dan Kemendagri untuk memastikan peluang guru swasta bisa ikut seleksi PPPK,” jelasnya.
Dukungan juga datang dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus Dewan Pembina GM Pro, Abusari, S.H., M.Si., yang hadir dalam rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa perjuangan guru swasta harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pusat.
“Kami sudah lebih dulu melakukan studi banding ke Jawa Timur dan berdiskusi dengan Dirjen terkait agar guru swasta bisa ikut seleksi PPPK. Seharusnya sejak awal hal ini dilaporkan ke Bupati agar segera diupayakan ke pusat. Muba ini pelopor sekolah gratis di Indonesia, jadi jangan sampai guru honorer tidak mendapatkan haknya,” tegas Abusari.
Dengan adanya langkah konkret seperti studi banding dan komunikasi langsung ke kementerian, aspirasi ribuan guru swasta di Kabupaten Muba kini menemukan harapan baru. Pemerintah Kabupaten Muba berjanji akan terus mengawal proses ini hingga solusi nyata terwujud. (Noto)
Berita Terkait :
Wabup Netta Indian Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Banyuasin: Dorong Transparansi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Petinju Muara Enim Bersinar di Porprov XV Sumsel 2025, Deni Alha Fiqri Melaju ke Semifinal
Palembang Akhiri Penantian 23 Tahun, Raih Emas Sepak Bola Porprov Sumsel XI 2025
Ziarah dan Tabur Bunga Warnai Peringatan Hari Pahlawan ke-80 di Muba
