Palembang, cimutnews.co.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menegaskan komitmennya dalam mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan melalui penguatan regulasi, peningkatan layanan perlindungan, hingga kolaborasi lintas sektor. Penegasan tersebut mengemuka dalam Seminar Peringatan Hari Ibu 2025 yang digelar di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (4/12/2025).
Dengan tema “Perempuan Berdaya, Bebas dari Kekerasan Menuju Indonesia Emas 2045”, seminar ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai bentuk kekerasan yang semakin kompleks serta merumuskan langkah advokasi yang lebih konkret dan terarah.
Isu Kekerasan Semakin Kompleks, Pemprov Sumsel Perkuat 5 Pilar Perlindungan
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan personal, tetapi berdampak langsung terhadap kondisi keluarga, kesehatan mental, produktivitas, hingga pembangunan daerah.
Menurut Edward, jenis kekerasan yang dihadapi masyarakat kini semakin beragam—mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, hingga kekerasan berbasis digital yang menargetkan perempuan dan anak.
“Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius yang menggerus nilai kemanusiaan dan menghambat kemajuan masyarakat. Penanganannya membutuhkan kerja bersama dari seluruh elemen, bukan hanya tugas pemerintah,” tegas Edward.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Sumsel terus memperkuat lima pilar utama perlindungan perempuan, yaitu:
- Penguatan regulasi daerah untuk mempertegas payung hukum pencegahan dan penanganan kekerasan.
- Peningkatan layanan perlindungan dan pendampingan korban, termasuk layanan psikologis dan hukum.
- Pengembangan sistem data terintegrasi antarinstansi agar penanganan kasus lebih cepat dan tepat.
- Pemberdayaan ekonomi perempuan agar mereka lebih mandiri dan tidak terjebak dalam siklus kekerasan.
- Kolaborasi multipihak, mulai dari pemerintah, kampus, organisasi perempuan, lembaga layanan, hingga komunitas akar rumput.
Edward juga mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk menjadi agen perubahan dalam upaya pencegahan kekerasan.
“Mahasiswa harus berani bersuara dan peka terhadap lingkungan sekitar. Jangan biarkan kekerasan terjadi tanpa tindakan,” ujarnya.
587 Kasus Kekerasan Sepanjang 2025, Sumsel Dorong Gerakan Bersama
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Sumsel, Muhammad Zaki Aslam, S.I.P., M.Si., memaparkan data bahwa hingga November 2025, tercatat 587 kasus kekerasan di Sumsel. Kasus tersebut melibatkan korban perempuan, laki-laki, hingga anak-anak.
Angka tersebut, menurut Zaki, menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan dan pendampingan korban harus terus diperkuat.
Zaki menjelaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan seminar ini adalah menumbuhkan kesadaran kolektif, terutama di kalangan generasi muda, mengenai pentingnya pencegahan kekerasan sejak dini. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat jejaring kerja antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, dan lembaga pelayanan.
“Kami ingin membekali peserta dengan wawasan dan keberanian untuk menjadi agent of change, memperjuangkan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan,” ujarnya.
Momentum Hari Ibu, Penguatan Peran Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045
Seminar ini menghadirkan berbagai narasumber dari unsur akademisi, pemerhati perempuan, hingga aktivis perlindungan anak. Diskusi berjalan dinamis dengan fokus pada strategi penghapusan kekerasan yang berkelanjutan serta upaya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, ekonomi, dan penguatan kapasitas diri.
Peringatan Hari Ibu tahun ini juga menjadi momentum penting untuk mengingat peran sentral perempuan dalam membangun keluarga dan masyarakat. Pemprov Sumsel menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan bukan hanya pemenuhan hak, tetapi bagian dari investasi masa depan menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui kolaborasi multipihak, pemerintah berharap tercipta gerakan bersama untuk mendorong lingkungan yang aman, ramah perempuan, serta mampu memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya dan berdaya.
Zaki menambahkan bahwa Pemprov Sumsel akan terus meningkatkan layanan perlindungan, termasuk memperkuat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan mendorong peran desa/kelurahan dalam pencegahan kekerasan sejak tingkat keluarga.
Komitmen Bersama Hadapi Tantangan Kekerasan Digital
Salah satu isu krusial yang disorot dalam seminar adalah meningkatnya kekerasan berbasis teknologi, seperti penyebaran konten intim non-konsensual, perundungan digital, hingga penipuan berbasis gender. Kasus ini banyak menyasar perempuan muda dan remaja.
Para narasumber menilai bahwa literasi digital menjadi kunci untuk melindungi perempuan dari ancaman online. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pelaku mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Pemprov Sumsel: Kolaborasi Jadi Kekuatan Utama
Di akhir acara, seluruh peserta menyepakati pentingnya membangun budaya anti-kekerasan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang digital. Pemprov Sumsel berkomitmen melanjutkan program pencegahan dan penanganan kekerasan dengan melibatkan lebih banyak pihak pada 2026 mendatang.
Semangat Hari Ibu menjadi pendorong agar perempuan di Sumsel semakin berdaya, terlindungi, dan mampu menjadi bagian dari pembangunan daerah. (Poerba)
Berita Terkait :
IWAPI Palembang Beri Bantuan Modal Usaha untuk Ibu Tangguh pada Peringatan Hari Ibu ke-97
HUT ke-26 Dharma Wanita Persatuan Sumsel, Herman Deru Tekankan Peran Strategis Perempuan ASN dalam Pembangunan
UKB Salurkan Tali Kasih untuk Ibu dan Bayi di Lapas Perempuan Palembang, Meriahkan Hari Ibu ke-97
Putri Azizah Jadi Penyiar Tamu TVRI Sumsel, Tampil Percaya Diri dan Komunikatif di Peringatan HUT ke-52
