KOTA PAGAR ALAM, CimutNews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam turut mengambil bagian dalam upaya penyelesaian persoalan antrean panjang pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan menjadi perhatian di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Wakil Wali Kota Pagar Alam Hj. Bertha bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pagar Alam Cholmin Heryadi mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (7/7/2026).
Rapat tersebut mempertemukan pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina Patra Niaga, serta instansi terkait guna membahas penyebab sekaligus langkah strategis mengurangi antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya untuk jenis solar subsidi dan Pertalite.
Antrean BBM Subsidi Menjadi Persoalan Regional
Dalam rapat terungkap bahwa antrean BBM subsidi bukan hanya terjadi di Sumatera Selatan, tetapi juga hampir merata di berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Salah satu penyebab utama adalah tingginya disparitas harga antara BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi, sehingga mendorong sebagian pengguna kendaraan beralih menggunakan BBM subsidi.
Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan yang tidak sebanding dengan kuota yang tersedia. Di sisi lain, luas wilayah Sumatera Selatan yang mencapai lebih dari 91 ribu kilometer persegi dengan jumlah SPBU yang masih terbatas turut memperpanjang waktu antrean, terutama di jalur distribusi logistik dan kawasan lintas kabupaten.
Kuota BBM Masih Jauh dari Kebutuhan
Dalam pembahasan itu juga disampaikan bahwa kuota BBM subsidi yang diterima Sumatera Selatan saat ini berada pada kisaran 600 ribu kiloliter, sedangkan usulan kebutuhan riil daerah mencapai sekitar 2 juta kiloliter. Selisih tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan distribusi BBM subsidi belum mampu memenuhi tingginya permintaan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pertamina terus menginventarisasi kebutuhan riil setiap daerah sebagai dasar pengajuan tambahan kuota kepada pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan distribusi energi yang lebih merata sekaligus mengurangi antrean panjang di SPBU.
Sejumlah Langkah Strategis Disiapkan
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah menyepakati beberapa langkah awal untuk mengurai antrean BBM subsidi di sekitar 186 SPBU yang beroperasi di Sumatera Selatan.
Beberapa langkah yang menjadi perhatian antara lain:
- memperpanjang jam operasional SPBU pada titik-titik dengan antrean tinggi;
- mengevaluasi sistem barcode dan pencocokan data STNK kendaraan;
- mendorong penambahan jumlah penyalur atau SPBU pada wilayah yang masih minim layanan;
- mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperbaiki distribusi sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.
Kebijakan Selaras dengan Pengawasan Nasional
Penyaluran BBM subsidi sendiri merupakan program strategis pemerintah yang pengelolaannya mengacu pada kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pemerintah terus memperkuat pengawasan distribusi agar subsidi energi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.
Digitalisasi melalui sistem QR Code dan pencatatan kendaraan menjadi salah satu instrumen pengawasan yang terus disempurnakan guna mencegah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran di lapangan.
Dampak terhadap Mobilitas dan Perekonomian Daerah
Kelancaran distribusi BBM memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah. Antrean yang berlangsung dalam waktu lama tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan biaya operasional sektor transportasi, logistik, perdagangan hingga pertanian yang banyak bergantung pada bahan bakar bersubsidi.
Bagi Kota Pagar Alam yang memiliki aktivitas distribusi barang dan sektor pariwisata cukup aktif, ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran roda perekonomian. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam pembahasan solusi dinilai penting agar kebutuhan masyarakat dapat terpetakan secara lebih akurat.
Di sisi lain, penambahan SPBU maupun optimalisasi jaringan distribusi juga berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan akses terbatas terhadap fasilitas pengisian BBM.
Penyelesaian Antrean Membutuhkan Pendekatan Menyeluruh
Persoalan antrean BBM subsidi tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan kuota. Evaluasi terhadap pola konsumsi, pemerataan infrastruktur SPBU, efektivitas sistem digitalisasi, hingga pengawasan terhadap penyalahgunaan subsidi menjadi bagian penting dalam menciptakan distribusi energi yang berkelanjutan.
Dalam jangka panjang, sinkronisasi data kendaraan, peningkatan akurasi penerima subsidi, serta pemanfaatan teknologi informasi diperkirakan menjadi fondasi utama pemerintah untuk memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran. Pendekatan ini juga sejalan dengan agenda transformasi digital sektor energi yang terus dikembangkan pemerintah.
Selain itu, koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah pusat menjadi faktor penting agar setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan karakteristik kebutuhan masing-masing daerah. Daerah dengan luas wilayah besar seperti Sumatera Selatan memerlukan skema distribusi yang berbeda dibanding wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan SPBU lebih tinggi.(Hafis)
Berita Terkait :
Optimalkan Perlindungan Anak, Dinas PPPA Gelar Pelatihan KHA Tahun 2023
Bahas Program pengentasan Kemiskinan, Pemkab Muara Enim Audensi Ke BPS Sumsel
Operasi Zebra Musi Tahun 2023, Satlantas Polres OKI Tindak 1.346 Pelanggar
Kemenag OKI Kerjasama dengan Pemkab OKI dan MUI Gelar Sholat Istisqa Serentak, Memohon Segera Diturunkan Hujan
