PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai mengencangkan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Di tengah target percepatan pembangunan tahun ini, evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memastikan setiap program tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Namun, di balik optimisme tersebut, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang mendapat perhatian serius. Mulai dari penataan kota, pembangunan infrastruktur dasar, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga perbaikan fasilitas pendidikan menjadi fokus yang dinilai perlu dipercepat.
Lalu, sejauh mana berbagai program tersebut telah menyentuh kebutuhan warga di lapangan?
Wali Kota Palembang Drs. H. Ratu Dewa, M.Si. memimpin rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat administrator, serta pejabat pengawas di lingkungan Pemkot Palembang.
Dalam rapat tersebut, setiap perangkat daerah diminta memaparkan progres program prioritas beserta tindak lanjut yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan secara rinci, termasuk mengukur target penyelesaian setiap kegiatan.
“Tadi kita bedah satu per satu, berikut tindak lanjut serta estimasi waktu penyelesaiannya. Secara umum program sudah berjalan, tetapi masih butuh optimalisasi,” ujar Ratu Dewa usai rapat.
Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Kesehatan menjadi perangkat daerah dengan capaian yang dinilai paling baik dibandingkan OPD lainnya. Meski demikian, beberapa instansi masih menjadi perhatian karena dinilai perlu meningkatkan percepatan pelaksanaan program.
Sorotan diarahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya terkait penataan wajah kota serta pembangunan infrastruktur dasar. Sementara Dinas Perhubungan diminta mengoptimalkan pelayanan transportasi sekaligus mengurai persoalan kelancaran lalu lintas.
Di sektor perumahan, perhatian juga tertuju pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari data sementara terdapat 3.067 unit rumah yang masuk dalam pendataan. Wali Kota meminta proses validasi dilakukan secara akurat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Penataan ruang terbuka hijau dan taman kota turut menjadi bagian dari evaluasi sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
Sementara itu, sektor pendidikan tidak luput dari perhatian. Dinas Pendidikan diminta memprioritaskan rehabilitasi gedung SD dan SMP yang mengalami kerusakan berat agar aktivitas belajar mengajar berlangsung lebih aman dan nyaman.
Meski berbagai program terus berjalan, sebagian persoalan perkotaan masih menjadi perhatian masyarakat.
Kemacetan pada jam sibuk di sejumlah ruas jalan, kondisi drainase yang masih memicu genangan di beberapa kawasan saat hujan deras, hingga keberadaan rumah tidak layak huni di sejumlah lingkungan menunjukkan bahwa tantangan pembangunan belum sepenuhnya selesai.
Di sisi lain, sejumlah warga mengaku berharap percepatan pembangunan tidak hanya terlihat melalui laporan capaian program, tetapi juga dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan temuan di lapangan dan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik, keberhasilan program pemerintah daerah akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan hingga tingkat kelurahan serta efektivitas pengawasan di lapangan.
Validasi Data Jadi Kunci
Salah satu perhatian penting dalam evaluasi adalah akurasi data penerima program, khususnya bantuan RTLH.
Validasi dinilai menjadi faktor penting agar anggaran yang digelontorkan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Hingga kini, belum semua proses verifikasi data selesai sehingga pemerintah meminta seluruh perangkat daerah melakukan check and re-check hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi ketidaktepatan penerima manfaat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Pemerintah Ingin Manfaat Sampai ke Akar Rumput
Ratu Dewa menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan bukan hanya angka realisasi anggaran, melainkan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
“Yang penting bagi saya, program pemerintah ini harus terasa manfaatnya sampai ke tingkat grassroot atau akar rumput. Baik itu sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, hingga perbaikan rumah tidak layak huni. Warga harus benar-benar merasakan hadirnya pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, realisasi pelaksanaan program pada semester pertama tahun ini telah berada pada kisaran 30 hingga 35 persen dan diharapkan meningkat pada semester berikutnya melalui percepatan pelaksanaan di lapangan.
Ia juga meminta Sekretaris Daerah, para asisten, dan seluruh kepala OPD memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap target pembangunan dapat dicapai sesuai jadwal.
Tantangan Berikutnya
Evaluasi internal menjadi langkah awal dalam mengukur efektivitas pembangunan. Namun, keberhasilan program pada akhirnya akan dinilai dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah percepatan yang kini didorong Pemkot Palembang mampu menjawab berbagai kebutuhan warga secara merata, atau masih menyisakan persoalan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut?
Hingga kini, implementasi berbagai program tersebut masih akan terus menjadi perhatian publik seiring proses evaluasi dan pelaksanaannya di lapangan. (Poerba)
Berita Terkait :
Testimoni Inspiratif Bapak Anes: UMPalembang Telah Menjadi Ladang Ilmu dan Pusat Pembentuk Karakter Bangsa
Geger di Palembang! Ibu Rumah Tangga Dikeroyok Tetangga Gara-gara Hutang Keponakan
Revitalisasi Kampung Wisata Al-Munawar Palembang Didorong Lewat Festival Budaya dan Event
Pelatihan APAR PALI Digelar, 100 Peserta Ikuti Simulasi Pemadaman Kebakaran Lintas Sektor
