Jakarta, cimutnews.co.id – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki aktif menjemput dukungan pemerintah pusat demi percepatan pembangunan daerah. Kamis (11/12), Muchendi menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, di Jakarta, guna menyampaikan sejumlah usulan program prioritas Kabupaten OKI yang dirancang selaras dengan agenda nasional tahun 2026.
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis bagi Pemkab OKI untuk memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Muchendi menegaskan komitmen penuh OKI terhadap implementasi program nasional, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), sekolah rakyat, hingga penguatan 326 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Meski demikian, Muchendi menggarisbawahi masih adanya tantangan mendasar yang dihadapi daerah, terutama terkait kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya mantap. Menurutnya, keterbatasan infrastruktur kerap menjadi penghambat optimalisasi pelaksanaan agenda nasional di tingkat daerah.
“Wilayah kami merupakan yang terluas di Sumatera, dengan jumlah penduduk sekitar 800 ribu jiwa. Perekonomian OKI ditopang sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan potensi sebesar itu, dukungan pemerintah pusat sangat menentukan percepatan pembangunan,” ujar Muchendi dalam paparannya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati OKI menyampaikan sejumlah usulan pembangunan prioritas yang dinilai krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk wilayah Pantai Timur OKI, Pemkab mengusulkan pengembangan kawasan perikanan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, penyediaan akses listrik, serta pembangunan dermaga pengumpan guna memperkuat konektivitas hasil perikanan.
Sementara itu, untuk kawasan perkotaan Kayuagung, Muchendi mendorong percepatan pembangunan jalan lingkar kota sebagai solusi kemacetan dan pengembangan wilayah, pembangunan sistem pengolahan sampah terpadu, serta pengembangan jaringan gas perkotaan untuk meningkatkan layanan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Di sektor ketahanan pangan, Pemkab OKI mengajukan sejumlah program inovatif, seperti listrik masuk sawah, pompanisasi, pengembangan padi apung, hingga pelestarian kerbau rawa Pampangan yang menjadi kekayaan hayati khas daerah. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem lahan rawa.
Muchendi juga menyoroti pentingnya pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Sungai Baung, Air Sugihan. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar, terutama dengan keberadaan PT OKI Pulp & Paper Mills sebagai penopang aktivitas ekonomi. Untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut, Pemkab OKI mengusulkan pembangunan pasar, pelabuhan sungai, jalan poros, storage air bersih, serta normalisasi kanal guna memperkuat infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.
Selain fokus pada sektor ekonomi dan infrastruktur, Pemkab OKI juga mengajukan pengembangan sektor pariwisata dan layanan kesehatan. Salah satunya melalui pengembangan agrowisata Teluk Gelam sebagai destinasi unggulan daerah, serta penambahan RSUD Tipe D di Pampangan. Pembangunan fasilitas kesehatan ini bertujuan mendekatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah perairan dan rawa.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy menyampaikan respons positif. Ia menilai usulan yang disampaikan Pemkab OKI cukup komprehensif dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Pambudy berkomitmen untuk mengoordinasikan dukungan lintas kementerian agar program-program prioritas OKI dapat masuk dalam skema penganggaran mulai tahun 2026.
“OKI memiliki peluang besar untuk maju apabila potensi daerah difokuskan dan disinkronkan dengan program pusat,” ujar Pambudy. Ia juga menyinggung adanya kecenderungan penurunan Transfer ke Daerah (TKD), yang menuntut pemerintah daerah untuk lebih agresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggandeng dunia usaha.
Menurut Pambudy, berbagai skema pembiayaan alternatif, termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dapat menjadi solusi untuk mendorong percepatan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Dengan potensi sumber daya alam yang besar serta kepemimpinan daerah yang aktif menjemput dukungan pusat, OKI dinilai memiliki peluang kuat untuk melakukan lompatan pembangunan yang signifikan.
Pertemuan ini menegaskan keseriusan Pemkab OKI dalam merancang pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sinkronisasi pusat dan daerah diharapkan menjadi kunci agar potensi besar OKI dapat dioptimalkan secara maksimal pada tahun-tahun mendatang. (Timred/CN)
Berita Terkait :
ASEAN, Jepang, dan UNDP Perkuat Ekonomi Biru Lewat Lokakarya Regional Blue Carbon di Jakarta
Babinsa 03/TG dan Tokoh Pemuda : Pantau Pos di Puncak Merapi Boerni Telong
Waspada Situs Palsu Skillhub Kemnaker, Masyarakat Diminta Pastikan Akses Hanya dari Domain Resmi
MagangHub 2026 Didorong Merata ke Seluruh Provinsi, Kemnaker Targetkan Peluang Kerja Lulusan Muda Lebih Luas
