Jakarta, cimutnews.co.id – Pengalihan tahanan Noel atau Immanuel Ebenezer menjadi sorotan setelah keluarga berencana mengajukan permohonan ke majelis hakim pada Senin (23/3/2026), menyusul keputusan KPK yang mengalihkan penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Langkah ini dinilai sebagai respons atas kebijakan serupa yang sebelumnya diberikan kepada mantan Menteri Agama tersebut.
Rencana pengajuan permohonan ini disampaikan langsung oleh tim penasihat hukum Noel. Mereka menyebut langkah tersebut merupakan permintaan dari pihak keluarga yang berharap adanya perlakuan hukum yang setara.
Penasihat hukum Noel, Aziz Yanuar, menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan dokumen untuk diajukan ke pengadilan. Permohonan ini akan ditujukan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.
Pengalihan Tahanan Noel Ikuti Jejak Kasus Yaqut
Aziz Yanuar menyampaikan bahwa langkah ini tidak terlepas dari keputusan KPK yang sebelumnya mengalihkan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas. “Kami tim PH berencana mengajukan atas permintaan keluarga,” ujarnya, Senin (23/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi pertimbangan penting dalam mengajukan permohonan serupa, dengan harapan adanya keadilan dalam proses hukum yang berjalan.
Respons Hukum dan Dampaknya
Rencana pengajuan pengalihan tahanan Noel ini berpotensi menambah dinamika dalam penegakan hukum, khususnya terkait kebijakan penahanan oleh KPK. Perbandingan antar kasus menjadi perhatian publik, terutama dalam hal konsistensi penerapan aturan.
Sejauh ini, belum ada keputusan dari majelis hakim terkait permohonan tersebut. Namun, proses pengajuan diperkirakan akan segera dilakukan dalam waktu dekat setelah seluruh berkas dilengkapi.
Kebijakan pengalihan penahanan sendiri merupakan bagian dari mekanisme hukum yang memungkinkan tersangka menjalani proses hukum di luar rumah tahanan, dengan pertimbangan tertentu seperti kondisi kesehatan atau alasan kemanusiaan.
Di tengah perhatian publik, sejumlah pihak menilai pentingnya transparansi dalam setiap keputusan hukum agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan.
Ke depan, majelis hakim diharapkan dapat mempertimbangkan permohonan ini secara objektif dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan kepastian serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.(Timred/CN)
Sumber :Kompas.com
Berita Terkait :
Polres Blitar Musnahkan Ribuan Botol Miras Hasil Operasi Pekat Semeru 2025
Sekda Herman Suryatman Serahkan LKPD Tahun 2024 kepada BPK RI
Cegah Konflik Horizontal FABEM Maluku Apresiasi Kinerja Kapolda dan Pangdam XV Pattimura
Presiden Prabowo Resmikan SPPG Polri di Monas, Dorong Pemenuhan Gizi untuk Masa Depan Bangsa
