Palembang, cimutnews.co.id – Suasana diskusi terbuka terasa hangat saat Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan (Dapil) 1 menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025 di Aula Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, Jumat (5/12/2025). Puluhan warga dari berbagai kelurahan hadir menyampaikan aspirasi terkait transportasi, fasilitas publik, hingga layanan pemerintah yang dinilai masih membutuhkan perhatian lebih serius.
Agenda reses kali ini dipimpin Koordinator Reses, M. Hibbani (PKS), yang memfasilitasi jalannya forum bersama jajaran anggota legislatif lainnya. Hampir seluruh wakil rakyat di Dapil 1 hadir lengkap, mulai dari Hari Apriansyah dan M. Imam Fahrozi (Gerindra), M. Aris Alkautsar dan Sabia Afriyani (NasDem), RM Yusuf Indra Kesuma (PDI-P), Yustin Kurniawan (Golkar), Yuriana (Demokrat), Junaidi Wiratama (PAN), hingga Achmad Nawawi (PKB).
Kehadiran penuh seluruh anggota DPRD tersebut memberi sinyal kuat bahwa isu transportasi dan pelayanan publik di kawasan Dapil 1 menjadi fokus serius yang akan diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan di gedung parlemen kota.
Lampu Jalan Jadi Keluhan Terbesar Warga
Dalam paparannya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Supriyanto, ATD., MM, menyebutkan bahwa sebagian besar aspirasi yang masuk dalam reses kali ini didominasi persoalan lampu jalan. Gangguan penerangan jalan umum (PJU) dianggap menjadi penyebab meningkatnya risiko kecelakaan dan tindak kriminal, terutama di wilayah lorong dan permukiman padat penduduk.
“Cuaca ekstrem dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan banyak gangguan teknis. Meski perbaikan sempat terhambat, kami terus melakukan percepatan penanganan,” ujar Agus.
Sebagai langkah konkret, Dishub menambah 10 unit motor operasional bertangga yang didesain untuk menjangkau jalan-jalan kecil di area lorong. Armada tersebut memudahkan petugas melakukan perbaikan cepat di lokasi yang tidak bisa diakses mobil teknis berukuran besar.
Selain itu, Dishub kini mengoperasikan 9 koordinator lapangan (korlap) dengan pola kerja shift pagi dan malam. Setiap tim diperkuat 4–5 personel dan dilengkapi armada teknis termasuk peralatan perbaikan cepat.
“Silakan masyarakat melapor kapan saja. Tim selalu standby di lapangan,” tegas Agus.
Parkir Liar dan Kemacetan Jadi Sorotan
Keluhan lain yang tidak kalah banyak adalah persoalan parkir liar dan penataan area parkir yang dinilai belum optimal. Banyak warga mengeluhkan pungutan ilegal, parkir sembarangan, hingga tarif di luar ketentuan yang menyebabkan gangguan arus lalu lintas.
Agus menjelaskan bahwa Dishub mengelola sejumlah titik parkir melalui 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas melakukan pengawasan reguler. Warga diminta tidak ragu melapor apabila menemukan adanya pelanggaran, termasuk aktivitas oknum juru parkir liar.
Sebagai upaya penertiban, Dishub akan memperbanyak pemasangan rambu “Dilarang Parkir” di sejumlah titik rawan kemacetan, seperti Jalan Merdeka, yang selama ini kerap menjadi sorotan sebagai salah satu jalur dengan beban lalu lintas padat.
Terkait modernisasi sistem, Dishub masih mengkaji kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan sistem parkir digital agar lebih transparan, efisien, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang di lapangan.
Amdalalin Tetap Libatkan Provinsi
Salah satu topik penting lainnya adalah proses Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdalalin). Agus menegaskan bahwa seluruh proses Amdalalin di kawasan strategis kota tetap harus berkoordinasi dengan Dishub Provinsi Sumatera Selatan, terutama untuk ruas-ruas besar seperti Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II dan jaringan jalan provinsi penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Koordinasi ini penting agar dampak pembangunan, termasuk pembangunan pusat bisnis dan permukiman baru, tidak memicu kemacetan baru atau menambah beban di ruas jalan utama.
Imbauan Keselamatan Menghadapi Musim Hujan
Menutup paparannya, Agus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Curah hujan tinggi dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan jalan licin dan jarak pandang berkurang, sehingga risiko kecelakaan meningkat.
“Keselamatan tetap nomor satu. Ikuti aturan lalu lintas dan waspadai cuaca ekstrem,” pesannya.
Aspirasi Akan Dibawa ke Tingkat Pembahasan DPRD
Usai sesi pemaparan, anggota DPRD Dapil 1 menegaskan bahwa seluruh keluhan dan masukan masyarakat yang dihimpun selama reses akan dirangkum dalam laporan resmi. Laporan itu akan dibawa ke rapat komisi dan pembahasan anggaran sebagai dasar untuk mempercepat perbaikan layanan transportasi dan fasilitas publik.
- Hibbani selaku koordinator reses menuturkan bahwa masukan masyarakat menjadi bagian penting untuk mendorong pemerintah kota merespons kebutuhan warga secara tepat sasaran.
Reses ini diharapkan menjadi langkah awal evaluasi besar-besaran terhadap layanan transportasi, termasuk penerangan jalan, sistem parkir, dan perbaikan sarana publik lainnya di Dapil 1, sehingga masyarakat merasakan manfaat nyata dari kehadiran wakil rakyat. (Poerba)
Berita Terkait :
Tahlilan Alex Noerdin di Palembang, Bupati Muba Kenang Jejak Kebijakan Legendaris dan Warisan Pembangunan Sumsel
Sumsel United Ikuti Workshop “Sports Integrity Matters”: Perkuat Komitmen Integritas Sepak Bola Profesional
Bupati Muba M. Toha Tohet Tinjau Proyek Jalan Strategis, Pastikan Kualitas dan Manfaat Infrastruktur
Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto Ajak Masyarakat Sambut Tahun 2026 dengan Optimisme dan Semangat Baru
