
PALEMBANG, cimutnews.co.id — Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Jumat (27/3/2026).
Laporan tersebut dipaparkan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palembang sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus bentuk transparansi kepada publik.
LKPJ 2025 Jadi Instrumen Evaluasi Kinerja Pemkot
Kewajiban Konstitusional dan Transparansi Publik
Ratu Dewa menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat regulasi yang wajib dilakukan oleh kepala daerah setiap tahunnya. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana akuntabilitas kepada masyarakat.
Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah 2025
Capaian Keuangan Mendekati Target
Sepanjang tahun 2025, kinerja keuangan Pemerintah Kota Palembang menunjukkan tren positif.
Berikut rincian capaian anggaran:
- Pendapatan daerah: Rp4,87 triliun (92,29% dari target Rp5,28 triliun)
- Belanja daerah: Rp4,87 triliun (91,16% dari target)
Realisasi ini mencerminkan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran daerah, sekaligus menunjukkan pengelolaan fiskal yang relatif terkendali.
Fokus pada Pelayanan Dasar Masyarakat
Anggaran belanja diarahkan pada sektor prioritas, terutama:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur dasar
- Pelayanan publik
Ratu Dewa menegaskan bahwa penggunaan anggaran telah disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Sinkronisasi dengan RKPD dan RPJMD
Implementasi Awal Pembangunan Jangka Menengah
Capaian kinerja 2025 tidak lepas dari perencanaan yang matang melalui:
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025
- Tahap awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029
Hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan Kota Palembang telah berjalan sesuai roadmap yang ditetapkan.
Apresiasi untuk DPRD dan Pentingnya Evaluasi
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Dalam forum tersebut, Ratu Dewa menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama yang terjalin selama ini.
Ia juga menekankan pentingnya masukan dari legislatif untuk meningkatkan kualitas kebijakan ke depan.
“Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan,” ujar Ratu Dewa.
Dampak dan Analisis Kinerja 2025
Stabilitas Fiskal dan Pelayanan Publik
Capaian realisasi anggaran di atas 90 persen menunjukkan stabilitas fiskal yang cukup baik. Ini menjadi indikator bahwa Pemkot Palembang mampu menjaga keseimbangan antara target dan realisasi.
Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam optimalisasi pendapatan daerah agar tidak terlalu jauh dari target.
Dampak bagi Masyarakat
- Peningkatan kualitas layanan publik
- Akses lebih baik pada sektor kesehatan dan pendidikan
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar
Ke depan, efektivitas belanja menjadi kunci agar anggaran benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.(Poerba)


















