BATANG, CimutNews.co.id —Hasil penelusuran CimutNews.co.id mengungkap fakta menarik di balik pengunduran diri mendadak Sekretaris Desa (Sekdes) Kemligi, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Surat pengunduran diri yang diajukan tanpa pemberitahuan sebelumnya ini menimbulkan beragam spekulasi di tengah masyarakat desa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di lapangan, pengunduran diri Sekdes tersebut diduga kuat berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan pada beberapa dokumen kegiatan desa. Dugaan itu mencuat setelah beberapa pihak menilai terdapat kejanggalan dalam sejumlah berkas administrasi yang seharusnya ditandatangani oleh pihak berwenang.
Salah satu sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, pemalsuan tanda tangan itu diduga dilakukan untuk melengkapi berkas laporan kegiatan desa tertentu. “Ada dugaan tanda tangan yang bukan dari pihak sebenarnya, dan itu yang memunculkan pertanyaan di masyarakat,” ujar sumber tersebut kepada CimutNews.co.id, Jumat (31/10/2025).
Meski isu ini sudah ramai dibicarakan warga, pihak Pemerintah Desa Kemligi menolak tudingan adanya praktik pemalsuan tanda tangan di lingkup pemerintahannya. Karbolah, Kepala Desa (Kades) Kemligi, ketika dikonfirmasi oleh awak media justru mengaku tidak mengetahui perihal dugaan tersebut.
“Kami justru tidak tahu masalah tersebut. Saat ini, tidak ada persoalan apa pun terkait pemalsuan tanda tangan,”
ujar Karbolah saat ditemui di kantor desanya, Kamis (30/10/2025).
Pernyataan Kades tersebut memunculkan pertanyaan baru di kalangan masyarakat, sebab pengunduran diri Sekdes dilakukan dalam waktu yang berdekatan dengan beredarnya isu dugaan pemalsuan dokumen desa. Beberapa warga berharap agar pihak kecamatan maupun inspektorat daerah segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Sekdes Kemligi yang mengundurkan diri belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pasti pengunduran dirinya. Tim investigasi CimutNews.co.id masih berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Publik berharap persoalan ini segera ditangani secara transparan, mengingat kasus serupa bisa mencoreng citra pemerintahan desa yang selama ini diharapkan menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
Hasil penelusuran CimutNews.co.id juga menunjukkan bahwa sejumlah warga mendesak adanya audit internal terhadap seluruh dokumen administrasi desa yang melibatkan tanda tangan pejabat desa. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas aparatur desa, terutama di tengah meningkatnya tuntutan transparansi pengelolaan dana dan administrasi desa. (timred/CN)
