Bogor, cimutnews.co.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, harus memahami secara utuh peran dan tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat. Penegasan itu disampaikan Presiden saat memberikan taklimat pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa harapan rakyat Indonesia pada dasarnya sederhana, yakni kehidupan yang tenteram, harmonis, serta kepemimpinan yang adil dan jujur. Menurutnya, kepercayaan publik hanya akan terjaga jika pemimpin benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat luas, bukan untuk kelompok atau kepentingan pribadi.
“Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja,” ujar Presiden di hadapan ribuan peserta Rakornas.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sendiri menjadi forum strategis nasional untuk menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan program prioritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Forum ini digelar pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sehingga memiliki arti penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan nasional.
Presiden Prabowo menilai Rakornas sebagai momentum yang sangat berharga karena mempertemukan hampir seluruh unsur pemerintahan dalam satu forum. Ia menyebut kesempatan tersebut sebagai ruang konsolidasi nasional yang jarang terjadi.
“Dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik. Bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah,” katanya.
Dalam konteks kepemimpinan nasional, Presiden juga menyinggung pandangan sebagian pihak yang kerap menyebut Indonesia sebagai the impossible nation atau negara yang dianggap sulit untuk dikelola. Pandangan itu, menurut Presiden, justru harus dijawab dengan kepemimpinan yang waspada, memahami situasi, serta berpijak pada pengetahuan sejarah bangsa.
“Kita harus jadi pemimpin yang mengerti sejarah kita, yang mengerti latar belakang bangsa kita, yang mengerti sejarah Nusantara, yang mengerti sejarah daerah-daerah, yang mengerti sejarah Nusantara dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.
Presiden menekankan bahwa pemahaman sejarah bukan sekadar pengetahuan akademik, melainkan fondasi moral dan strategis dalam mengambil kebijakan. Dengan memahami perjalanan bangsa dan daerah, pemimpin diharapkan mampu bersikap arif, tidak reaktif, serta memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang dipimpinnya.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia dibangun atas pengorbanan besar rakyat dari generasi ke generasi. Karena itu, amanat kepemimpinan tidak boleh dipandang sebagai kekuasaan semata, melainkan sebagai tanggung jawab pengabdian.
“Negara ini yang sekarang, saudara-saudara, yang sekarang ada dalam kendali kita, dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itulah kita tidak boleh lupa adanya kita adalah untuk berbakti, mengabdi kepada rakyat kita,” ujarnya.
Presiden juga mengakui bahwa prinsip pengabdian sering kali mudah diucapkan, tetapi tidak selalu mudah dibuktikan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Oleh sebab itu, ia mendorong seluruh pejabat publik untuk menunjukkan integritas melalui kerja nyata, kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta pengelolaan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Taklimat Presiden tersebut disambut serius oleh para peserta Rakornas yang terdiri dari kepala daerah, pimpinan kementerian dan lembaga, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Pemerintah pusat berharap pesan Presiden dapat diterjemahkan secara konkret dalam pelaksanaan program di daerah, mulai dari perencanaan hingga pelayanan publik.
Presiden mengimbau agar seluruh jajaran pemerintahan menjadikan keadilan, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai kompas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan kesamaan pemahaman dan langkah yang searah, pemerintah optimistis tujuan pembangunan nasional dapat dicapai secara berkelanjutan.
Menutup arahannya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, serta antara kekuasaan dan pengabdian. Rakornas 2026 diharapkan menjadi tonggak penguatan etika kepemimpinan dan soliditas nasional demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.
Sumber: BPMI Setpres
Berita Terkait :
Presiden Prabowo Buka Rakornas Pusat–Daerah 2026, Tegaskan Sinergi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045
Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Gubernur Herman Deru Tegaskan Komitmen Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045
“Pemerintah Terus Monitor dan Kirim Bantuan”
Pemprov Aceh Pastikan Pintu Bantuan Internasional Dibuka untuk Banjir dan Longsor Sumatra
