Jakarta, cimutnews.co.id — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik. Langkah ini diambil menyusul tragedi yang terjadi dalam aksi mahasiswa beberapa waktu lalu, yang menelan korban jiwa dan menuai sorotan luas masyarakat.
Permintaan maaf tersebut menjadi sorotan penting karena muncul di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja parlemen. Banyak kalangan menilai DPR harus berbenah, memperkuat transparansi, serta menjalankan fungsi representasi rakyat dengan lebih baik.
Latar Belakang Permintaan Maaf DPR RI
Dalam beberapa pekan terakhir, tensi politik nasional meningkat akibat aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah. Demonstrasi yang digelar untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan DPR itu berujung pada kericuhan. Ironisnya, tragedi tersebut menelan korban jiwa sehingga memicu gelombang kritik keras terhadap lembaga legislatif.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, pimpinan DPR RI akhirnya menggelar pertemuan dengan perwakilan mahasiswa di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mewakili pimpinan DPR menyampaikan permohonan maaf sekaligus janji untuk melakukan perbaikan menyeluruh.
“Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Kami akan menjadikan momentum ini sebagai evaluasi besar bagi DPR agar dapat benar-benar menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat,” ujar Dasco di hadapan peserta pertemuan.
Evaluasi dan Reformasi: Jalan Baru DPR
Pernyataan maaf itu bukan sekadar simbolis. Menurut Dasco, langkah nyata akan segera dilakukan melalui proses reformasi internal DPR. Reformasi tersebut akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tujuan menghadirkan parlemen yang lebih akuntabel, transparan, serta benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Reformasi DPR ke depan harus menyentuh semua aspek, mulai dari mekanisme kerja, pengawasan, hingga tata kelola kelembagaan. Hanya dengan cara itu, kepercayaan publik bisa kita pulihkan,” tambah Dasco.
Langkah reformasi ini diyakini akan mencakup beberapa poin penting:
- Penguatan fungsi legislasi dengan memastikan setiap rancangan undang-undang melibatkan partisipasi publik secara luas.
- Meningkatkan transparansi rapat dan keputusan parlemen melalui kanal digital dan keterbukaan informasi.
- Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pemerintah agar lebih tajam dan responsif terhadap isu masyarakat.
- Reformasi tata kelola kelembagaan untuk mengurangi praktik-praktik yang dianggap jauh dari kepentingan rakyat.
Sinergi dengan Pemerintah Hadapi Isu Strategis
Selain perbaikan internal, DPR juga menyadari pentingnya kerja sama erat dengan pemerintah dalam menjawab berbagai isu strategis. Menurut Dasco, sejumlah agenda penting telah dipersiapkan, mulai dari pembentukan tim investigasi atas kerusuhan dalam aksi mahasiswa hingga pembahasan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada rakyat.
Pertemuan antara DPR dengan pemerintah dalam waktu dekat diharapkan bisa melahirkan solusi konkret. Isu-isu strategis seperti inflasi, harga kebutuhan pokok, hingga program pembangunan nasional juga akan menjadi prioritas pembahasan.
“Tidak cukup hanya evaluasi internal. Kami harus bersinergi dengan pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Dasco.
Respons Mahasiswa dan Publik
Permintaan maaf DPR ini mendapat beragam tanggapan dari publik, terutama kalangan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan. Sebagian menilai langkah tersebut sebagai titik awal yang positif, namun ada pula yang mengingatkan agar janji reformasi tidak berhenti hanya sebagai retorika politik.
Para mahasiswa mendesak agar DPR benar-benar membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi serta menunjukkan sikap keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan rakyat. “Kami akan terus mengawal. DPR harus membuktikan bahwa mereka serius melakukan perubahan,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Publik luas pun menaruh harapan besar pada komitmen reformasi DPR. Banyak suara yang menginginkan adanya perubahan budaya politik di parlemen yang lebih terbuka, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar elit.
Harapan ke Depan
Permintaan maaf DPR RI dapat dipandang sebagai momentum penting untuk memperbaiki hubungan antara lembaga legislatif dengan rakyat. Namun, komitmen itu harus dibuktikan melalui langkah nyata yang konsisten.
Sebagai lembaga perwakilan, DPR memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik. Evaluasi internal, reformasi tata kelola, serta kerja sama dengan pemerintah menjadi kunci agar DPR bisa kembali mendapat legitimasi kuat dari rakyat.
Jika reformasi berjalan dengan serius, DPR bukan hanya memperbaiki citranya di mata publik, tetapi juga memperkuat demokrasi Indonesia secara keseluruhan.
Laporan wartawan cimutnews.co.id, asep
