Ogan Komering Ilir, cimutnews.co.id — Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus memperkuat langkah konsolidasi internal guna memastikan roda organisasi berjalan efektif, adaptif, dan memberi manfaat nyata bagi umat. Dalam rapat koordinasi pengurus yang digelar baru-baru ini, sejumlah tokoh MUI menyampaikan pandangan strategis terkait penguatan struktur, kejelasan program, hingga skema pembiayaan kegiatan yang tidak semata bergantung pada anggaran pemerintah. Rapat tersebut berlangsung di Rumah Makan Abah Dolah Kayuagung. (15/12/25)
Ketua MUI dalam arahannya menekankan pentingnya memperkuat jajaran pengurus serta mendorong lahirnya ide-ide program yang inovatif. Menurutnya, MUI harus mampu bergerak proaktif tanpa menunggu ketersediaan anggaran. “Pengurus harus solid, program harus jelas, dan inovasi harus terus berjalan. Jangan menunggu anggaran baru bergerak,” tegasnya.
Arahan tersebut mendapat penguatan dari Ustaz Rinto yang menyoroti pentingnya pembagian tugas yang tegas sesuai bidang masing-masing. Ia menilai kejelasan ranah kerja dan garis komando menjadi kunci agar program MUI dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. “Setiap bidang harus tahu tugasnya. Garis komando perlu diperjelas agar organisasi bergerak seirama,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI, Kiki Mikail, mengusulkan agar MUI berani mengambil peran sebagai tuan rumah kegiatan lintas Komering Raya. Usulan tersebut disambut positif oleh para pengurus. “Bismillah, kita laksanakan. Ini momentum untuk memperkuat peran MUI di tingkat regional,” kata Kiki.
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, Ustaz Komaruddin menekankan pentingnya kemitraan strategis antara MUI dan pemerintah. Menurutnya, seluruh program MUI perlu dilandasi dasar hukum yang jelas dan dikomunikasikan secara terbuka kepada publik. Ia juga mendorong pengurus untuk aktif melakukan silaturahmi dan lobi dengan DPRD agar program-program keumatan mendapat dukungan anggaran yang proporsional. “Semua ormas keagamaan semestinya dianggarkan oleh Pemda dan DPRD. Tapi kita juga harus aktif menyosialisasikan peran MUI kepada publik,” ujarnya.
Isu pembiayaan menjadi salah satu topik utama dalam rapat tersebut. Ustaz Hariman mengusulkan agar iuran pengurus menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk mendukung kelancaran program. Ia juga meminta adanya transparansi informasi terkait anggaran yang disupport pemerintah daerah. “Identitas MUI harus semakin familier di mata publik. Itu butuh program dan pembiayaan,” katanya.
Gagasan penguatan program juga disampaikan Ustaz Kamal yang mengusulkan penyusunan grand design kegiatan, salah satunya Tabligh Akbar sebagai program unggulan. Ia menilai jaringan dengan DPRD perlu terus dirawat melalui silaturahmi intensif agar peluang dukungan terbuka lebih luas.
Di sisi lain, Ustaz Darmawi menawarkan pendekatan kreatif dengan menggandeng dai nasional melalui program safari dakwah. Skema berbagi hasil dari kegiatan tersebut, menurutnya, dapat menjadi sumber pemasukan alternatif bagi MUI. “Ini bisa menjadi solusi pembiayaan sekaligus memperluas dakwah,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Ustaz Legianto yang menegaskan bahwa dana merupakan elemen penting bagi kelangsungan organisasi. Ia menyatakan setuju dengan penerapan iuran anggota, baik rutin maupun insidental, serta mendorong percepatan revisi Surat Keputusan (SK) kepengurusan.
Ustaz Ismid menyoroti perlunya sinergi antara MUI dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), terutama dalam hal anggaran dan koordinasi lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa padatnya aktivitas pengurus memerlukan komunikasi yang intens agar tidak terjadi miskomunikasi.
Sementara itu, Ustaz Fahmi memberikan gambaran realistis terkait kondisi anggaran daerah. Menurutnya, anggaran 2026 pada prinsipnya telah disusun, sementara kebijakan efisiensi APBD masih berlaku. Ia mengusulkan agar MUI melakukan studi tiru ke daerah lain serta segera menyusun surat audiensi resmi kepada pemerintah daerah. “Pengelolaan hibah juga harus hati-hati karena risiko administrasinya cukup tinggi,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Ustaz Gema menyampaikan bahwa Pemda pada dasarnya selalu berupaya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan keagamaan. Namun, diperlukan data dan bahan pendukung yang kuat agar program MUI dapat dipahami dan didukung penuh oleh para pemangku kebijakan. Ia berharap perbedaan pandangan terkait program keagamaan dapat dijembatani melalui komunikasi intensif.
Usulan konkret juga datang dari Ustaz Zamhari yang mendorong agar seluruh program MUI disusun dalam satu kalender kegiatan tahunan. Menurutnya, dengan jadwal yang jelas dan fokus, persoalan pendanaan akan lebih mudah diwujudkan pada 2026 mendatang.
Menutup rangkaian pandangan, Ustaz Beni mengingatkan pentingnya manajemen internal yang rapi, termasuk pergantian bendahara dan penugasan pengurus sesuai bidangnya. Hal ini dinilai penting untuk mencegah mispersepsi di internal organisasi. Sementara Ustaz Turhamun menegaskan bahwa kekuatan utama MUI terletak pada silaturahmi. “Insya Allah, dengan silaturahmi yang kuat, MUI akan tetap berkibar,” ujarnya.
Rapat tersebut menjadi penegasan komitmen MUI untuk terus berbenah, memperkuat sinergi dengan pemerintah, serta menghadirkan program-program keumatan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. (Asep)
Berita Terkait :
Ulama dan Umaro di OKI Solid Membangun Daerah
Gubernur Herman Deru Tinjau Gereja dan Pos Pengamanan Operasi Lilin Musi, Pastikan Ibadah Natal di Palembang Berjalan Aman dan Kondusif
Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto Ajak Masyarakat Sambut Tahun 2026 dengan Optimisme dan Semangat Baru
Mayat Pria Mengapung di Sungai Komering, Korban Tenggelam Asal OKU Timur Ditemukan di Teluk Gelam
