Home Palembang Pemprov Sumsel Terima Kunjungan Komisi IV DPR RI, Bahas Penguatan Ketahanan Pangan...

Pemprov Sumsel Terima Kunjungan Komisi IV DPR RI, Bahas Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

Tuesday, 2 December 2025

Palembang, cimutnews.co.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pertemuan yang berlangsung di Graha Bina Praja, Selasa (2/12/2025), dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sumsel, H. Edward Candra, mewakili Gubernur Sumsel H. Herman Deru.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kerja Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk menyerap masukan daerah terkait ketahanan pangan nasional—isu strategis yang semakin krusial di tengah dinamika perubahan iklim, krisis global, dan tantangan produksi di tingkat petani.

Sumsel sebagai Lumbung Pangan Nasional

Dalam pemaparannya, Edward Candra menegaskan posisi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi penyangga kebutuhan pangan nasional. Dengan 2,1 juta hektare lahan rawa lebak, Sumsel memiliki keunggulan kompetitif dalam produksi padi, terutama pada musim kemarau ketika wilayah lain mengalami penurunan produksi.

“Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang dipercaya sebagai lokasi strategis pengembangan food estate,” ujar Edward Candra.

Potensi lahan yang luas ditunjang pengalaman panjang masyarakat dalam bercocok tanam dinilai menjadi kekuatan Sumsel dalam menopang ketersediaan beras nasional. Namun, pengelolaan lahan rawa lebak membutuhkan dukungan kebijakan yang adaptif dan inovatif, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan cuaca ekstrem.

Strategi Penguatan Pangan: Dari Alsintan hingga Gerakan Mandiri

Pemprov Sumsel telah menjalankan sejumlah strategi untuk memperkuat ketahanan pangan, di antaranya:

Optimasi lahan dan program cetak sawah baru

Langkah ini dilakukan untuk memperluas area tanam sekaligus meningkatkan produktivitas.

Bantuan benih dan alat mesin pertanian (alsintan)

Dukungan ini penting untuk mempercepat proses budidaya serta mengurangi ketergantungan petani terhadap tenaga kerja manual.

Penguatan Brigade Pangan

Tim ini dibentuk untuk memastikan ketersediaan stok dan mitigasi ancaman krisis pangan.

Perlindungan kesejahteraan petani

Melalui program subsidi input pertanian, perlindungan harga gabah, hingga fasilitasi akses permodalan.

Selain itu, inovasi lokal melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) menjadi salah satu terobosan Pemprov untuk mengajak masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri dan berkelanjutan.

Edward berharap kunjungan Panja RUU Pangan dapat memperkuat payung hukum kebijakan pangan nasional yang lebih adaptif terhadap era krisis global.

“Kami berharap penyempurnaan RUU Pangan ini semakin berpihak pada petani, menjaga lingkungan, dan memastikan kedaulatan pangan bangsa,” tegasnya.

Komisi IV DPR RI: Kunjungan untuk Menyerap Masukan Seluas-luasnya

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya menyerap masukan langsung dari pemerintah daerah, petani, hingga pelaku usaha pangan.

“Kami ingin menggali langkah strategis penguatan ketahanan pangan, database pertanian, dan diservisifikasi pangan lokal. Kami berharap masukan yang seluas-luasnya untuk memperkaya pembahasan RUU ini,” ujar Siti Hediati.

Menurutnya, Sumsel punya peran penting dalam peta produksi pangan nasional sehingga pandangan dan pengalaman daerah menjadi sangat relevan bagi perumusan regulasi.

Masalah Lapangan: Irigasi, Alih Fungsi Lahan, dan Hilirisasi Perikanan

Diskusi yang berlangsung hangat mengungkap sejumlah tantangan aktual di lapangan. Salah satu isu penting adalah infrastruktur irigasi yang belum optimal. Banyak saluran sekunder dan primer mengalami kerusakan, sehingga Indeks Pertanaman (IP) baru mencapai sekitar 20% yang dapat ditanami dua kali dalam setahun.

Kondisi ini berdampak pada produktivitas petani dan memerlukan perhatian serius dalam perencanaan anggaran maupun kebijakan teknis.

Selain itu, permasalahan alih fungsi lahan pertanian, perlindungan terhadap petani dan nelayan, serta kebutuhan hilirisasi sektor perikanan menjadi perhatian utama. Hilirisasi dinilai penting agar nilai tambah perikanan lokal meningkat dan mampu bersaing di pasar regional.

Momentum Penyempurnaan Kebijakan Pangan Nasional

Pertemuan antara Pemprov Sumsel dan Komisi IV DPR RI ini menjadi momentum strategis dalam pembahasan RUU Pangan yang tengah digodok. Masukan daerah, terutama dari provinsi dengan kapasitas pangan besar seperti Sumsel, diharapkan memperkaya substansi undang-undang agar lebih responsif terhadap tantangan zaman.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pangan dan risiko ketidakpastian global, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan ketahanan pangan yang kokoh.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Sumsel, sekaligus memperkuat kontribusi provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional.(Poerba)