LAHAT, cimutnews.co.id — Program penanganan stunting terus digaungkan di berbagai daerah dengan target penurunan angka kasus yang ambisius.
Namun di banyak wilayah, hasil program sering kali dianggap belum sepenuhnya terasa oleh masyarakat. Berbeda dengan yang terjadi di sekitar wilayah operasional PLTU Banjarsari, Lahat.
Di tengah masih tingginya persoalan gizi anak di sejumlah daerah, program “orangtua asuh stunting” yang dijalankan sejak 2021 justru mulai menunjukkan perubahan nyata di lapangan.
Lalu, apakah program ini benar-benar efektif, atau hanya sebatas program sosial perusahaan yang ramai saat peluncuran saja?
PT Bukit Pembangkit melalui pengelolaan PLTU Banjarsari kembali menggencarkan gerakan orangtua asuh stunting pada 2026.
Program tersebut menyasar desa-desa di sekitar wilayah operasional perusahaan, khususnya di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Rabu (29/4/2026), sejumlah karyawan PLTU terlihat turun langsung mendatangi rumah anak-anak yang mengalami stunting.
Pendampingan dilakukan secara rutin, mulai dari edukasi pola asuh, pemenuhan gizi, pemberian vitamin, hingga sosialisasi kebersihan lingkungan dan sanitasi keluarga.
Manager Umum PLTU Banjarsari, Faza Ikhwana, menyebut program tersebut menargetkan penurunan hingga 50 persen kasus stunting di wilayah binaan perusahaan.
Menurutnya, saat program dimulai pada 2021, tercatat ada 42 kasus stunting di desa sekitar operasional.
Namun hingga akhir 2025, jumlah tersebut diklaim turun menjadi delapan kasus.
“Pendekatan yang kami lakukan bukan hanya bantuan sesaat, tetapi pendampingan berkelanjutan bersama tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan kader posyandu,” ujar Faza.
Desa yang menjadi fokus intervensi meliputi Desa Sirahpulau, Desa Gunung Kembang, dan Desa Prabumenang.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, persoalan stunting ternyata tidak hanya berkaitan dengan bantuan makanan tambahan.
Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian keluarga anak stunting juga menghadapi persoalan sanitasi, pola asuh, hingga ketahanan ekonomi rumah tangga.
Sejumlah warga mengaku sebelumnya belum memahami pentingnya pola makan seimbang dan pemeriksaan tumbuh kembang anak secara rutin.
“Dulu kami pikir anak pendek itu faktor keturunan biasa. Setelah ada pendampingan, baru tahu ternyata harus diperhatikan gizinya,” ujar seorang ibu di wilayah Merapi Timur.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan oleh beberapa keluarga yang mengaku masih kesulitan memenuhi kebutuhan gizi harian akibat faktor ekonomi.
Meski pendampingan berjalan, warga menyebut tantangan terbesar tetap berada pada kemampuan keluarga menjaga pola makan sehat secara konsisten.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah keberhasilan program dapat terus bertahan jika pendampingan perusahaan suatu saat berkurang?
Kepala Puskesmas GGB, Rheni Yunita, menilai pendekatan berbasis kedekatan sosial menjadi salah satu faktor penting dalam perubahan perilaku keluarga.
“Dengan adanya pendampingan langsung, peluang anak untuk keluar dari kondisi stunting menjadi lebih besar,” jelasnya.
Pengamat kesehatan masyarakat menilai, pendekatan personal seperti program orangtua asuh memang cenderung lebih efektif dibanding sekadar bantuan simbolis.
Sebab, perubahan pola pikir keluarga disebut menjadi faktor utama dalam penanganan stunting jangka panjang.
Namun demikian, keberlanjutan program tetap menjadi tantangan.
Hingga kini, belum semua wilayah memiliki pola kolaborasi aktif antara perusahaan, layanan kesehatan, dan masyarakat seperti yang diterapkan di sekitar PLTU Banjarsari.
Apakah model pendampingan langsung seperti ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain, atau hanya berhasil di wilayah tertentu dengan dukungan perusahaan besar?
Berita Terkait :
Diduga Sarat Kejanggalan, Proyek Rabat Beton di Pagar Agung Lahat Disorot Warga dan Aktivis
Sri Meliyana dan BKKBN Ajak Warga Lahat Wujudkan Keluarga Berkualitas Lewat Program “Bangga Kencana”
Peringatan Hari Ibu ke-97 di Lahat, Perkuat Peran Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045
Peringatan HAB ke-80 di Lahat: Bupati Bursah Zarnubi Tekankan Kerukunan dan Transformasi Layanan Keagamaan
