JAKARTA, cimutnews.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Arie Prabowo Ariotedjo (APA), terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam Tbk dan PT Loco Montrado.
Menariknya, pemeriksaan tersebut sebenarnya sudah dilakukan pada Selasa, 7 Oktober 2025, bukan hari ini seperti jadwal resmi yang beredar. KPK baru mengumumkan pemeriksaan itu pada Selasa, 14 Oktober 2025, dengan alasan adanya perubahan jadwal yang diajukan langsung oleh saksi.
Perubahan Jadwal Pemeriksaan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Arie semestinya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari ini. Namun, lantaran memiliki keperluan pribadi, Arie meminta agar jadwal pemeriksaannya dimajukan sepekan lebih awal.
“Terkait dengan saksi saudara APA, sedianya dilakukan pemeriksaan hari ini sesuai jadwal penyidikan. Namun demikian, karena saudara saksi APA ini ada keperluan lain di hari ini, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan,” jelas Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurut Budi, permohonan perubahan jadwal tersebut disampaikan secara resmi oleh Arie dan disetujui oleh tim penyidik KPK. Oleh karena itu, pemeriksaan dilakukan lebih cepat dari jadwal semula.
“Pemeriksaan terhadap saudara APA telah dilakukan pada Selasa (7/10) pekan lalu, sesuai hasil penjadwalan ulang tersebut,” tambah Budi.
Fokus KPK pada Dugaan Korupsi Anoda Logam
Kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki ini terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam Tbk, salah satu BUMN tambang terbesar di Indonesia, dengan PT Loco Montrado, perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan logam.
KPK menduga ada penyimpangan dalam proses kerja sama tersebut, terutama terkait pengelolaan dan penjualan hasil produksi logam yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sejumlah pejabat dan pihak terkait dari kedua perusahaan telah diperiksa dalam tahap penyidikan.
Meski belum merinci hasil pemeriksaan terhadap Arie Prabowo, KPK memastikan bahwa setiap saksi yang diperiksa memiliki peran penting dalam menelusuri alur dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
“Kami masih terus mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai pihak untuk memperkuat konstruksi perkara ini,” ujar Budi.
Profil Singkat Arie Prabowo Ariotedjo
Arie Prabowo Ariotedjo dikenal sebagai sosok profesional yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Antam Tbk pada 2017 hingga 2019. Selama menjabat, ia terlibat dalam sejumlah proyek strategis, termasuk kerja sama pengolahan logam dan pengembangan hilirisasi mineral.
Setelah tidak lagi menjabat di Antam, Arie aktif di sektor swasta dan sempat menjabat di beberapa perusahaan energi dan pertambangan. Pemeriksaannya oleh KPK kali ini menjadi sorotan karena menyinggung masa kepemimpinannya di salah satu BUMN besar yang menjadi tumpuan industri tambang nasional.
KPK Tegaskan Komitmen Transparansi
Budi Prasetyo menegaskan, meskipun pemeriksaan terhadap Arie baru diumumkan setelah dilakukan, hal itu tidak berarti KPK menutupi informasi dari publik. Ia menilai pengumuman dilakukan sesuai kebutuhan dan tahapan penyidikan.
“Prinsip kami tetap transparan, tetapi ada kalanya penyidik perlu memastikan dulu kelengkapan proses agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujar Budi.
KPK memastikan akan terus menindaklanjuti kasus dugaan korupsi ini hingga tuntas, termasuk memeriksa saksi-saksi lain yang dianggap mengetahui proses kerja sama antara PT Antam dan PT Loco Montrado.
Publik Harapkan Penuntasan Kasus BUMN Secara Transparan
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut perusahaan pelat merah yang seharusnya menjadi pilar utama pengelolaan sumber daya alam nasional. Pengungkapan kasus seperti ini diharapkan menjadi momentum bagi KPK untuk menegaskan komitmen dalam memberantas korupsi di sektor energi dan tambang.
Para pemerhati BUMN juga menilai, kasus ini bisa menjadi pembelajaran penting bagi manajemen perusahaan negara dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola yang transparan.
KPK menegaskan, tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam penyimpangan pengelolaan aset negara. “Kami berharap publik memberi ruang kepada penyidik untuk bekerja profesional, sambil tetap mengawasi jalannya proses hukum,” tutup Budi.
Dengan langkah penyidikan yang terus berlanjut, publik kini menanti hasil dari proses hukum ini—apakah akan menjerat tersangka baru atau membuka tabir baru dalam pengelolaan sumber daya tambang nasional. (red/CN)
