Beranda Lahat Mall Pelayanan Publik Lahat Resmi Rampung Berkat CSR PTBA, Dorong Reformasi Birokrasi...

Mall Pelayanan Publik Lahat Resmi Rampung Berkat CSR PTBA, Dorong Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Daerah

19
0
2. Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih saat meninjau langsung fasilitas MPP, Kamis (26/2/2026).(Foto:Antoni/cimutnews.co.id)

LAHAT, cimutnews.co.id – Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lahat yang didukung program CSR PT Bukit Asam (PTBA) resmi rampung dan siap difungsikan sebagai pusat layanan terpadu, menjadi langkah strategis dalam mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Lahat.

Pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB terus mendorong percepatan pembangunan Mall Pelayanan Publik di berbagai daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional. Program ini bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi dalam satu lokasi. Kehadiran MPP di daerah, termasuk di Kabupaten Lahat, menjadi implementasi konkret dari kebijakan tersebut, sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Di Kabupaten Lahat, gedung MPP yang terdiri dari empat lantai ini sebelumnya merupakan aset daerah yang sempat terbengkalai. Melalui dukungan CSR PT Bukit Asam (PTBA), bangunan tersebut kini direvitalisasi dan siap difungsikan. Sebanyak 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijadwalkan akan menempati gedung ini untuk memberikan layanan administrasi terpadu kepada masyarakat.

Selain itu, pembangunan juga mencakup fasilitas penunjang berupa jogging track yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik dan sarana olahraga.

Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, menyampaikan apresiasi atas kontribusi sektor swasta dalam pembangunan daerah.
“Mewakili Bupati Lahat, saya mengucapkan terima kasih kepada PT Bukit Asam. Kita doakan semoga produksi dan keuntungan perusahaan terus meningkat setiap tahun, sehingga dapat semakin banyak membantu daerah, khususnya Kabupaten Lahat,” ujar Widia saat meninjau lokasi, Kamis (26/2/2026).

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas tersebut.
“Harapannya aset ini dapat dijaga dan dimanfaatkan bersama. Gedung MPP ini harus diisi dengan aktivitas pelayanan publik agar tidak kembali terbengkalai,” tambahnya.

Baca juga  Lomba Suara Burung Perkutut Kapolres Lahat Cup: Wujud Cinta Alam dan Pelestarian Satwa di Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional

Kehadiran Mall Pelayanan Publik Lahat tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai katalisator perubahan dalam sistem pelayanan pemerintah daerah. Dengan konsep layanan satu pintu, masyarakat tidak lagi harus berpindah-pindah instansi untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

Dari sisi ekonomi, keberadaan MPP berpotensi menciptakan pusat aktivitas baru yang berdampak pada tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi. Aktivitas pelayanan yang padat diperkirakan akan meningkatkan perputaran ekonomi lokal, membuka peluang usaha, serta memperluas lapangan kerja.

Sementara itu, fasilitas jogging track menjadi nilai tambah sebagai ruang publik yang mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Integrasi antara pelayanan publik dan ruang sosial ini dinilai sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Pemerintah Kabupaten Lahat mengimbau seluruh pihak, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan fasilitas MPP secara optimal. Pengelolaan yang baik dan konsisten menjadi kunci agar gedung tersebut tidak kembali terbengkalai di masa mendatang.

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pihak swasta diharapkan terus diperkuat guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Rampungnya pembangunan Mall Pelayanan Publik Lahat menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Meski demikian, keberhasilan program ini tetap bergantung pada implementasi, pengawasan, serta komitmen seluruh pihak dalam menjaga fungsi dan integritas layanan. Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat informasi terkait kendala operasional, dan seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas tersebut secara transparan dan akuntabel. (Antoni)