JAKARTA, cimutnews.co.id – Capaian Program BP Tapera 2025 didominasi buruh menjadi sorotan setelah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut segmen pekerja/buruh sebagai peserta terbesar dalam program Tabungan Perumahan Rakyat. Meski demikian, pemerintah tetap mendorong pekerja yang belum bergabung agar segera memanfaatkan program tersebut guna memperoleh akses hunian layak.
Program Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam penyediaan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya pekerja formal dan informal. Program ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yang bertujuan meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Pemerintah melalui berbagai kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, terus mendorong optimalisasi program ini agar lebih inklusif dan tepat sasaran. Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan kebutuhan hunian pekerja dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Dalam Rapat Komite terkait pelaksanaan program BP Tapera Tahun 2026 yang digelar di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, terungkap sejumlah data penting:
- Segmen pekerja/buruh menjadi peserta terbesar BP Tapera tahun 2025
- Program telah disosialisasikan di 10 titik oleh Kemnaker
- Pemerintah tengah memetakan ulang kebutuhan hunian pekerja secara nasional
Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pimpinan BP Tapera.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa dominasi peserta dari kalangan buruh menjadi indikator positif, namun masih perlu ditingkatkan.
“Alhamdulillah, berdasarkan capaian tahun 2025, segmen peserta terbesar berasal dari kalangan buruh,” ujar Yassierli.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong optimalisasi program.
“Kami siap membantu BP Tapera dalam memetakan kebutuhan secara komprehensif, mulai dari besaran kebutuhan, lokasi, hingga preferensi hunian pekerja,” tambahnya.
Program BP Tapera dirancang sebagai solusi jangka panjang dalam membantu pekerja memiliki rumah melalui skema tabungan yang terkelola. Dengan sistem ini, peserta secara bertahap mengumpulkan dana yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan.
Dominasi peserta dari kalangan buruh menunjukkan bahwa program ini mulai diterima oleh kelompok pekerja. Namun, masih terdapat potensi besar dari pekerja lain yang belum tergabung, baik karena kurangnya informasi maupun keterbatasan akses.
Untuk itu, pemerintah mendorong perluasan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan, asosiasi pekerja, serta lembaga keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi di lapangan.
Selain itu, pemetaan kebutuhan hunian menjadi faktor krusial. Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi harga, lokasi, maupun preferensi masyarakat. Dengan data yang lebih akurat, program BP Tapera diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah mengimbau para pekerja untuk memanfaatkan program BP Tapera sebagai salah satu alternatif dalam memperoleh hunian layak. Partisipasi aktif dari pekerja dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan program.
Di sisi lain, BP Tapera diharapkan terus meningkatkan transparansi dan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat serta mekanisme program secara menyeluruh.
Program BP Tapera menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya partisipasi buruh sebagai peserta utama. Namun, optimalisasi program masih menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat.
Cimutnews.co.id menyajikan informasi ini berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan sumber terkait, dengan tetap mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, serta etika jurnalistik. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia. (Timred/CN)
Sumber : Biro Humas Kemnaker
Berita Terkait :
Program K3 Gratis 2026: Menaker Yassierli Gratiskan Sertifikasi Ahli K3 untuk 4.025 Peserta, Ini Skemanya
JNE Buka Layanan Gratis Ongkir untuk Korban Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar: Ajak Masyarakat Bergerak Bersama
Pemkab Muba Gelar Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan untuk Alokasi Oktober–November 2025
“Pemerintah Terus Monitor dan Kirim Bantuan”
