Home OKI Mandira Pemkab OKI Raih Penghargaan Nasional Tata Kelola Transformasi Digital versi GM-DTGI 2025

Pemkab OKI Raih Penghargaan Nasional Tata Kelola Transformasi Digital versi GM-DTGI 2025

70
0
Kabid Layanan e-Government Diskominfo OKI, Muttaqin Noviandy Shariff, S.Kom, M.Kom., menerima penghargaan GM-DTGI 2025 dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (19/9/2025).

YOGYAKARTA – Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI berhasil masuk dalam jajaran 10 Pemerintah Daerah Terbaik Nasional dalam Tata Kelola Transformasi Digital versi Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2025.

Pengumuman prestisius ini disampaikan pada Seminar Nasional GM-DTGI yang digelar di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (19/9/2025).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, S.Fil., M.Sc., M.B.A., kepada Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, yang diwakili oleh Kabid Layanan e-Government Diskominfo OKI, Muttaqin Noviandy Shariff, S.Kom, M.Kom.

Apa Itu GM-DTGI?

GM-DTGI atau Gajah Mada Digital Transformation Governance Index merupakan sebuah indeks yang dikembangkan oleh tim peneliti UGM. Indeks ini dirancang untuk mengukur tata kelola transformasi digital pada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penilaian tidak hanya melihat aspek teknologi, melainkan mencakup tata kelola, regulasi, strategi implementasi, ekosistem digital, hingga partisipasi masyarakat.

“GM-DTGI ini bukan sekadar indeks teknologi, melainkan alat ukur menyeluruh terhadap tata kelola transformasi digital di daerah. Kami menilai dari tujuh pilar utama, termasuk tata kelola data, desain platform yang berpusat pada pengguna, hingga keamanan siber dan privasi,” jelas Prof. Syaiful Ali, S.E., M.I.S., Ph.D., CA, Ketua Peneliti GM-DTGI.

Strategi Transformasi Digital Pemkab OKI

Prestasi ini tentu bukan diraih secara instan. Pemkab OKI dinilai berhasil menjalankan sejumlah strategi transformasi digital melalui regulasi, inovasi, serta penguatan ekosistem digital.

Beberapa langkah strategis yang telah ditempuh di antaranya:

  1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
    Aturan ini menjadi fondasi hukum sekaligus arah kebijakan penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik.
  2. Masterplan Smart City 2023–2028.
    Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan pengembangan kota pintar di Kabupaten OKI dengan prinsip sustainable development.
  3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2024.
    Penyusunan peta rencana ini penting untuk menyatukan arah dan strategi antar-OPD dalam transformasi digital.
  4. Penguatan Layanan Pusat Data dan Jaringan e-Government Terpadu.
    OKI terus memperluas infrastruktur digital, termasuk jaringan internet terpadu antar-OPD.
  5. Peningkatan Literasi Digital.
    Tidak hanya ASN, masyarakat umum juga dibekali literasi digital agar bisa beradaptasi dengan layanan berbasis elektronik.
  6. Pengembangan Aplikasi Terintegrasi Lintas Sektor.
    Pemkab OKI meluncurkan berbagai aplikasi untuk memudahkan pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan, hingga layanan perizinan.
Baca juga  HUT Otda dan Hardiknas di OKI, Refleksi Kemandirian Daerah serta Semarakan Merdeka Belajar

Komitmen Pemkab OKI: Transformasi Digital untuk Semua

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Adi Yanto, S.Pd, M.Si, melalui Kabid Layanan e-Government, Muttaqin Syarif, menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi besar untuk memperkuat digitalisasi di OKI.

“Transformasi digital tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sesama pemerintah daerah, akademisi, dan unsur Pentahelix lainnya sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan,” ujar Muttaqin.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Diskominfo OKI berkomitmen mendukung visi kepala daerah untuk mewujudkan efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik, memperkuat integrasi data, serta menjadikan digitalisasi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran Akademisi dan Kolaborasi Antar-Pemda

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan bahwa transformasi digital harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Transformasi digital bukan hanya soal aplikasi atau sistem, tetapi harus memberikan kemudahan akses layanan publik, efisiensi birokrasi, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Nezar dalam keynote speech-nya.

Ia menambahkan, ke depan pemerintah pusat akan terus memperkuat program digital nasional, termasuk Single ID serta Data Teknologi Sektor Ekonomi Nasional (DTSEN), agar kebijakan publik lebih tepat sasaran dan mendukung kemudahan berusaha.

OKI Menuju Pemerintahan Digital yang Efektif

Dengan diraihnya penghargaan GM-DTGI 2025, Pemkab OKI membuktikan diri sebagai salah satu daerah yang serius dalam mengembangkan tata kelola digital. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk lebih konsisten menghadirkan layanan publik yang transparan, cepat, mudah, dan berbasis data.

Digitalisasi juga bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi era yang serba cepat, efisien, dan kompetitif. Dengan strategi jangka panjang dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab OKI optimistis transformasi digital akan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga  Lewat 'Si Loki' Diskominfo OKI Juarai Kompetisi Inovasi se Sumsel

Penghargaan GM-DTGI 2025 menjadi bukti bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir mampu bersaing secara nasional dalam hal tata kelola transformasi digital. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan, mulai dari regulasi hingga penguatan ekosistem digital, menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh.

Komitmen Pemkab OKI dalam menghadirkan pelayanan publik berbasis teknologi sekaligus menegaskan bahwa digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.