Muara Enim, cimutnews.co.id – Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., resmi dilantik sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Muara Enim periode 2025–2030 oleh ketua ICMI Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris ICMI Provinsi Sumsel, Dr. Bahrul Ilmi Yakub,S.H., M.H, di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS), Rabu (29/10). Pelantikan ini menjadi titik awal sinergi strategis antara pemerintah daerah dan para cendekiawan muslim di Bumi Serasan Sekundang untuk mewujudkan visi dan misi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA).
Dalam sambutannya, Bupati merasa terhormat dan bersyukur atas amanah yang diberikan untuk memimpin ICMI Kabupaten Muara Enim. Hal ini bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kebangsaan di Kabupaten Muara Enim. Dirinya menegaskan setiap langkah ICMI akan dirancang agar sejalan dengan pilar-pilar visi dan misi MEMBARA. Untuk itu, dirinya segera persiapkan program-program kerja yang akan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, serta pemanfaatan teknologi untuk tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
(foto: eko/cimutnews.co.id)
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan harapannya agar para intelektual yang tergabung dalam ICMI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan. Dirinya menekankan pentingnya peran pemikiran kritis dan inovatif dari para cendekiawan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Sementara Sekretaris ICMI Provinsi Sumsel, Dr. Bahrul Ilmi Yakub,S.H., M.H, menyampaikan apresiasi atas pelantikan kepengurusan ICMI Orda Muara Enim. Ia menekankan bahwa ICMI memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam pembangunan daerah melalui kontribusi pemikiran, kajian strategis, dan pendampingan kebijakan publik. (Eko)
