PALEMBANG, cimutnews.co.id — Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan pemeriksaan mendadak dalam rapat koordinasi penanganan genangan di Dinas PUPR Kota Palembang, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut digelar untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menghadapi musim hujan yang diperkirakan memasuki periode penting pada Oktober.
Rapat yang semula dijadwalkan dipimpin Asisten tersebut turut membahas pemetaan titik rawan genangan, kesiapan pompa, kondisi drainase, serta koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan terhadap jalan dan sungai. Ratu Dewa menilai kesiapan tersebut harus dipastikan sebelum curah hujan meningkat.
Ratu Dewa Periksa Langsung Kesiapan Penanganan Genangan
Ratu Dewa mengatakan keputusan untuk hadir langsung dalam rapat dilakukan secara mendadak karena persoalan genangan dianggap menyangkut kepentingan publik dan membutuhkan kesiapan sejak sebelum musim hujan.
“Saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan,” ujar Ratu Dewa usai memimpin rapat.
Pemeriksaan itu tidak hanya diarahkan pada kesiapan petugas di lapangan. Pemerintah Kota Palembang juga kembali meminta setiap perangkat daerah memahami persoalan teknis di wilayah masing-masing sehingga keputusan penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika genangan terjadi.
Dua belas titik menjadi prioritas
Dalam rapat tersebut, Pemkot Palembang memprioritaskan pemeriksaan terhadap 12 titik genangan di ruas jalan protokol. Di luar titik prioritas itu, pemerintah juga mencatat 28 titik lainnya yang perlu mendapatkan perhatian.
Sejumlah lokasi yang disebut menjadi perhatian antara lain:
- Jalan Angkatan 45;
- kawasan depan Damri;
- Jalan A. Rivai;
- depan Khadijah;
- depan DA;
- kawasan Asrama Haji;
- Kembang Iwak;
- sekitar SMK 2;
- Jalan Mayor Salim Batubara;
- Dharma Agung.
Ratu Dewa meminta pemetaan dilakukan dengan prinsip check and recheck. Artinya, persoalan tidak cukup dicatat sebagai daftar titik rawan, tetapi harus diketahui penyebab, kebutuhan penanganan, dan skala waktunya.
“Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya seperti apa,” katanya.
Persoalan Drainase hingga Jalan Amblas
Persoalan genangan di Palembang, berdasarkan pemaparan dalam rapat, tidak berdiri pada satu penyebab. Pemerintah menemukan sejumlah kendala infrastruktur yang dapat memengaruhi kelancaran aliran air ketika hujan turun.
Beberapa persoalan yang disoroti meliputi kondisi jalan nasional yang mengalami amblas, cross drain yang terputus, serta penyempitan saluran drainase.
Kondisi tersebut penting karena kapasitas saluran air tidak hanya ditentukan oleh keberadaan drainase, tetapi juga kesinambungan jaringan dari titik masuk air hingga pembuangan. Gangguan pada salah satu bagian dapat membuat air tertahan dan meningkatkan risiko genangan pada ruas jalan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi.
Pompa portabel disiapkan
Untuk menghadapi kondisi darurat, Pemkot Palembang akan menyiagakan pompa portabel di titik-titik yang dianggap krusial. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan jangka pendek sembari pemerintah melakukan koordinasi untuk persoalan infrastruktur yang membutuhkan kewenangan lintas instansi.
Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional, terutama untuk persoalan yang berkaitan dengan sungai maupun ruas jalan yang bukan sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah kota.
Pembagian kewenangan menjadi bagian penting dalam penanganan banjir perkotaan. Pemerintah kota dapat melakukan intervensi pada wilayah kewenangannya, tetapi persoalan pada jalan nasional atau jaringan sungai tertentu membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui balai terkait.
Sampah dan 114 Anak Sungai Jadi Perhatian
Selain persoalan infrastruktur, Ratu Dewa menekankan faktor kebersihan saluran. Menurut dia, penanganan genangan tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada petugas Dinas PUPR.
Ia meminta camat dan lurah menggerakkan masyarakat untuk kembali menghidupkan kegiatan gotong royong, terutama dalam menjaga saluran air agar tidak tersumbat sampah.
“Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja,” tegasnya.
Ratu Dewa menyebut terdapat 114 anak sungai yang perlu mendapat perhatian bersama. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengendalian air di Palembang memiliki jaringan yang luas dan tidak hanya berkaitan dengan beberapa ruas jalan yang selama ini menjadi titik genangan.
Mengapa persoalan ini penting?
Genangan di jalan protokol memiliki dampak yang lebih luas dibanding sekadar gangguan lalu lintas sesaat. Ruas-ruas tersebut menjadi jalur mobilitas masyarakat, kendaraan umum, aktivitas ekonomi, serta akses menuju fasilitas pelayanan publik.
Karena itu, strategi penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pengerahan pompa ketika hujan telah turun. Pemetaan penyebab, pemeliharaan drainase, pengendalian sampah, serta koordinasi lintas kewenangan perlu berjalan bersamaan.
Rapat Memanas, Perwakilan OPD Ditegur
Ketegangan sempat terjadi dalam rapat ketika Ratu Dewa mempertanyakan kehadiran perwakilan dari salah satu OPD. Berdasarkan bahan informasi yang disampaikan, seorang staf PPPK hadir sebagai pengganti kepala dinas.
Ratu Dewa menilai forum yang membahas kesiapan penanganan banjir membutuhkan pejabat yang memahami data teknis wilayah sekaligus memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena itu, kehadiran perwakilan yang dinilai tidak menguasai persoalan teknis dan tidak memiliki kewenangan penuh menjadi sorotan dalam rapat.
Teguran tersebut memperlihatkan bahwa persoalan koordinasi menjadi bagian dari kesiapan menghadapi musim hujan. Infrastruktur yang siap tetap membutuhkan pejabat dan perangkat daerah yang mampu mengambil keputusan ketika kondisi darurat terjadi.
Penanganan Banjir Tidak Cukup Bersifat Reaktif
Dari pola penanganan yang dibahas, tantangan Palembang bukan semata bagaimana mengeluarkan air setelah genangan terbentuk, melainkan bagaimana mengurangi peluang genangan sejak awal. Pemisahan penanganan menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang menunjukkan kebutuhan untuk menggabungkan respons darurat dengan pembenahan infrastruktur.
Dalam jangka pendek, pompa portabel dan pembersihan saluran dapat menjadi instrumen respons. Namun, persoalan seperti cross drain terputus, penyempitan drainase, serta kondisi jalan yang bermasalah membutuhkan penyelesaian struktural agar persoalan tidak berulang pada musim hujan berikutnya.
daftar 12 titik prioritas dan 28 titik lainnya menunjukkan bahwa persoalan genangan Palembang perlu dilihat sebagai jaringan, bukan kumpulan lokasi yang berdiri sendiri. Ketika satu saluran memiliki keterbatasan kapasitas atau terputus, dampaknya dapat muncul di titik lain yang secara geografis berbeda.
Di sisi lain, keterlibatan camat, lurah, dan masyarakat menunjukkan bahwa pengendalian genangan juga memiliki dimensi perilaku. Pemeliharaan saluran dan pengelolaan sampah menjadi bagian dari sistem pengendalian air perkotaan, sehingga keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh pekerjaan konstruksi pemerintah.
Kesiapan Sebelum Oktober Menjadi Ujian Koordinasi
Rapat koordinasi tersebut menjadi salah satu langkah Pemkot Palembang menjelang periode musim hujan yang disebut akan memasuki fase penting pada Oktober. Pemerintah kini menghadapi pekerjaan untuk memastikan hasil pemetaan diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.
Dengan 12 titik prioritas, 28 titik tambahan, persoalan drainase, cross drain, jalan, serta jaringan 114 anak sungai, penanganan genangan membutuhkan koordinasi berlapis antara pemerintah kota, instansi pemerintah pusat, hingga masyarakat.
Bagi warga, ukuran keberhasilan bukan sekadar banyaknya rapat atau pompa yang disiapkan, melainkan seberapa cepat genangan dapat ditangani dan seberapa jauh titik rawan mampu dicegah agar tidak kembali mengganggu aktivitas ketika hujan deras turun. (Poerba)
Berita Terkait :
Diikuti 65 Pengrajin Muda, Wabup Muara Enim buka Pelatihan motif tenun songket
“Tak Ada Tindakan Represif Saat Kunjungan Wapres Gibran, Mas Ibin Tetap Tekankan Pentingnya Etika dalam Menyampaikan Aspirasi”
Yudi Pratama Wakili Sumsel di Forum Nasional Pemuda Pelopor Desa Inklusif 2025
Bantuan Sumur Bor Polda Sumsel Dukung Santri OKU Timur, Perkuat Akses Air Bersih
