Jakarta, cimutnews.co.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Pelantikan ini mencakup jabatan strategis yang akan berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mulai dari komunikasi publik, pengadaan barang/jasa pemerintah, hingga pengawasan kebijakan nasional di bidang keamanan, gizi, dan reformasi kepolisian.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat tinggi di lingkungan kepresidenan, serta Keppres Nomor 152/TPA Tahun 2025 yang mengatur mutasi dan pengangkatan pimpinan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan penuh makna, disaksikan sejumlah pejabat negara, tokoh masyarakat, serta keluarga para pejabat yang baru dilantik.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Berdasarkan Keppres tersebut, para pejabat yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto meliputi:
- Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP);
- Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP);
- Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, serta Reformasi Kepolisian;
- Nanik Sudaryati Deyang dan Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional;
- Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pelantikan ini menandai regenerasi dan penguatan di sejumlah lembaga kunci yang berfungsi mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.
Angga Raka Prabowo: Perkuat Komunikasi Pemerintah
Sebagai Kepala BKP, Angga Raka Prabowo diamanahkan untuk memperkuat koordinasi komunikasi lintas kementerian dan lembaga. BKP sendiri merupakan transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
Dalam pernyataannya, Angga menekankan bahwa komunikasi pemerintah bukan hanya sebatas penyampaian informasi kepada publik, tetapi juga menjadi sarana mendengar aspirasi masyarakat.
“Kita tidak hanya menyampaikan program Presiden kepada publik, tetapi juga harus mendengar suara rakyat, menyalurkan, dan menyelaraskan komunikasi lintas kementerian agar kebijakan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Muhammad Qodari: KSP Fokus pada Monitoring Program Prioritas
Pelantikan Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan membawa energi baru pada lembaga strategis ini. Qodari menegaskan bahwa KSP akan fokus pada monitoring dan evaluasi program-program prioritas pemerintah.
“Kami memastikan seluruh program berjalan sesuai arahan Presiden, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata kepada masyarakat,” tegasnya.
Dengan pengalaman panjang sebagai analis politik dan birokrat, Qodari dipandang memiliki kemampuan untuk menjembatani komunikasi antara Presiden, lembaga pemerintahan, serta masyarakat sipil.
Ahmad Dofiri: Reformasi Kepolisian sebagai Prioritas
Sementara itu, Ahmad Dofiri resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, serta Reformasi Kepolisian. Jabatan ini sangat strategis, mengingat isu keamanan dan reformasi institusi kepolisian menjadi perhatian serius pemerintah.
Ahmad Dofiri yang memiliki rekam jejak panjang di kepolisian berkomitmen memberikan masukan strategis kepada Presiden dalam menjaga keamanan nasional, meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat, serta memperkuat agenda reformasi di tubuh Polri.
Badan Gizi Nasional: Wujud Komitmen terhadap Kesehatan Publik
Dua nama baru, Nanik Sudaryati Deyang dan Sonny Sanjaya, resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Lembaga ini diharapkan mampu memperkuat program ketahanan pangan dan gizi, khususnya dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Keduanya akan bekerja mendukung Kepala Badan Gizi Nasional dalam merumuskan kebijakan berbasis data, memperluas akses gizi seimbang, serta memastikan program gizi berjalan efektif di seluruh daerah.
Sarah Sadiqa: Perempuan Pimpin LKPP
Salah satu sorotan dalam pelantikan kali ini adalah dilantiknya Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP. Penunjukan Sarah menandai peran penting perempuan dalam posisi strategis di pemerintahan.
Berdasarkan Keppres Nomor 152/TPA Tahun 2025, Sarah menggantikan pejabat sebelumnya dan dipercaya memimpin lembaga yang memiliki peran vital dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“LKPP akan memperkuat sistem pengadaan yang modern, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap rupiah anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Sarah.
Momentum Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Pelantikan pejabat tinggi negara ini mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif.
Kehadiran wajah-wajah baru dengan latar belakang berbeda diharapkan memperkaya perspektif, sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai visi dan misi Presiden. Dari komunikasi publik, reformasi kepolisian, hingga penguatan gizi nasional dan efisiensi pengadaan, semua bergerak ke arah pengabdian bagi rakyat.
Presiden Prabowo dalam arahannya menekankan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, tetapi amanah untuk bekerja dengan hati, menjunjung integritas, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya.
Harapan Publik
Pelantikan ini mendapat perhatian luas masyarakat. Publik berharap para pejabat yang baru dilantik mampu membawa angin segar, memperkuat transparansi, serta mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.
Dengan semangat kolaborasi, pelantikan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi pemerintah untuk menghadapi tantangan nasional maupun global (*)
