Jakarta, cimutnews.co.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, seiring dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah yang berdiri secara khusus untuk menangani kompleksitas persoalan haji.
Pembentukan kementerian baru ini diyakini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki sistem birokrasi, dan memastikan jamaah haji Indonesia mendapat perlindungan maksimal selama proses ibadah.
Apresiasi dari PJS: Wujud Komitmen Negara
Menyambut pelantikan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS) menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat. Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menegaskan bahwa hadirnya Kementerian Haji dan Umrah mencerminkan keseriusan negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.
“Selamat kepada Bapak KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim dan Bapak Dahnil Anzar Simanjuntak yang telah resmi dilantik. Ini adalah kementerian yang membawa simbol komitmen ibadah umat Muslim. Semua dilakukan dengan penuh pengabdian untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Kami berharap kementerian ini menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab semata-mata karena Allah SWT,” ujar Mahmud.
Menurutnya, kementerian baru ini hadir untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan haji lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, jamaah haji Indonesia tidak hanya terlayani secara administratif, tetapi juga terlindungi secara menyeluruh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Persoalan Haji Tidak Boleh Terulang
Mahmud mengingatkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, berbagai persoalan kerap mencuat dalam penyelenggaraan haji. Mulai dari pembatalan keberangkatan jamaah, pengelolaan kuota yang tidak transparan, hingga kasus dugaan penyalahgunaan dana haji.
“Jangan ada lagi haji yang batal berangkat. Jangan ada lagi kuota yang hilang di tengah jalan. Kementerian ini harus menjadi solusi sekaligus penegas bahwa negara hadir melayani umat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepercayaan publik terhadap negara harus dijaga melalui pelayanan yang profesional dan bebas dari praktik yang merugikan jamaah. “Ibadah haji adalah ibadah suci. Jangan sampai ternodai oleh kelalaian atau penyalahgunaan wewenang,” imbuhnya.
Dukungan Penuh dari Jajaran PJS
Selain Ketua Umum, jajaran pimpinan DPP PJS juga menyampaikan dukungan penuh. H.M. Farid Aljawi, SE., MH selaku Ketua Dewan Penasehat, Troy Pomalingo, SE., MM sebagai Ketua Dewan Pembina, Rizaludin Kurniawan, M.Si sebagai Ketua Dewan Pakar, dan Dede Zaki Mubarok, S.Ag selaku Ketua Dewan Etik, semuanya menyatakan komitmen untuk bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah.
Mereka berharap kementerian baru ini mampu menjadi teladan dalam hal pelayanan publik, menjunjung tinggi prinsip transparansi, serta menjaga marwah ibadah haji. Dukungan juga diarahkan agar media dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang positif, edukatif, dan berimbang kepada masyarakat.
“Dengan pengawalan dari media, kami yakin kementerian ini akan semakin dipercaya publik. Media punya peran penting untuk memastikan transparansi sekaligus mengedukasi umat terkait penyelenggaraan ibadah haji,” ungkap Rizaludin Kurniawan.
Misi Kementerian Haji dan Umrah
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak dalam tata kelola ibadah haji. Jumlah jamaah Indonesia yang setiap tahunnya mencapai lebih dari 200 ribu orang, ditambah daftar tunggu hingga puluhan tahun di beberapa daerah, menuntut sistem yang lebih efektif dan terintegrasi.
Menteri KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim menyatakan siap menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. “Kami akan fokus memperbaiki manajemen, memperkuat koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan profesionalisme,” ucapnya singkat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan pentingnya inovasi digital dalam pengelolaan haji. “Era ini menuntut pelayanan yang cepat dan transparan. Teknologi harus kita manfaatkan semaksimal mungkin agar jamaah bisa merasakan kemudahan sejak pendaftaran hingga kepulangan,” ujarnya.
Harapan Masyarakat
Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah disambut penuh harapan oleh masyarakat, khususnya umat Muslim di Indonesia. Selama ini, penyelenggaraan ibadah haji kerap menjadi sorotan karena kompleksitas persoalannya. Dengan adanya kementerian baru, diharapkan pelayanan menjadi lebih terarah, transparan, dan bebas dari polemik.
Para tokoh masyarakat juga menilai langkah Presiden Prabowo melantik Menteri dan Wakil Menteri khusus untuk haji adalah terobosan yang sejalan dengan aspirasi umat. Harapannya, ke depan tidak ada lagi jamaah yang dirugikan, baik dari sisi keberangkatan, biaya, maupun kenyamanan selama beribadah.
Sinergi Pemerintah dan Media
PJS menegaskan siap mendukung kementerian dalam menghadirkan pemberitaan yang positif sekaligus kritis membangun. Kolaborasi antara media dan pemerintah diyakini dapat memperkuat akuntabilitas publik serta menjadi pengawas sosial bagi jalannya pelayanan haji.
“Media adalah mitra strategis. Transparansi bisa terwujud bila ada keterbukaan informasi. PJS siap hadir di garda terdepan untuk memastikan kementerian ini bekerja sesuai aspirasi umat,” ujar Troy Pomalingo.
Menatap Era Baru Penyelenggaraan Haji
Pelantikan KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim dan Dahnil Anzar Simanjuntak menandai dimulainya era baru dalam pengelolaan ibadah haji di Indonesia. Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu menjawab segala persoalan yang pernah muncul sekaligus menjadi solusi permanen bagi jutaan umat yang menanti giliran berangkat ke Tanah Suci.
Dengan dukungan penuh dari masyarakat, pengawasan dari media, serta komitmen pemerintah, tata kelola ibadah haji di Indonesia kini berada di jalur baru yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
(Asep)
