PALEMBANG, cimutnews.co.id – Persoalan lampu jalan Palembang kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Kota menggelar rapat koordinasi di ruang Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, Senin (30/3/2026). Rapat tersebut membahas tingginya laporan masyarakat terkait penerangan jalan umum (PJU) yang belum tertangani optimal.
Dipimpin oleh Aprizal, forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus perumusan langkah strategis untuk mempercepat penanganan lampu jalan Palembang yang dinilai berdampak langsung pada keamanan dan kenyamanan warga.
Tingginya Laporan PJU Jadi Alarm Serius
80 Aduan Per Hari, Penanganan Baru Separuh
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa jumlah pengaduan terkait lampu jalan mencapai sekitar 80 laporan per hari. Namun, kapasitas penanganan saat ini baru mampu menyelesaikan sekitar 50 persen dari total laporan.
Menurut pihak Dishub, kondisi ini dipengaruhi sejumlah kendala, antara lain:
- Keterbatasan tenaga teknis lapangan
- Minimnya peralatan operasional
- Sistem pengaduan yang belum sepenuhnya terintegrasi
- Proses perbaikan yang masih bersifat parsial
“Menurut pihak pemerintah, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Aprizal dalam rapat tersebut.
Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Libatkan Camat hingga Koordinator Lapangan
Untuk mengatasi persoalan lampu jalan Palembang, Pemkot mendorong penguatan koordinasi lintas sektor. Dalam forum tersebut, para camat menyampaikan langsung kondisi di wilayah masing-masing, termasuk titik-titik rawan yang membutuhkan penanganan cepat.
Aprizal menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antarinstansi agar proses penanganan lebih efektif.
Langkah yang akan dilakukan meliputi:
- Penguatan peran koordinator lapangan (korlap)
- Sinkronisasi data antara kecamatan dan Dishub
- Penjadwalan perbaikan berbasis prioritas laporan
- Optimalisasi komunikasi antarunit kerja
“Dengan sistem yang lebih terstruktur, penanganan bisa lebih terukur dan tidak lagi sporadis,” katanya.
Dampak Nyata bagi Keamanan Kota
Lampu Jalan Berkaitan dengan Risiko Kriminalitas
Masalah lampu jalan Palembang bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan keamanan lingkungan. Berdasarkan keterangan sejumlah camat, wilayah dengan penerangan minim cenderung lebih rentan terhadap tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.
Selain itu, kondisi jalan gelap juga berdampak pada:
- Menurunnya aktivitas ekonomi malam hari
- Meningkatnya risiko kecelakaan kendaraan
- Rasa tidak aman bagi pejalan kaki
Pemerintah kota menilai, percepatan perbaikan PJU menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi perkotaan.
Perbandingan dengan Kota Lain
Sistem Digital Jadi Solusi di Beberapa Daerah
Jika dibandingkan dengan kota besar lain di Indonesia, sejumlah daerah telah mengembangkan sistem pengaduan berbasis digital yang terintegrasi dengan respon cepat.
Misalnya, beberapa kota mampu menyelesaikan laporan PJU dalam waktu 24–48 jam dengan dukungan:
- Dashboard monitoring real-time
- Tim reaksi cepat berbasis zonasi
- Integrasi aplikasi pengaduan masyarakat
Sementara di Palembang, sistem tersebut masih dalam tahap penguatan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas layanan publik.
Tantangan Sistemik di Balik Masalah PJU
Persoalan lampu jalan Palembang mencerminkan tantangan klasik dalam pengelolaan layanan publik perkotaan, yakni ketimpangan antara jumlah laporan dan kapasitas penanganan.
Dalam jangka pendek, penguatan koordinasi lintas sektor dapat membantu mempercepat respons. Namun, tanpa peningkatan sumber daya manusia dan modernisasi sistem, potensi backlog laporan akan terus terjadi.
Dalam jangka panjang, solusi yang lebih berkelanjutan adalah membangun sistem manajemen PJU berbasis data. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya merespons laporan, tetapi juga mampu melakukan perawatan preventif.
PJU Jadi Indikator Kualitas Layanan Kota
Menariknya, persoalan lampu jalan sering kali dianggap sepele, padahal menjadi indikator penting kualitas layanan publik di kota besar.
Ketika sistem PJU berjalan optimal, dampaknya tidak hanya pada penerangan, tetapi juga pada rasa aman, mobilitas warga, hingga pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kata lain, perbaikan lampu jalan memiliki efek domino yang luas terhadap kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah Kota Palembang menempatkan persoalan lampu jalan sebagai prioritas strategis yang harus segera ditangani secara sistematis. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan penataan sistem penanganan, diharapkan jumlah pengaduan yang terselesaikan dapat meningkat signifikan.
Ke depan, modernisasi sistem dan peningkatan kapasitas teknis menjadi kunci agar layanan penerangan jalan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.(Poerba)
Berita Terkait :
Artikel HUT ke-21 DPD RI Sumsel Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Wujud Nyata Senator Peduli
Sinergi TNI AU dan PLN Diperkuat, Lanud SMH Palembang Jadi Contoh Ketahanan Pangan Militer
Ribuan Peserta Meriahkan Korpri Run 2025 di Palembang: Semangat Sehat dan Sportivitas Warnai Pekan Olahraga Nasional Korpri XVII
Festival Rempah Sumsel 2025: Dari Dapur ke Dunia, Rempah Jadi Identitas dan Kebanggaan Daerah
