PALI, cimutnews.co.id – Sebuah pemandangan ironis terlihat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Tepat di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) PALI, kondisi jalan berlubang yang dibiarkan begitu lama menuai sorotan tajam dari masyarakat. Padahal, kantor tersebut adalah institusi yang memegang peran vital sebagai garda terdepan pembangunan infrastruktur daerah.
Tokoh masyarakat sekaligus aktivis lokal, Mulyadi alias Singa Abab, tak tinggal diam. Ia menilai, kerusakan jalan di depan kantor PUTR bukan hanya merusak wajah kota, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan.
“Ironis, di depan kantor yang seharusnya menjadi motor pembangunan infrastruktur, justru jalannya rusak dan dibiarkan begitu lama. Jangan tunggu ada korban dulu, baru bertindak,” tegas Mulyadi, Senin (3/10/2025).
Menurutnya, jalan merupakan urat nadi perputaran ekonomi masyarakat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya akan terasa pada aktivitas warga yang terhambat, bahkan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
“Kalau PUTR tidak mampu memperbaiki, masyarakat siap bergotong royong. Tapi apakah itu bukan tamparan bagi pemerintah? Infrastruktur dasar itu hak rakyat, bukan sekadar fasilitas tambahan,” imbuhnya.
Respons Dinas PUTR PALI
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas PUTR PALI, Ir. H. Ristanto Wahyudi, MT, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa ruas jalan di depan kantornya bukan kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan milik provinsi.
“Itu jalan provinsi, bukan kabupaten. Kami sudah menginventarisasi kerusakan dari Simpang Raja hingga perbatasan Muara Enim dan menyampaikan laporan kepada UPTD Bina Marga Provinsi Sumsel. Bahkan, PUTR PALI pernah melakukan perbaikan sementara, meski kini kembali rusak,” jelas Ristanto.
Ia menambahkan, pihaknya tetap mendorong agar Dinas PU Bina Marga Provinsi segera menindaklanjuti kerusakan tersebut.
“Kami berterima kasih atas kritik masyarakat. Itu energi bagi kami untuk terus mengingatkan provinsi agar perbaikan segera dilaksanakan,” ungkapnya.
Lebih dari Sekadar Lubang Jalan
Kondisi jalan rusak di depan Kantor PUTR PALI bukan sekadar persoalan aspal yang mengelupas. Fenomena ini menjadi simbol bagaimana birokrasi bisa kehilangan kepekaan jika tidak sigap dalam merespons kebutuhan publik.
Kritik yang dilontarkan aktivis seperti Mulyadi, sejatinya bukan serangan terhadap pemerintah, melainkan panggilan nurani agar pemangku kebijakan lebih peka terhadap kebutuhan dasar rakyatnya.
Infrastruktur yang baik bukanlah kemewahan, melainkan hak masyarakat. Setiap lubang di jalan dapat menjadi potensi “lubang” kepercayaan rakyat terhadap kinerja pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Publik Menanti Aksi Nyata
Kini, masyarakat menunggu langkah nyata. Apakah pemerintah provinsi segera turun tangan memperbaiki jalan, atau justru membiarkan kondisi ini berlarut-larut?
Kasus jalan berlubang di depan Kantor PUTR PALI bisa menjadi alarm penting. Jika di depan kantor instansi teknis saja jalannya rusak, bagaimana kondisi di desa-desa dan wilayah pelosok lainnya?
Harapan publik jelas: perbaikan segera dilakukan, bukan sekadar janji atau wacana. Karena setiap kilometer jalan yang rusak berarti hambatan bagi mobilitas, ekonomi, dan keselamatan rakyat. (Tim/red)
Berita Terkait :
Dugaan Pencemaran Limbah Sawit PT GBS di PALI: Warga Geram, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas
Dugaan Penyelewengan Dana BOS di SMKN 1 Jejawi, SPM Sumsel Desak Aparat Hukum Bertindak Tegas
Diduga Terlibat Pemalsuan Tanda Tangan, Sekdes Kemligi Batang Mengundurkan Diri Secara Tiba-tiba
Dugaan Korupsi Dana BOS SDN 1 Lubuk Seberuk Mengemuka: LSM Desak APH Segera Usut Tuntas
