LAHAT, cimutnews.co.id — Insiden ambruknya Jembatan Muara Lawai di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, pada Minggu malam (29 Juni 2025) sekitar pukul 23.14 WIB, menimbulkan keprihatinan luas. Jembatan yang menjadi penghubung strategis antara Kabupaten Lahat dan Muara Enim ini tak hanya memutus akses transportasi utama, tapi juga memicu dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, menjadi salah satu tokoh yang secara tegas menyuarakan keprihatinan dan menyerukan langkah konkret dari pemerintah provinsi. Dalam keterangannya kepada media, Senin (30/6/2025), Andie meminta agar penanganan dilakukan secepat mungkin, baik dalam bentuk perbaikan darurat maupun pembangunan jangka panjang jembatan pengganti.
“Kami sangat prihatin atas peristiwa ini. Jembatan Muara Lawai bukan sekadar penghubung dua kabupaten, tapi juga nadi perekonomian yang mendukung distribusi logistik dan mobilitas warga. Pemerintah harus bertindak cepat,” tegasnya.
Tonase Berat Diduga Jadi Pemicu, Regulasi Didesak Segera
Jembatan yang telah berdiri sejak era 1970-an ini diketahui menampung beban lalu lintas yang sangat tinggi, khususnya dari kendaraan bertonase berat seperti angkutan batubara. Diduga, hal inilah yang menjadi pemicu utama kegagalan struktur jembatan.
Andie menilai insiden ini merupakan alarm keras atas lemahnya pengawasan dan absennya regulasi teknis yang memadai dalam mengelola infrastruktur strategis di daerah.
“Kami mendorong Gubernur Sumsel untuk segera merancang regulasi yang lebih spesifik—misalnya Peraturan Gubernur—tentang batas maksimal tonase kendaraan yang boleh melintasi jembatan strategis,” jelas politisi Partai Golkar itu.
Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan berkala oleh instansi teknis seperti Dinas PU Bina Marga agar potensi kerusakan atau kegagalan struktur bisa dideteksi dan diantisipasi sejak dini.
Dampak Sosial-Ekonomi Meluas, Butuh Respons Cepat
Akibat terputusnya jembatan, distribusi logistik kini terhambat. Kendaraan harus menempuh jalur alternatif yang lebih jauh dan tidak efisien. Dampaknya, distribusi barang kebutuhan pokok, hasil pertanian, hingga bahan bakar ke wilayah terdampak mengalami keterlambatan.
“Kami tidak bisa membiarkan masyarakat dan dunia usaha menderita lebih lama. Harus ada penanganan darurat agar arus barang dan orang bisa segera kembali normal. Jangan sampai ekonomi lokal terganggu hanya karena lambannya respons,” kata Andie.
DPRD Sumsel, lanjutnya, akan mengoptimalkan fungsi pengawasan legislatif guna mendorong percepatan penanganan dan pembangunan jembatan pengganti.
Dorong Kolaborasi dan Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar
Ketua DPRD Sumsel juga menyerukan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan lembaga teknis agar infrastruktur publik tidak lagi menjadi korban aktivitas ekonomi tanpa pengawasan.
“Kita tidak bisa membiarkan perusahaan hanya mengambil keuntungan tanpa kontribusi terhadap pemeliharaan infrastruktur. Jika perlu, berikan evaluasi dan sanksi tegas,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Andie berharap insiden ini menjadi momentum refleksi dan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola infrastruktur di Sumatera Selatan.
“Kejadian ini seharusnya menjadi titik balik. Tidak hanya untuk membangun kembali, tapi juga membenahi sistem secara menyeluruh demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(Saepuloh)
