Panja Standarisasi Desa dan Kampung Wisata temukan hambatan mendasar di Babel
Pangkalpinang, cimutnews.co.id – Harapan menjadikan Bangka Belitung (Babel) sebagai destinasi unggulan wisata bahari Indonesia kembali mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Panitia Kerja (Panja) Standarisasi Desa dan Kampung Wisata Komisi VII DPR RI menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang menghambat pengembangan Desa Wisata Rintisan Pantai Telapak Antu, Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah.
Dalam kunjungannya, Senin (9/9/2025), Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia, menegaskan bahwa Pantai Telapak Antu memiliki daya tarik besar untuk dijadikan ikon wisata baru. Namun, potensi itu belum bisa tergarap optimal akibat minimnya infrastruktur dasar serta persoalan lingkungan yang belum tertangani.
“Desa ini sebenarnya punya potensi besar, namun tidak adanya listrik dan internet membuat pengelolaan dan promosi wisata terhambat. Pemerintah daerah mestinya bisa mengupayakan hal ini,” ujar Rico saat ditemui di sela kunjungannya.
Listrik dan Internet, Kebutuhan Dasar yang Belum Terpenuhi
Menurut Rico, ketiadaan listrik dan internet di Desa Batu Belubang adalah hambatan serius. Padahal, keberadaan dua infrastruktur dasar itu sangat vital, terutama untuk promosi wisata di era digital.
Saat ini, promosi destinasi wisata tidak bisa lagi mengandalkan cara konvensional. Media sosial, platform digital, hingga situs pariwisata menjadi alat utama mengenalkan sebuah lokasi ke wisatawan. Tanpa internet, masyarakat desa akan sulit memasarkan potensi yang mereka miliki.
“Kalau promosi digital tidak bisa dilakukan, wisatawan sulit tahu potensi Pantai Telapak Antu. Padahal letaknya strategis, dekat kota dan bandara, seharusnya bisa jadi magnet wisata,” jelas legislator dari Daerah Pemilihan Papua Barat Daya ini.
Rico menekankan agar pemerintah daerah segera menjadikan penyediaan listrik dan jaringan internet sebagai prioritas. Dengan akses tersebut, masyarakat bisa lebih leluasa mengelola homestay, UMKM, hingga atraksi wisata berbasis digital.
Lingkungan Rusak Akibat Aktivitas Pertambangan
Selain masalah infrastruktur, Panja Komisi VII juga menemukan kerusakan lingkungan di sekitar kawasan Pantai Telapak Antu. Rico menyebut, pencemaran yang berasal dari aktivitas pertambangan PT Timah berdampak langsung terhadap kualitas ekosistem pesisir.
“Tadinya air di kawasan ini jernih dengan pasir putih. Namun kini sudah dipenuhi lumpur sehingga merusak estetika wisata bahari. Kami berharap PT Timah melalui program CSR bisa ikut berperan memperbaiki kondisi ini,” kata Rico.
Ia menilai, keberlanjutan pariwisata tidak akan tercapai jika masalah lingkungan diabaikan. Kerusakan ekosistem laut dan pantai akan mengurangi daya tarik wisatawan, bahkan bisa mengancam mata pencaharian nelayan dan pelaku usaha kecil di sekitarnya.
Babel Butuh Diversifikasi Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama ini dikenal sebagai daerah penghasil timah. Namun, ketergantungan berlebihan pada sektor pertambangan membuat ekonomi daerah rawan guncangan ketika harga komoditas turun.
Karena itu, pengembangan pariwisata diyakini bisa menjadi solusi diversifikasi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Desa wisata seperti Pantai Telapak Antu diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, sekaligus melestarikan budaya lokal.
“Kalau pariwisata berkembang, banyak sektor ikut bergerak. Mulai dari kuliner, transportasi, kerajinan, hingga jasa akomodasi. Ini bisa mengurangi ketergantungan masyarakat pada tambang,” terang Rico.
Kolaborasi Pemerintah dan Perusahaan Diperlukan
Rico menegaskan, pengembangan desa wisata rintisan tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat setempat. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, dan juga perusahaan yang beroperasi di Babel.
“PT Timah harus punya tanggung jawab sosial. Melalui program CSR, mereka bisa membantu pemulihan lingkungan, memperbaiki akses jalan, hingga mendukung penyediaan listrik dan internet. Kalau semua pihak bergerak bersama, desa wisata bisa berkembang cepat,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Warga desa perlu diberikan pelatihan tentang pengelolaan destinasi, pelayanan wisatawan, hingga pemasaran digital agar mampu mengelola potensi secara mandiri.
Pantai Telapak Antu, Potensi Wisata Bahari Babel
Pantai Telapak Antu dikenal dengan pasir putih dan panorama laut yang indah. Lokasinya yang hanya berjarak sekitar 30 menit dari Pangkalpinang dan dekat dengan bandara membuat pantai ini berpotensi menjadi tujuan favorit wisatawan.
Jika dikelola dengan baik, Pantai Telapak Antu bisa menjadi daya tarik baru selain pantai-pantai populer di Bangka Belitung seperti Parai Tenggiri, Matras, atau Tanjung Tinggi. Kehadiran desa wisata di Batu Belubang juga bisa memperkaya pilihan wisatawan, terutama mereka yang mencari suasana pantai alami dengan nuansa kearifan lokal.
Komitmen DPR RI Mengawal Aspirasi Daerah
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, Rico berjanji akan membawa persoalan ini ke pembahasan di tingkat pusat. Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat desa wisata harus diakomodasi dalam kebijakan dan program pembangunan.
“Kami akan kawal agar desa wisata seperti Pantai Telapak Antu mendapat perhatian. Jangan sampai potensi besar ini terabaikan hanya karena listrik dan internet tidak ada. Itu masalah yang seharusnya bisa segera diatasi,” tegasnya.
Menuju Desa Wisata Mandiri dan Berkelanjutan
Dengan dukungan infrastruktur, pemulihan lingkungan, serta kolaborasi semua pihak, Desa Wisata Pantai Telapak Antu diyakini bisa tumbuh menjadi desa wisata mandiri. Kehadiran desa wisata ini bukan hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan budaya masyarakat setempat.
Babel memiliki semua modal untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan. Namun, keberhasilan itu akan ditentukan oleh sejauh mana keseriusan pemerintah dan stakeholder dalam menjawab persoalan mendasar. (Asep)
Berita Terkait :
Timnas Basket 3×3 Putri Indonesia Taklukkan Filipina 21–15 pada Laga Perdana SEA Games 2025
Bupati OKI Jemput Dukungan Pusat, Sinkronkan Program Prioritas Pembangunan 2026
Pemprov Aceh Pastikan Pintu Bantuan Internasional Dibuka untuk Banjir dan Longsor Sumatra
PTPP Percepat Penanganan Darurat di Ruas Bireuen–Takengon, Akses Masyarakat Berangsur Pulih
