Jakarta, cimutnews.co.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah bersiap melaksanakan Muktamar lebih cepat dari jadwal semula. Keputusan itu muncul setelah Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 yang menegaskan perlunya percepatan agenda organisasi, terutama terkait posisi Ketua Umum PBNU.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Imron Rosyadi Hamid, mengatakan percepatan Muktamar bukan sekadar langkah administratif, melainkan upaya menindaklanjuti dinamika internal yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir.
“Mungkin istilahnya bukan Muktamar Luar Biasa karena secara tahun masih memenuhi syarat. Hanya saja dipercepat beberapa bulan,” ujar Imron saat dihubungi, Jumat (5/12), dikutip dari jpnn.com.
Surat Edaran PBNU dan Posisinya terhadap Gus Yahya
Situasi internal PBNU menghangat setelah beredar surat edaran berkop PBNU bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tertanggal 26 November. Surat tersebut menyatakan bahwa KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Dalam surat tersebut ditegaskan pula bahwa Gus Yahya tidak memiliki kewenangan maupun hak terkait fasilitas yang sebelumnya melekat pada posisinya sebagai ketua umum.
Isu ini menjadi perhatian publik karena masa jabatan Ketua Umum PBNU sejatinya masih berjalan. Namun, berdasarkan Risalah Rapat Harian Syuriyah, terdapat keputusan agar Gus Yahya mundur dari jabatan.
“Risalah ini sudah sangat jelas. Ada keputusan agar Ketum PBNU mundur sebagaimana tenggat waktu yang diberikan Syuriyah,” kata Imron.
Fokus PBNU: Penentuan Pj Ketum dalam Rapat Pleno
Imron menegaskan bahwa fokus PBNU saat ini adalah menyiapkan Rapat Pleno pada 9–10 Desember 2025. Rapat tersebut akan menjadi titik penting untuk menentukan Penjabat (Pj) Ketua Umum yang definitif sebelum Muktamar dipercepat digelar.
“Pleno ini kedudukannya lebih tinggi dibandingkan rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah. Jadi keputusan di dalamnya memiliki bobot yang lebih kuat,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa agenda Muktamar baru bisa berjalan setelah PBNU memiliki Pj Ketum definitif. Proses ini dinilai penting agar organisasi tetap berjalan tertib dan sesuai regulasi internal.
“Muktamar dipercepat bisa dilaksanakan ketika organisasi telah memiliki Pj Ketum yang sah,” ujarnya.
Gus Yahya Tidak Terlibat Lagi dalam Proses Pleno
Terkait kehadiran Gus Yahya dalam agenda penting PBNU, Imron menegaskan bahwa mantan Ketum PBNU tersebut tidak lagi terlibat dalam Rapat Pleno.
“Gus Yahya tidak terlibat dalam Pleno ini karena sudah dianggap selesai. Beliau juga telah diberhentikan Syuriyah dari jabatan ketum,” ungkapnya.
Menurut Imron, keputusan tersebut bukan bersifat personal, melainkan murni menjalankan mekanisme organisasi sebagaimana amanat rapat Syuriyah. Semua langkah, kata dia, dirumuskan untuk memastikan PBNU tetap berjalan sesuai aturan dan terhindar dari kekosongan kepemimpinan.
Kapan Muktamar PBNU Akan Digelar?
Jika mengacu pada mekanisme yang disampaikan Imron, Muktamar yang dipercepat akan dilaksanakan enam bulan setelah Rapat Pleno menentukan Pj Ketum.
Artinya, jika Pleno pada 9–10 Desember berjalan sesuai rencana, Muktamar PBNU berpotensi digelar pada pertengahan 2026.
“Setelah Pleno menetapkan Pj Ketum definitif, barulah Muktamar bisa dipersiapkan. Jaraknya sekitar enam bulan,” ujar Imron.
Dinamika Internal PBNU dan Kehati-hatian Proses Organisasi
Pengamat organisasi keagamaan menilai percepatan Muktamar PBNU bukan hal baru, mengingat lembaga ini memiliki tradisi musyawarah yang kuat. Namun, dinamika yang menyangkut jabatan Ketua Umum tentu memerlukan kehati-hatian dalam mengambil keputusan.
PBNU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam aspek sosial, pendidikan, hingga politik kebangsaan. Karena itu setiap langkah strategis, termasuk pergantian ketua umum, selalu menjadi sorotan publik.
Dalam konteks saat ini, percepatan Muktamar dinilai sebagai bentuk keseriusan PBNU menjaga stabilitas organisasi. Dengan keputusan Syuriyah, rencana Rapat Pleno, hingga penyiapan Pj Ketum, PBNU berupaya memastikan roda organisasi tetap berjalan efektif.
Menjaga Marwah Organisasi di Tengah Berbagai Polemik
Imron menegaskan bahwa seluruh proses ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, namun menjaga marwah PBNU tetap berdiri tegak.
“Semua ini bagian dari ikhtiar PBNU untuk mengambil langkah yang tepat demi masa depan organisasi,” ucapnya.
Ia juga berharap publik dapat menunggu hasil Pleno dan tidak terjebak pada rumor atau narasi yang berkembang di luar keputusan resmi PBNU.
Dengan agenda besar di depan mata, PBNU kini berada dalam fase krusial untuk menentukan arah kepemimpinan baru. Semua mata tertuju pada hasil Pleno dan proses menuju Muktamar yang dipercepat.(Timred/CN)
Berita Terkait :
Tamsil Linrung: Pembangunan IKN Harus Jadi Koreksi Arah Pembangunan Indonesia
ASEAN, Jepang, dan UNDP Perkuat Ekonomi Biru Lewat Lokakarya Regional Blue Carbon di Jakarta
Diduga Jadi Korban Pengeroyokan, Ibu Siswa SMK di Nias Lapor ke Polres dan Minta Keadilan
Kasus Dugaan Pelecehan Dosen UMP: Kondisi Psikologis Korban Masih Terguncang, Kuasa Hukum Dorong Penanganan Cepat
