Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Palembang kembali turun langsung ke masyarakat melalui kegiatan Reses Masa Sidang IV Tahun 2025. Kali ini, reses digelar di SMK PGRI 2 Palembang, Selasa (14/10/2025), untuk mendengarkan aspirasi para tenaga pendidik, pihak sekolah, dan masyarakat sekitar terkait isu-isu pendidikan di Kota Palembang.
Mewakili rombongan DPRD Sumsel Dapil II, Hj. Zaitun Mawardi Yahya, SH, M.Kn, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan titik kedua dari rangkaian reses yang dijadwalkan. Sebelumnya, titik pertama telah dilaksanakan di SMA IT Hasanah Palembang.
“Alhamdulillah, ini sudah titik kedua kami hari ini. Sebelumnya di SMA IT Hasanah, dan sekarang di SMK PGRI 2 Palembang. Masalah yang banyak disampaikan masih seputar guru PPPK dan sarana prasarana sekolah,” ujar Hj. Zaitun dalam sambutannya.
Guru Honorer dan Fasilitas Sekolah Jadi Sorotan
Dalam sesi dialog terbuka, sejumlah guru dan tenaga pendidik menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi. Salah satu isu utama yang mencuat adalah nasib guru honorer yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, banyak sekolah swasta di Palembang yang menghadapi persoalan infrastruktur seperti ruang kelas rusak, atap bocor, dan lantai yang butuh perbaikan mendesak.
Menanggapi hal ini, Hj. Zaitun menegaskan bahwa setiap aspirasi akan dicatat dan diperjuangkan melalui jalur resmi DPRD serta dikomunikasikan lintas instansi.
“Usulan-usulan tersebut kami terima dan akan kami perjuangkan. Kami juga menyarankan agar data kebutuhan sekolah dimasukkan ke dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan) supaya bisa terpantau oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Sekolah Swasta Punya Peran Vital
Politisi perempuan yang juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial ini menekankan pentingnya peran sekolah swasta dalam pemerataan akses pendidikan di Kota Palembang.
Menurut Hj. Zaitun, sekolah swasta selama ini telah menjadi mitra penting pemerintah dalam mencetak generasi muda berkualitas.
“Kami berterima kasih atas keberadaan sekolah swasta yang tetap menjaga mutu pendidikan. Ini menjadi jalan tengah bagi anak-anak agar tetap bisa mendapatkan pendidikan yang baik,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Soroti Program Makan Bergizi Gratis
Selain membahas isu guru dan infrastruktur sekolah, Hj. Zaitun juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ramai diperbincangkan di berbagai daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat terus berupaya memperbaiki regulasi dan sistem pengawasan agar program tersebut berjalan lebih efektif.
“Data nasional menunjukkan ada 70 dapur yang bermasalah dari sekitar 9.000 yang ada. Itu sudah diberikan sanksi, bahkan ada yang diberhentikan sementara. Insyaallah regulasi akan terus disempurnakan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ungkapnya.
Sekolah Apresiasi Kehadiran DPRD
Kunjungan reses tersebut disambut hangat oleh Kepala SMK PGRI 2 Palembang, Eddyson, S.Pd., M.M. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD Sumsel terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi sekolah swasta yang sering menghadapi tantangan lebih berat dibanding sekolah negeri.
“Kami bersyukur karena program DPRD ini terjun langsung ke sekolah. Banyak masalah di dunia pendidikan, mulai dari sarana prasarana, pembelajaran, hingga tenaga pendidik. Dengan adanya reses ini, kami merasa didengar,” ujar Eddyson.
Eddyson berharap agar hasil dari reses ini benar-benar ditindaklanjuti sehingga dapat membawa perubahan nyata bagi kualitas pendidikan di Kota Palembang.
Wujud Komitmen DPRD Terhadap Dunia Pendidikan
Reses di SMK PGRI 2 Palembang ini menegaskan komitmen DPRD Sumatera Selatan untuk hadir di tengah masyarakat dan dunia pendidikan. Dengan mendengar langsung aspirasi para guru, DPRD dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas sekolah.
Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat semakin terbuka, sehingga setiap kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan (poerba)
