Empat Lawang, cimutnews.co.id – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Baru beberapa bulan menjabat, pria yang juga menjabat sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel itu langsung membuat gebrakan dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya dan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Empat Lawang.
Alih-alih mengalokasikan dana untuk membeli kendaraan dinas baru, Bupati Joncik memilih menggunakan mobil pribadinya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sementara itu, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengadaan mobil dinas dialihkan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan masyarakat serta memperkuat layanan di rumah sakit daerah.
“Benar, kita menghapus anggaran mobil dinas baik untuk bupati, wakil bupati, maupun pejabat lain. Kita ingin fokus pada perbaikan infrastruktur jalan dan layanan kesehatan, termasuk pembayaran BPJS. Kalau untuk kegiatan saya pakai mobil pribadi, tidak apa-apa,” ujar Joncik dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).
Rp10 Miliar untuk BPJS Masyarakat
Pada tahap awal, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sudah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS masyarakat. Dengan begitu, ribuan warga yang sebelumnya terhenti kepesertaannya kini kembali bisa memanfaatkan layanan kesehatan secara gratis di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan BPJS.
Menurut Bupati Joncik, langkah ini adalah bagian dari komitmennya untuk menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan merata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa akses terhadap kesehatan adalah hak dasar warga yang harus dipenuhi oleh negara melalui pemerintah daerah.
“Kalau masyarakat tidak bisa berobat karena kartu BPJS-nya mati, apa artinya pembangunan? Makanya saya alihkan anggaran itu untuk bayar tunggakan. Kesehatan rakyat jauh lebih penting dibanding kendaraan dinas,” jelasnya.
Ia juga menargetkan bahwa pada bulan September 2025 seluruh tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang sudah bisa dituntaskan.
Kebijakan Pro Rakyat yang Menuai Apresiasi
Langkah berani Bupati Joncik ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat menilai keputusan tersebut adalah bukti nyata kepemimpinan yang berpihak kepada kebutuhan dasar rakyat, bukan sekadar pencitraan politik.
“Ini contoh pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat. Mobil dinas bisa ditunda, tapi kesehatan masyarakat harus segera ditangani. Jarang ada kepala daerah yang berani mengambil langkah seperti ini,” ujar salah satu tokoh masyarakat Empat Lawang.
Sementara itu, pihak rumah sakit dan tenaga medis juga menyambut positif tambahan anggaran yang dialokasikan ke sektor kesehatan. Menurut mereka, kebijakan ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan pasien, baik dari sisi fasilitas maupun jaminan kesehatan masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada Pak Bupati. Tambahan anggaran ini akan sangat membantu kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap salah satu tenaga medis di RSUD Empat Lawang.
Simbol Kepemimpinan Efektif dan Efisien
Keputusan Bupati Joncik untuk menghapus anggaran mobil dinas juga menunjukkan simbol kepemimpinan yang efektif dan efisien. Dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas, ia menegaskan pentingnya memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak.
Menurutnya, efisiensi anggaran bukan hanya sekadar penghematan, tetapi juga soal bagaimana dana publik digunakan seoptimal mungkin untuk menyentuh kepentingan masyarakat luas.
“Kalau mobil dinas, yang menikmati hanya segelintir orang. Tapi kalau dipakai untuk kesehatan, ribuan orang bisa merasakan manfaatnya. Itulah yang lebih penting,” tegasnya.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski kebijakan ini menuai pujian, tantangan masih menanti. Salah satunya adalah memastikan keberlanjutan pembayaran BPJS agar masyarakat tidak lagi menghadapi masalah tunggakan di masa mendatang.
Selain itu, Pemkab Empat Lawang juga dihadapkan pada kebutuhan memperkuat infrastruktur kesehatan, seperti fasilitas rumah sakit, puskesmas, dan tenaga medis. Namun, dengan kebijakan awal yang sudah pro rakyat, harapan besar tumbuh bahwa sektor kesehatan di Empat Lawang akan semakin maju dan inklusif.
“Kami akan terus berupaya mencari solusi terbaik agar layanan kesehatan semakin berkualitas. Masyarakat harus merasa hadirnya pemerintah dalam urusan penting seperti kesehatan,” kata Bupati Joncik.
Kepemimpinan Berbasis Kepentingan Publik
Kebijakan Bupati Empat Lawang menghapus anggaran mobil dinas sekaligus menjadi pelajaran penting bagi daerah lain di Indonesia. Pemimpin yang mampu menomorsatukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi akan selalu mendapat tempat di hati masyarakat.
Tidak berlebihan jika langkah ini disebut sebagai wujud nyata kepemimpinan yang pro rakyat, di mana setiap rupiah dari anggaran daerah dipastikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan dasar.
Dengan kepemimpinan seperti ini, Joncik Muhammad menegaskan bahwa pembangunan tidak harus dimulai dari hal yang mewah atau simbol kekuasaan, tetapi dari bagaimana masyarakat kecil bisa mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang lebih baik. (yandi)
