BENGKULU, cimutnews.co.id – Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Mian, secara resmi membuka kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa (10/2). Pertemuan tersebut dihadiri para bupati dan wali kota sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan demi meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola keuangan daerah yang transparan.
Dalam sambutannya, Mian menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi era digital. Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk meningkatkan literasi teknologi serta memahami peran strategis digitalisasi dalam mewujudkan good governance, khususnya terkait efektivitas pelayanan dan transparansi penyerapan anggaran.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Pemerintah daerah harus melek teknologi agar pelayanan publik semakin cepat, tepat, dan transparan,” ujar Mian di hadapan peserta pertemuan.
Secara nasional, percepatan digitalisasi daerah menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik. Pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan mendorong integrasi sistem pembayaran digital, optimalisasi transaksi non-tunai, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat akuntabilitas, mengurangi potensi kebocoran anggaran, serta meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan.
Dalam konteks Provinsi Bengkulu, forum TP2DD menjadi ruang koordinasi strategis antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyelaraskan langkah percepatan digitalisasi. Kehadiran para kepala daerah menunjukkan komitmen kolektif dalam memastikan transformasi digital berjalan merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
Mian mengungkapkan bahwa dirinya mendapat mandat dari Gubernur Bengkulu untuk mengawasi implementasi digitalisasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Pengawasan tersebut diarahkan agar program digitalisasi tidak berhenti pada tataran kebijakan, melainkan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Menurutnya, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengoptimalkan berbagai layanan yang memungkinkan untuk didigitalisasi, termasuk sistem pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses transaksi non-tunai, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menegaskan bahwa TP2DD merupakan wadah sinergi lintas pemerintah daerah dalam mempercepat digitalisasi. Ia menyebut transformasi digital tidak hanya berdampak pada efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan dan terukur. Sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci agar implementasinya berjalan optimal,” kata Wahyu.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penguatan ekosistem pembayaran digital, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta integrasi sistem layanan pemerintah menjadi fokus utama dalam agenda TP2DD. Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan percepatan digitalisasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.
Forum High Level Meeting ini juga menjadi sarana evaluasi capaian digitalisasi daerah sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan. Diskusi yang berlangsung menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta harmonisasi kebijakan antarlevel pemerintahan.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sistem yang dibangun. Hal ini mencakup aspek keamanan data, kemudahan akses masyarakat, serta integrasi layanan lintas sektor agar digitalisasi benar-benar menghadirkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan publik.
Menutup kegiatan, Mian mengimbau seluruh kepala daerah untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya dapat mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan terselenggaranya High Level Meeting TP2DD ini, Provinsi Bengkulu menegaskan langkah menuju sistem pemerintahan berbasis digital yang transparan, efektif, dan akuntabel. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi secara optimal. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Pemkab Muba Perkuat Transformasi Digital, Kominfo Gandeng Data Center BP Batam Kelola Infrastruktur Data
Muba Raih Peringkat 7 Nasional Pengawasan Kearsipan 2025, Lonjakan Signifikan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Modern
Disnakertrans Muba Tegaskan Pembagian Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan, Perkuat Perlindungan Pekerja Lewat Layanan Digital
Pemkab Banyuasin Matangkan Kerja Sama Penguatan Layanan Air Bersih, Tinjau Instalasi Pengolahan di Bekasi
