Jakarta, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih terus memperlihatkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Langkah nyata itu terlihat saat Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, memimpin langsung jajarannya menghadiri kegiatan kick-off meeting dan expose Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Reformasi Birokrasi (RB) di Command Center Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (3/11/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Arlan didampingi sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkot Prabumulih. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta para kepala bagian seperti Organisasi, Perencanaan dan Keuangan, Administrasi Pembangunan, dan Perekonomian.
Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian penting dari proses pembenahan kinerja birokrasi di tingkat daerah. Rombongan Pemkot Prabumulih diterima langsung oleh Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB, Kamarrudin, Ak., M.Sc., beserta jajaran pejabat kementerian terkait.
Menurut pantauan redaksi, kegiatan tersebut menjadi momen penting bagi Pemkot Prabumulih dalam memperkuat sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah. Pertemuan itu juga dimanfaatkan sebagai sarana asistensi untuk peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dan akuntabilitas birokrasi.
Dalam arahannya, pihak KemenPANRB mendorong setiap pemerintah daerah agar mampu menyusun pohon kinerja (performance tree) yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip penyusunan indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan ketentuan PermenPANRB. Pohon kinerja menjadi peta strategis yang menggambarkan hubungan antara sasaran pembangunan dengan capaian kinerja perangkat daerah, baik secara vertikal antar jenjang pemerintahan maupun secara horizontal antar instansi.
Sinergi Strategis untuk Pemerintahan yang Lebih Baik
Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, dalam wawancara bersama media cimutnews.co.id, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata komitmen Pemkot untuk terus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan.
“Kami ingin seluruh perangkat daerah memiliki arah kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dengan dukungan dan pembinaan dari KemenPANRB, kami optimistis nilai SAKIP dan RB Kota Prabumulih akan semakin baik,” ujar Arlan dengan nada optimistis.
Arlan juga menambahkan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal administratif, tetapi menyangkut perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Ia berharap agar seluruh jajaran Pemkot dapat memahami esensi reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan profesional.
“Kita ingin birokrasi di Prabumulih menjadi birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Karena pada akhirnya, yang paling diuntungkan dari reformasi ini adalah masyarakat,” tegasnya.
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
Sejalan dengan arahan KemenPANRB, Pemkot Prabumulih akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sejumlah indikator kinerja utama (IKU) pada perangkat daerah. Upaya ini dilakukan agar capaian kinerja Pemkot benar-benar terukur, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi besar Pemkot Prabumulih dalam meningkatkan nilai SAKIP dan indeks reformasi birokrasi di tahun mendatang. Sebagaimana diketahui, SAKIP merupakan alat ukur penting dalam menilai sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran publik terhadap hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Menurut pengamatan tim redaksi, Pemkot Prabumulih termasuk salah satu daerah di Sumatera Selatan yang cukup progresif dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inovasi dilakukan untuk memperkuat transparansi dan efisiensi, mulai dari digitalisasi layanan publik hingga penerapan sistem monitoring berbasis data.
Dengan komitmen tersebut, Wali Kota Arlan menegaskan bahwa reformasi birokrasi di Prabumulih bukan hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi hasil nyata.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan tata kelola pemerintahan di Prabumulih semakin transparan, profesional, dan akuntabel. Semua ini demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi warga,” tutup Arlan.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemkot Prabumulih melalui asistensi bersama KemenPANRB ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pemerintahan daerah yang adaptif dan inovatif, serta mampu menjawab tantangan reformasi birokrasi di era digital.
Dengan arah kebijakan yang jelas dan semangat kolaboratif, Kota Prabumulih menatap masa depan sebagai kota yang bukan hanya unggul dalam pelayanan publik, tetapi juga menjadi contoh praktik pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil. (Indra wadi)
