Baturaja, CimutNews.co.id — Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa kembali menjadi sorotan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang digelar di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Senin (27/10/2025).
(Foto: Agus/ CimutNews.co.id)
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten OKU ini mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Acara tersebut menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI, H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M., sebagai narasumber utama. Politisi Partai Demokrat asal Daerah Pemilihan Sumsel II itu dikenal aktif mengawal isu-isu pembangunan dan pengelolaan keuangan publik di daerah.
Menurut keterangan yang dihimpun CimutNews.co.id, kegiatan ini diikuti oleh unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, dan seluruh kepala desa se-Kabupaten OKU. Mereka hadir untuk mendapatkan pemahaman dan pembinaan langsung terkait tata kelola keuangan desa yang baik.
Desa Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Nasional
Dalam paparannya, Wahyu Sanjaya menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus menjadi perhatian serius bagi seluruh aparatur pemerintah desa.
“Desa adalah fondasi pembangunan nasional. Akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci utama agar setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Wahyu Sanjaya di hadapan peserta workshop.
Menurut hasil penelusuran tim CimutNews.co.id, Wahyu juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dana desa dalam jumlah besar setiap tahunnya. Namun, efektivitas penggunaan dana tersebut masih sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa dalam mengelola anggaran secara profesional dan bertanggung jawab.
“Pemerintah sudah memberikan kepercayaan penuh kepada desa. Tinggal bagaimana kita memastikan setiap rupiah yang dikucurkan digunakan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Sinergi Pemerintah dan Pengawasan DPR RI
- Wahyu Sanjaya hadir dalam kegiatan itu bersama sang istri, Hj. Eva Susanti, yang juga merupakan Anggota DPD RI asal Sumatera Selatan. Ia menegaskan bahwa DPR RI melalui fungsi legislasi dan pengawasan akan terus berkomitmen menjaga agar kebijakan keuangan negara tetap berpihak pada masyarakat, khususnya masyarakat desa.
“Melalui fungsi pengawasan, DPR RI akan memastikan setiap kebijakan dan alokasi dana benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa,” kata Wahyu.
Ia menambahkan, tata kelola yang baik akan menjadi pondasi bagi lahirnya desa yang mandiri, kuat, dan berdaya saing.
“Kalau pengelolaan keuangannya benar, kita bisa menciptakan desa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Inilah bagian dari upaya kita menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Kolaborasi Menuju Desa Mandiri dan Transparan
Acara yang berlangsung di aula utama Pemkab OKU itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati OKU Marjito Bachri, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie, Kepala BPKP Sumsel Supriyadi, S.E., Ak., M.M., CA., QIA., Kepala Dinas PMD Sumsel Deva Octavianus Coriza, serta jajaran pejabat Forkopimda OKU dan kepala desa dari berbagai kecamatan.
Dalam kesempatan itu, para peserta mendapatkan pembinaan teknis dan diskusi interaktif mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Workshop ini juga diharapkan menjadi momentum bagi aparatur desa untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan.
Menurut hasil penelusuran tim CimutNews.co.id, kegiatan serupa juga akan digelar di beberapa kabupaten lain di Sumatera Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan mendorong tata kelola keuangan desa yang akuntabel.
Wahyu Sanjaya menutup sesi pemaparannya dengan ajakan kolaboratif kepada seluruh pihak.
“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, saya yakin kita mampu menjadikan desa sebagai motor penggerak ekonomi daerah menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya optimistis.
Menuju Akuntabilitas dan Keberlanjutan
Workshop ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah dan desa dalam memperkuat sistem keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Bukan hanya demi laporan administrasi, tetapi agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat di akar rumput.
Dengan semangat kolaborasi dan pengawasan yang baik, pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi contoh praktik pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (Agus)
