PALEMBANG, cimutnews.co.id — Program perlindungan pekerja terus dikejar pemerintah.
Target Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) 2026 pun dipacu.
Namun di balik target ambisius itu, kondisi di lapangan justru memunculkan tanda tanya.
Apakah seluruh pekerja benar-benar sudah terlindungi?
Pemerintah Kota Palembang mempercepat capaian UCJ 2026 melalui berbagai langkah strategis.
Sekretaris Daerah, Aprizal Hasyim, mengikuti rapat koordinasi asistensi, monitoring, dan evaluasi secara virtual dari Lawang Jabo Command Center, Kamis (23/4/2026).
Program ini menyasar pekerja formal hingga sektor informal, termasuk buruh harian, pedagang kecil, dan pekerja mandiri.
Pemerintah juga berencana meningkatkan pengawasan terhadap pemberi kerja agar mendaftarkan karyawan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam pernyataannya, Aprizal menegaskan bahwa program ini bukan sekadar mengejar angka.
Menurutnya, UCJ merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada pekerja.
“Perlindungan sosial harus dirasakan seluruh lapisan pekerja, termasuk sektor informal,” ujarnya.
Pemkot Palembang juga mengklaim telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pekerja rentan yang belum terjangkau jaminan sosial.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa cakupan perlindungan belum sepenuhnya merata.
Berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak pekerja sektor informal yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan oleh sebagian pelaku usaha kecil yang mengaku belum memahami prosedur pendaftaran atau manfaat program tersebut.
Sejumlah warga mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung terkait program ini.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah percepatan UCJ hanya kuat di tingkat kebijakan, namun lemah dalam implementasi?
Seorang pedagang kecil di Palembang mengaku belum pernah didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami dengar ada program itu, tapi belum tahu cara ikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, pekerja harian lainnya menyebutkan bahwa perlindungan kerja masih terasa jauh dari realita yang mereka hadapi setiap hari.
Sejumlah warga mengaku program tersebut masih terasa “jauh” dari kehidupan mereka.
Program UCJ memang menjadi langkah strategis dalam memperluas perlindungan sosial.
Namun, tantangan utama diduga terletak pada validitas data, sosialisasi yang belum merata, serta kepatuhan pemberi kerja.
Tanpa pengawasan yang konsisten dan edukasi yang masif, target universal coverage berpotensi hanya menjadi capaian administratif.
Hingga kini, belum semua pekerja benar-benar merasakan manfaat langsung dari program tersebut.
Target UCJ 2026 terus dikejar dengan berbagai strategi dan komitmen pemerintah.
Namun realita di lapangan masih menunjukkan adanya celah yang belum terjawab.
Apakah percepatan ini akan benar-benar menyentuh seluruh pekerja, atau hanya berhenti pada angka dan laporan?
Waktu akan membuktikan (Timred/CN)
Berita Terkait :
Pimpin Jam Pimpinan, Kapolres Lahat Tekankan Disiplin, Pelayanan Humanis, dan Kesiapsiagaan Personel
Pemkab Lahat Raih Penghargaan Implementasi 100 Persen SIPD RI Online Tahun 2025
HPN 2026, PT Bukit Asam Kirim Nasi Tumpeng ke DPC PJS Lahat, Perkuat Sinergi Pers dan Dunia Usaha
Pemuda Diduga Edarkan Ganja di Tepian Ayek Lematang Ditangkap Polisi, Satresnarkoba Lahat Kejar Pemasok
