, cimutnews.co.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam mengawal program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Program prioritas yang dimaksud mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih — tiga pilar utama dalam visi pembangunan pemerintahan baru.
“Ini adalah babak baru pengelolaan pemerintahan, cara baru mengelola bangsa. Nanti insyaallah kita akan menemukan keseimbangan dalam menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Bima Arya dalam arahannya kepada 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025 di Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Kolaborasi Antardaerah Jadi Kunci Sukses Program Nasional
Menurut Bima, keberhasilan program nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada kolaborasi dan inovasi daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antardaerah dalam memperkuat rantai ekonomi lokal, salah satunya dengan saling memasok kebutuhan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis.
“Kalau dapur MBG bisa menyerap bahan baku dari daerah tetangga, misalnya sayur dari satu kabupaten dan telur dari kabupaten lain, maka akan tumbuh sinergi ekonomi yang saling menguntungkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap kepala daerah perlu melakukan perencanaan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan. “Ke depannya, perencanaan itu harus diatur supaya lebih menguntungkan semua pihak, tidak hanya jangka pendek tetapi berkelanjutan,” tambahnya.
Dorongan Perkuat Tata Kelola dan Isu Lingkungan
Selain fokus pada penguatan ekonomi, Wamendagri juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas daerah dalam menghadapi persoalan sampah, transportasi, dan kemacetan, yang menjadi tantangan besar di berbagai kota besar.
Ia menyambut baik rencana pembentukan Dewan Aglomerasi, lembaga koordinasi antarwilayah yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.
“Di situlah nanti semua perencanaan—mulai dari pengelolaan sampah, transportasi, hingga tata ruang wilayah (RTRW)—akan disatukan. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegas Bima.
Dengan adanya dewan tersebut, Bima optimistis bahwa pertumbuhan antarwilayah akan menjadi lebih merata. Ia mencontohkan model pembangunan di Cina, di mana konsep aglomerasi terbukti berhasil memperkuat daya saing dan pemerataan ekonomi antarwilayah.
Belajar dari Daerah Lain, Tak Perlu Malu Meniru
Dalam arahannya, Bima juga mendorong kepala daerah untuk tidak malu belajar dan meniru praktik baik dari daerah lain. Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan soal siapa yang duluan, tetapi bagaimana setiap daerah mampu mengadaptasi strategi yang terbukti efektif.
Bima mengungkapkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia secara terbuka mengadopsi sistem pengelolaan sampah yang diterapkan Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya kala itu.
“Saya enggak malu mengakui ketika di Bogor, saya menjiplak seribu persen program Ibu Risma dalam mengelola sampah. Hasilnya, Kota Bogor akhirnya bisa meraih Piala Adipura,” kata Bima sambil tersenyum.
Dari pengalaman tersebut, ia ingin menegaskan bahwa kolaborasi dan keterbukaan dalam belajar adalah kunci utama kemajuan daerah. “Jangan malu meniru yang baik. Kalau itu berdampak positif bagi masyarakat, justru itulah kepemimpinan sejati,” imbuhnya.
Kepala Daerah sebagai Konduktor Pembangunan
Menutup arahannya, Bima Arya mengibaratkan kepala daerah sebagai konduktor orkestra pembangunan, yang bertugas menjaga harmoni dan irama kebijakan di daerah masing-masing.
“Bapak dan Ibu ini ibarat konduktor di kota dan kabupatennya masing-masing. Memang, untuk menjadi konduktor yang baik butuh jam terbang. Lama-lama nanti akan tahu, irama mana yang harus dimatikan, dan irama mana yang harus dibunyikan,” tuturnya.
Bima berharap, melalui kursus KPPD dan arahan kebijakan nasional yang terpadu, kepala daerah semakin memahami peran strategis mereka dalam membawa daerah menuju perubahan nyata.
“Kepemimpinan bukan hanya tentang memerintah, tetapi tentang menggerakkan, mendengar, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Mendorong Pemerintahan Daerah yang Sinergis dan Visioner
Arahan Wamendagri tersebut menandai komitmen pemerintah untuk menghadirkan pola kerja yang lebih sinergis, transparan, dan visioner di tingkat daerah. Dengan mengedepankan kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran antardaerah, pemerintah berharap target pembangunan nasional dapat tercapai secara merata.
Program seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Kopdeskel Merah Putih bukan hanya proyek sosial, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi masa depan Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. (timred/CN)
sumber : Puspen Kemendagri
