PALEMBANG, cimutnews.co.id – Sidak harga sembako Palembang 2026 jelang Ramadan dilakukan Pemerintah Kota Palembang untuk memastikan stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta keamanan pangan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, turun langsung ke Pasar Tradisional Lemabang, Senin (2/3/2026), guna memantau kondisi riil di lapangan.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan nasional pengendalian inflasi pangan yang rutin dilakukan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Ramadan dan Idul Fitri. Pemerintah pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan harga dan distribusi bahan pokok, serta menjamin keamanan pangan melalui sinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kebijakan ini juga sejalan dengan strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam sidak tersebut, sejumlah komoditas strategis menjadi fokus pemantauan, seperti beras, gula pasir, cabai, telur, daging ayam, dan daging sapi. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa harga bahan pokok relatif stabil dan pasokan masih mencukupi.
Sekda Palembang mengungkapkan bahwa ketersediaan beras mencapai sekitar 27 ribu ton, yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Selain itu, harga komoditas lainnya belum menunjukkan kenaikan signifikan.
Pemantauan tidak hanya dilakukan di pasar tradisional, tetapi juga dilanjutkan ke ritel modern di Lotte Grosir PTC Mall guna memastikan distribusi dan harga tetap terkendali di seluruh rantai pasok.
Sekda Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menegaskan bahwa kondisi pangan masih dalam kategori aman.
“Kita patut bersyukur karena pasokan beras di Kota Palembang selama Ramadan dalam kondisi aman, dengan ketersediaan sekitar 27 ribu ton. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga memastikan stabilitas harga komoditas lain tetap terjaga.
“Harga gula, cabai, daging ayam, daging sapi, dan telur masih stabil tanpa kenaikan signifikan. Kami akan terus melakukan pengawasan rutin,” tambahnya.
Terkait keamanan pangan, Aprizal menyampaikan hasil uji BPOM.
“Hasil pengecekan BPOM tidak menemukan zat berbahaya pada makanan seperti tahu, mi, dan cincau. Artinya, produk yang beredar aman untuk dikonsumsi,” tegasnya.
Secara investigatif, sidak ini tidak hanya menyoroti harga, tetapi juga memetakan kondisi distribusi dan kualitas pangan di tingkat pasar. Dialog langsung dengan pedagang menjadi metode utama untuk menggali informasi terkait pasokan dan potensi kendala distribusi.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa rantai pasok di Palembang masih berjalan normal. Tidak ditemukan indikasi kelangkaan barang maupun praktik penimbunan yang signifikan. Namun demikian, pemerintah tetap mengantisipasi potensi lonjakan harga akibat peningkatan permintaan menjelang Ramadan.
Keterlibatan BPOM dalam sidak ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keamanan pangan. Pengambilan sampel secara acak terhadap produk pangan menjadi bentuk pengawasan preventif agar masyarakat terhindar dari konsumsi bahan berbahaya.
Selain itu, pemantauan di pasar modern menunjukkan bahwa stabilitas harga tidak hanya terjaga di pasar tradisional, tetapi juga di sektor ritel modern. Hal ini menjadi indikator bahwa distribusi barang berjalan relatif lancar.
Pemerintah Kota Palembang mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam berbelanja dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Pedagang juga diharapkan menjaga stabilitas harga dan tidak mengambil keuntungan secara tidak wajar.
Pemkot memastikan akan terus melakukan sidak dan monitoring secara berkala selama Ramadan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Kolaborasi dengan instansi terkait, termasuk BPOM dan distributor, akan terus diperkuat.
Sidak harga sembako yang dilakukan Pemkot Palembang menunjukkan kondisi pasokan dan harga yang masih terkendali menjelang Ramadan 2026. Namun, pengawasan tetap diperlukan secara berkelanjutan guna mengantisipasi dinamika pasar yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil sidak dan keterangan resmi narasumber, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, akurasi, dan asas praduga tak bersalah. (Poerba)
