Blitar,Cimutnews.co.id— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2025–2045, sekaligus pembahasan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017–2037.
Rapat Paripurna berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Kota Blitar,pada Senin (11/8/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Blitar dr.Syahrul Alim dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Blitar, Forkopimda, Kepala OPD .
” Pandangan umum fraksi-fraksi ini disampaikan tertulis tanpa qorum tetap berjalan karena ini bukan putusan” ujar Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim . Menyoroti urgensi penyesuaian tata ruang yang sejalan dengan perkembangan kota, pertumbuhan penduduk, kebutuhan infrastruktur, serta tantangan lingkungan di masa depan.
Dalam forum tersebut, sejumlah fraksi menekankan pentingnya dokumen RTRW baru sebagai acuan pembangunan jangka panjang yang selaras dengan visi Kota Blitar hingga tahun 2045. Selain itu, pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2017 dinilai menjadi langkah strategis untuk menghapus regulasi yang sudah tidak relevan, sekaligus memberikan kepastian hukum terkait peraturan zonasi yang akan disesuaikan dengan rencana tata ruang terbaru.
Sementara itu Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, S.H.I. dalam sambutannya menyatakan, revisi tata ruang ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi juga langkah strategis dalam mengarahkan pembangunan kota agar lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Ia berharap, seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan konstruktif demi menghasilkan regulasi yang mampu menjawab tantangan dua dekade ke depan.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda sebelum masuk ke agenda berikutnya, yakni jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi, hingga akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dengan langkah ini, Wali Kota Blitar menegaskan komitmennya dalam membangun tata ruang kota yang adaptif, modern, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (fm)
