BANGKA BELITUNG, cimutnews.co.id — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mengajak sejumlah pejabat daerah mengunjungi Lapas Kelas II A Tua Tunu Pangkalpinang, Kamis (26/3/2026), sebagai langkah edukatif pencegahan korupsi.
Kunjungan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyerahan bantuan mesin pengolahan pupuk kompos dan sumur bor, sekaligus menjadi pengingat langsung tentang konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Kronologi Kegiatan dan Pesan Antikorupsi
Kunjungan Lapas Jadi Sarana Edukasi Nyata
Pejabat Diajak Melihat Langsung Dampak Korupsi
Dalam agenda tersebut, Gubernur secara khusus mengarahkan para pejabat untuk melihat kondisi di dalam lapas yang dihuni oleh sejumlah narapidana kasus korupsi.
Menurut Hidayat, pendekatan ini sengaja dilakukan agar pejabat tidak hanya memahami risiko korupsi secara teori, tetapi juga menyaksikan langsung konsekuensi nyata dari perbuatan tersebut.
“Supaya mereka tahu akibatnya kalau korupsi, bisa tidur berhimpitan, tanpa fasilitas seperti di kantor,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengalaman langsung seperti ini diharapkan mampu membangun kesadaran yang lebih kuat dibanding sekadar imbauan administratif.
Prestasi dan Tantangan Pemerintah Daerah
Raih Peringkat Nasional dari KPK
Penghargaan Jadi Beban Moral Pemerintah
Hidayat menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sebelumnya meraih peringkat kedua nasional dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kategori pencegahan korupsi tahun 2025.
Namun, menurutnya, capaian tersebut justru menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi tata kelola pemerintahan.
“Penghargaan ini membuat kami harus benar-benar bekerja bersih dan profesional dalam mengelola keuangan daerah,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah narapidana di lapas tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mantan kepala daerah hingga pelaku usaha di sektor strategis.
Kondisi Faktual dan Risiko Korupsi di Daerah
Ancaman Korupsi Masih Mengintai Aparatur
Penyalahgunaan Jabatan Jadi Sorotan
Meski telah meraih prestasi, Hidayat mengakui masih ada oknum pejabat yang mencoba menyalahgunakan kewenangan.
Beberapa faktor yang kerap menjadi pemicu antara lain:
- Penyalahgunaan anggaran daerah
- Kurangnya pengawasan internal
- Mentalitas kekuasaan yang tidak terkendali
Ia menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik.
“Jangan merasa sudah hebat karena jabatan. Kalau salah langkah, ujungnya tetap berhadapan dengan hukum,” tegasnya.
Analisis: Pendekatan Preventif yang Lebih Efektif
Langkah Gubernur Bangka Belitung ini mencerminkan pendekatan preventif berbasis pengalaman langsung (experiential learning), yang dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran antikorupsi.
Berbeda dengan sosialisasi formal, metode ini:
- Memberikan dampak psikologis lebih kuat
- Meningkatkan empati terhadap konsekuensi hukum
- Mendorong perubahan perilaku jangka panjang
Di sisi lain, langkah ini juga memperkuat pesan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga membutuhkan pembinaan moral dan etika aparatur.
Kunjungan ke Lapas Tua Tunu menjadi pengingat tegas bahwa korupsi memiliki konsekuensi nyata yang tidak bisa dihindari. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat integritas pejabat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berupaya memastikan tata kelola pemerintahan tetap bersih, transparan, dan akuntabel. (Timred.CN)
Sumber : tempo.co
Berita Terkait :
