Empat Lawang, cimutnews.co.id – Kepala desa tidak hanya sekadar pemimpin administratif di desa, tetapi juga pemegang mandat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya. Hal ini kembali ditegaskan oleh Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad dalam kegiatan Penandatanganan Fakta Integritas Kepala Desa serta pengarahan mengenai keamanan dan ketertiban desa yang digelar di Kabupaten Empat Lawang, Rabu (1/10/2025).
Dalam arahannya, Joncik menekankan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab besar yang sejajar dengan pemimpin di tingkat daerah maupun provinsi.
“Negara memberikan mandat kepada kepala desa sebagai pemimpin di desanya. Maka, kepala desa punya tanggung jawab yang sama dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya,” ujar Joncik Muhammad di hadapan para kepala desa.
Kepala Desa sebagai Garda Terdepan Keamanan Desa
Menurut Joncik, keamanan desa tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian atau Satpol PP, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang dimulai dari pemimpin desa. Kepala desa, kata dia, harus menjadi figur teladan sekaligus penggerak utama dalam memastikan stabilitas sosial di masyarakat.
Ia menegaskan, peran kepala desa di era sekarang semakin strategis. Tantangan keamanan di tingkat desa bukan hanya soal tindak kriminalitas, tetapi juga konflik sosial, peredaran narkoba, hingga maraknya budaya negatif yang bisa memicu keresahan masyarakat.
“Kalau desa aman, maka kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi ikut aman. Kepala desa jangan menyepelekan perannya. Kalian adalah benteng pertama,” tegas Joncik.
Program Satpol PP Desa Harus Tetap Jalan
Dalam kesempatan itu, Bupati Joncik juga menyinggung tentang keberlanjutan program Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di desa. Meski kondisi keuangan daerah sedang sulit, ia menekankan agar program tersebut tetap dijalankan.
“Saya minta kepada Kepala BPKAD, meskipun kondisi keuangan sedang sulit, program Satpol PP Desa harus tetap berjalan,” ujarnya.
Bupati menilai keberadaan Satpol PP Desa sangat penting untuk menjaga ketertiban masyarakat di tingkat paling bawah. Oleh sebab itu, ia meminta agar alokasi anggaran tetap disiapkan demi menjaga keberlangsungan program tersebut.
Rekrutmen Satpol PP Harus Transparan dan Profesional
Selain soal anggaran, Joncik juga menegaskan pentingnya sistem rekrutmen Satpol PP yang transparan. Menurutnya, rekrutmen tidak boleh hanya didasarkan pada kedekatan politik, keluarga, atau faktor non-profesional lainnya.
“Pol PP nanti bukan lagi honor lepas, tapi sistem kontrak. Rekrut yang benar-benar mau bekerja. Walaupun dia tim sukses atau keponakan bupati tapi kerjanya tidak becus, coret saja. Harus tegas!” imbuhnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan kuat agar kepala desa tidak sembarangan dalam menempatkan orang-orang di posisi strategis. Profesionalisme harus menjadi landasan utama agar Satpol PP Desa benar-benar bisa bekerja efektif.
Hentikan “Budaya Tebus” yang Jadi Pemicu Pencurian
Dalam arahannya, Joncik juga menyoroti fenomena “budaya tebus” yang masih terjadi di beberapa desa. Menurutnya, praktik tersebut justru memperburuk situasi keamanan karena memberikan ruang bagi pelaku pencurian untuk kembali mengulangi aksinya.
“Saya minta tidak ada lagi budaya tebus. Karena budaya ini yang membuat aksi pencurian makin marak,” tegasnya.
Ia menilai, praktik semacam ini hanya akan melemahkan rasa keadilan di masyarakat sekaligus mengikis kewibawaan hukum. Oleh karena itu, Bupati meminta kepala desa bersama aparat desa untuk menghentikan budaya yang merugikan ini.
Sinergi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Tidak hanya kepala desa, Joncik juga mengajak seluruh unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum untuk lebih serius menjaga stabilitas keamanan daerah. Ia menegaskan bahwa menjaga ketertiban bukan hanya tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama.
“Kalau semua bergerak bersama, saya yakin keamanan desa bisa lebih terjaga. Kita sudah pernah buktikan pada periode 2018–2023, keamanan Empat Lawang bisa terkendali. Sekarang tinggal kita lanjutkan dan perkuat lagi,” katanya.
Mengajak Masyarakat Turut Andil
Menutup arahannya, Bupati Joncik mengajak masyarakat untuk tidak hanya menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada pemerintah desa atau aparat. Menurutnya, warga juga harus memiliki kesadaran kolektif bahwa keamanan adalah kebutuhan bersama.
“Keamanan bukan hanya tugas kepala desa atau Pol PP, tapi tanggung jawab kita semua. Kalau masyarakat ikut peduli, desa akan lebih aman, tenteram, dan sejahtera,” tutupnya.
Pentingnya Keamanan untuk Pembangunan Desa
Pesan Bupati Joncik menegaskan satu hal penting: pembangunan desa tidak akan berjalan maksimal tanpa stabilitas keamanan. Desa yang aman akan menjadi pondasi bagi program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur.
Dengan kepemimpinan kepala desa yang kuat, didukung perangkat desa dan masyarakat, Kabupaten Empat Lawang optimistis bisa mewujudkan lingkungan yang lebih kondusif, aman, dan sejahtera.(yandi)
