OKI, cimutnews.co.id — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai menerapkan sistem absensi berbasis aplikasi online sebagai upaya memperkuat kedisiplinan dan integritas aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini diterapkan bertahap sejak awal 2026 dan menjadi salah satu agenda strategis reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab OKI.
Absensi Online Mulai Diterapkan Bertahap
Penegasan kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah OKI, H. Asmar Wijaya, saat memimpin Apel Bulanan Pemerintah Kabupaten OKI, Senin (19/1/2026). Apel diikuti seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu.
Menurut Asmar, penerapan absensi berbasis aplikasi merupakan bagian dari asistensi langsung Bupati OKI, yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Saat ini absensi berbasis aplikasi online sudah mulai diterapkan di beberapa OPD dan sedang dalam tahap pendataan untuk OPD lainnya. Melalui sistem ini, diharapkan disiplin dan integritas ASN semakin meningkat,” ujarnya.
Dalam wawancara eksklusif bersama cimutnews.co.id, Asmar menegaskan bahwa sistem digital bukan sekadar alat pencatat kehadiran, tetapi instrumen utama untuk memastikan budaya kerja yang profesional.
“Reformasi birokrasi tidak cukup dengan aturan. Ia harus dibangun melalui kebiasaan, disiplin, serta integritas kerja. Absensi online memberi kepastian data dan mendorong akuntabilitas,” ungkapnya.
Bukan Sekadar Administrasi, Tetapi Pembentukan Budaya Kerja
Asmar menjelaskan bahwa penerapan absensi digital menjadi bagian dari transformasi kerja yang lebih luas. Pemerintah ingin menghadirkan pelayanan publik yang responsif, dan hal itu harus dimulai dari disiplin aparatur.
“Absensi ini bukan hanya pembaruan sistem administrasi, tetapi bagian penting membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab,” kata dia.
Ia menilai peningkatan kualitas birokrasi akan sulit tercapai tanpa komitmen kedisiplinan dari seluruh ASN.
“Disiplin bukan hanya soal datang tepat waktu, tetapi bagaimana kita bekerja, bersikap, dan menyelesaikan tanggung jawab secara profesional,” tegasnya.
Apel Bulanan: Evaluasi, Refleksi, dan Komitmen Pelayanan
Dalam sambutannya, Asmar menegaskan bahwa apel bulanan ASN bukan aktivitas seremonial. Apel menjadi ruang evaluasi, penguatan kinerja, serta penyampaian arahan terkait tugas dan tanggung jawab setiap perangkat pemerintah.
“Apel bulanan ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen kita sebagai aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir,” ucapnya.
Ia meminta seluruh ASN menjadikan awal tahun 2026 sebagai titik tolak untuk meningkatkan profesionalisme.
Semua ASN Punya Peran yang Sama Penting
Asmar juga menyoroti pentingnya kesetaraan tugas di lingkungan ASN. Menurutnya, tidak ada perbedaan peran strategis antara PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Semua ASN memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tanpa memandang status kepegawaian,” tegasnya.
Ia menyebut seluruh aparatur harus menunjukkan etos kerja yang tinggi dan menjadi teladan bagi masyarakat.
Kualitas Pelayanan Publik Harus Terus Membaik
Selain kedisiplinan, peningkatan pelayanan publik menjadi perhatian utama Pemkab OKI. Asmar mengatakan, kepuasan masyarakat adalah indikator paling nyata dari kualitas kinerja pemerintahan.
“Hindari menunda pekerjaan, bekerja setengah hati, atau bersikap acuh. Perilaku seperti itu hanya merusak kepercayaan publik, dan itu tidak boleh terjadi di lingkungan Pemkab OKI,” katanya dalam wawancara bersama cimutnews.co.id.
Ia menegaskan bahwa ASN harus mampu menjawab harapan masyarakat yang kini menuntut layanan cepat, tepat, ramah, dan transparan.
Bangun Semangat Baru di 2026
Menutup arahannya dalam apel bulanan, Asmar mengajak seluruh ASN menyambut 2026 dengan komitmen kerja yang lebih baik, inovatif, dan berintegritas.
“Mari kita awali tahun ini dengan tekad kuat untuk bekerja lebih baik demi kemajuan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tugas kita tidak mudah, tetapi dengan disiplin dan integritas, semua bisa kita capai,” pungkasnya.
Analisis & Konteks: Reformasi Birokrasi di Era Digital
Penerapan absensi online di Pemkab OKI selaras dengan tren nasional digitalisasi pemerintahan. Sistem ini diyakini mampu mengurangi manipulasi kehadiran, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah evaluasi kinerja ASN.
Bagi Pemkab OKI, kebijakan ini juga menjadi langkah awal mempercepat transformasi birokrasi menuju pelayanan publik berstandar tinggi.
Dengan konsistensi penerapan dan pengawasan, reformasi kedisiplinan ASN di OKI diproyeksikan menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat. (Asep)
Berita Terkait :
OKI Catat Nilai MCP 81,5 dan Jadi yang Terbaik Kedua di Sumsel, Bupati Muchendi Tegaskan Komitmen Antikorupsi
Nurmala Dewi, Honorer Sejak 2017 yang Dapat Hadiah Motor Saat Dilantik Jadi PPPK Paruh Waktu di OKI
4.564 Honorer OKI Resmi Diangkat Menjadi PPPK Paruh Waktu: Penantian Panjang yang Akhirnya Terbayar
Bupati Muchendi Tinjau Warga Terdampak Banjir di Lempuing: Pemerintah Pastikan Pemulihan Cepat dan Terukur
