Mura, cimutnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun daerah melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas yang digelar pada Senin (29/09/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD dan dihadiri oleh Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud, Wakil Bupati H. Suprayitno, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, hingga para camat. Agenda utama rapat adalah mendengarkan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2026.
Komitmen Pemerintah: Transparansi dan Kesejahteraan
Dalam sambutannya, Bupati Hj. Ratna Machmud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan, saran, maupun kritik konstruktif demi penyempurnaan rancangan APBD tahun anggaran 2026.
“Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan melalui optimalisasi pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Ratna Machmud.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen penting yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas.
Jawaban Eksekutif atas Pandangan Fraksi
Dalam rapat, Bupati Ratna Machmud menyampaikan jawaban eksekutif terhadap berbagai masukan yang diberikan fraksi-fraksi DPRD. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama antara lain:
- Peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang merata hingga ke pelosok desa.
- Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, yang menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Musi Rawas.
- Pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, UMKM, dan industri kreatif yang berpotensi menopang perekonomian daerah.
- Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, dengan sistem keuangan berbasis digital untuk meminimalisir potensi penyimpangan.
- Komitmen lingkungan berkelanjutan, dengan mendorong program penghijauan, pengelolaan sampah, dan energi ramah lingkungan.
Jawaban yang disampaikan Bupati menunjukkan keseriusan eksekutif dalam menampung aspirasi sekaligus menjadikannya dasar perbaikan kebijakan.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Momentum rapat paripurna ini menjadi bukti bahwa hubungan eksekutif dan legislatif di Musi Rawas berjalan harmonis. Kedua lembaga tersebut sepakat menjadikan APBD sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya berpihak pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD adalah kunci utama untuk mewujudkan Musi Rawas yang maju, mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan. Perbedaan pendapat adalah hal wajar, namun tujuannya tetap sama, yaitu kesejahteraan rakyat,” ujar Wakil Bupati H. Suprayitno saat ditemui usai rapat.
Dengan adanya kesepahaman ini, proses pembahasan APBD 2026 diyakini akan berjalan lebih lancar dan produktif, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Muba Menuju Kabupaten Maju dan Mandiri
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus meneguhkan tekadnya untuk membawa daerah ini menjadi kabupaten yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Berkelanjutan. Melalui APBD 2026, pemerintah daerah berupaya menghadirkan pembangunan yang inklusif, melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Pembangunan Musi Rawas tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Upaya pengembangan sektor pertanian sebagai basis ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing generasi muda menjadi bagian integral dari kebijakan yang diusung dalam APBD tahun depan.
Partisipasi Publik dalam Penyusunan APBD
Rapat paripurna kali ini juga menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam proses perencanaan anggaran. Aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan.
Dengan adanya transparansi dan keterlibatan semua pihak, diharapkan APBD 2026 benar-benar menjadi cerminan kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar angka dalam dokumen resmi.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Senin (29/9/2025) menjadi bukti nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran Bupati Hj. Ratna Machmud dan Wakil Bupati H. Suprayitno memperlihatkan keseriusan pemerintah daerah dalam menampung aspirasi sekaligus menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD secara konstruktif.
Dengan komitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan rakyat, APBD 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif dalam mewujudkan Musi Rawas sebagai kabupaten yang maju, mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan. (noto)
