JAKARTA, cimutnews.co.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Pernyataan tersebut disampaikan Pigai di Jakarta, Jumat, sebagai respons atas insiden kekerasan yang menimpa aktivis HAM tersebut setelah mengikuti kegiatan perekaman podcast di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Pigai menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia tidak dapat dibenarkan dan harus diproses secara hukum secara objektif. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara terlindungi dari tindakan kekerasan maupun ancaman terhadap keselamatan dan kehormatan individu.
“Saya sebagai Menteri HAM mengutuk keras penyiraman air keras tersebut. Saya meminta aparat kepolisian untuk segera mencari pelaku dan mengusut tuntas apa motif di balik kejadian ini, serta memastikan pelaku diproses hukum secara objektif agar rasa keadilan bagi korban dapat terwujud,” kata Pigai dalam keterangannya.
Serangan Terjadi Usai Korban Ikuti Podcast
Peristiwa penyiraman air keras itu terjadi setelah Andrie Yunus selesai mengikuti kegiatan perekaman siniar (podcast) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Berdasarkan informasi yang beredar, korban diserang oleh orang tak dikenal dan mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuh akibat cairan yang diduga air keras.
Saat ini, Andrie Yunus dilaporkan masih menjalani perawatan medis untuk menangani luka yang dialaminya. Hingga berita ini ditulis, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap aktivis yang selama ini vokal menyuarakan isu hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat sipil.
Negara Wajib Lindungi Warga dari Kekerasan
Pigai menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara dari berbagai bentuk kekerasan yang melanggar hukum.
“Negara melarang segala bentuk kekerasan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang menyerang individu atau kehormatan warga negara,” ujarnya.
Menurutnya, respons cepat aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Reaksi cepat aparat penegak hukum sangat dibutuhkan saat ini,” tambah Pigai.
Desakan Penegakan Hukum Transparan
Kementerian HAM berharap aparat kepolisian dapat bekerja secara cepat, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus tersebut. Selain menangkap pelaku, polisi juga diminta mengungkap motif di balik serangan yang diduga berkaitan dengan aktivitas advokasi korban.
Pengungkapan kasus secara menyeluruh dinilai penting agar peristiwa serupa tidak terulang dan menjadi pesan tegas bahwa negara tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap aktivis maupun masyarakat sipil.
Pigai menegaskan bahwa perlindungan terhadap pejuang hak asasi manusia merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum.
“Pemerintah berharap aparat kepolisian segera mengungkap pelaku dan motif kejadian ini sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara,” pungkasnya. (Timred/CN)
Sumber : JPNN.com
Berita Terkait :
KPK Periksa Mantan Dirut Antam Arie Prabowo Terkait Kasus Dugaan Korupsi Anoda Logam
Aksi Jambret di Jakarta Pusat Viral, Korban Terpelanting ke Aspal di Tengah Sorotan Kasus Hogi Minaya
Kapolri Pastikan Kasus Penganiayaan Pelajar di Tual Ditangani Transparan, Polri Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum
Teror Digital ke BEM UGM Meluas, Puluhan Pengurus dan Keluarga Ikut Terdampak
