PALEMBANG, cimutnews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna ke-XVII pada Jumat (11/07/2025) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, S.Sos., M.M, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, jajaran Forkopimda, serta kepala perangkat daerah terkait.
Golkar Soroti Ketimpangan Gender
Salah satu pandangan paling menonjol datang dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang diwakili oleh At Thahirah Putri Lestari, S.E. Dalam penyampaiannya, At Thahirah menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang menurutnya masih menghadapi berbagai tantangan fundamental di lapangan.
“Perempuan seringkali masih dianggap inferior dalam berbagai aspek, mulai dari kesetaraan gender, kesejahteraan, kesempatan, hingga maraknya kekerasan dan diskriminasi,” ujar At Thahirah.
Fraksi Golkar menekankan bahwa regulasi yang dihasilkan harus responsif gender, implementatif, dan berpihak kepada kepentingan perempuan dan anak. At Thahirah juga mendesak agar Raperda yang dibahas masuk dalam prioritas APBD serta RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
“Kami juga meminta agar pengawasan terhadap implementasi perda ini dilakukan secara masif dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Fraksi NasDem Dukung Penuh Raperda
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya Alfrenzi Panggarbesi menyatakan dukungan penuh terhadap ketiga Raperda yang telah dijelaskan oleh Gubernur Sumsel. NasDem menilai ketiga raperda tersebut sebagai langkah maju dalam memperkuat regulasi daerah.
“Kami berharap setelah disahkan nanti, peraturan daerah ini segera disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat agar pelaksanaannya dapat tepat sasaran,” ujar Alfrenzi.
Tiga Raperda Masuk Agenda Pembahasan
Ketiga Raperda yang menjadi pokok pembahasan antara lain menyangkut kebijakan strategis yang berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan, pembangunan sosial masyarakat, dan perlindungan kelompok rentan. Meski isi detail Raperda belum dirinci dalam forum ini, dukungan dan evaluasi dari fraksi-fraksi menjadi indikator awal pentingnya regulasi tersebut untuk kepentingan publik.
Dinas PPPA Hadir, Sinergi Lintas Sektor Diperkuat
Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumsel, Fitriana, S.Sos., M.Si, yang menunjukkan sinergi konkret lintas lembaga terhadap isu-isu strategis yang sedang dibahas.
Rapat paripurna kali ini menjadi ruang aspirasi fraksi terhadap kebijakan daerah sekaligus menjadi bentuk pengawasan legislatif agar peraturan yang dihasilkan berpihak pada keadilan sosial dan mendorong transformasi kesejahteraan masyarakat.
—
Laporan: Poerba
Editor: Redaksi cimutnews.co.id
#JurnalismePublik #SumselMaju #DPRDSumsel2025
