Terungkap, Transisi Desil 5 ke 6 Jadi Perhatian Pemkot Bandung

Oleh

Senin, 24 Agustus 2026

bandung3 — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menyampaikan perhatian Pemkot Bandung terhadap akurasi data kesejahteraan dan perlindungan sosial warga. (Foto: Siti/cimutnews.co.id)

BANDUNG, cimutnews.co.id — Perubahan status dalam data kesejahteraan masyarakat ternyata tidak sekadar soal angka. Di Kota Bandung, perpindahan warga dari Desil 5 ke Desil 6 justru menjadi perhatian karena perubahan tersebut berpotensi memengaruhi akses terhadap bantuan sosial.

Pemerintah Kota Bandung menyadari ada kelompok masyarakat yang berada dalam posisi rentan saat terjadi perubahan status desil. Mereka belum sepenuhnya mandiri secara ekonomi, tetapi pada saat yang sama bisa kehilangan perlindungan sosial yang sebelumnya diterima.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: seberapa akurat perubahan data desil dalam menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya?

Data Kesejahteraan Tidak Selalu Berjalan Secepat Kondisi Warga

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Pemkot Bandung akan mencermati penerapan kebijakan berbasis desil agar tidak hanya berpatokan pada data, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat.

Menurut Farhan, kelompok Desil 9 dan Desil 10 memang dikategorikan sebagai masyarakat yang dinilai sudah mampu. Konsekuensinya, kelompok tersebut menghadapi pengurangan atau tidak lagi memperoleh sejumlah subsidi.

Namun, pemerintah tetap akan memantau kondisi kelompok tersebut karena perubahan ekonomi seseorang dapat terjadi setelah data ditetapkan.

“Kami akan mencermati di lapangan secara sangat hati-hati mengenai penerapan-penerapan aturan terhadap Desil 9 dan Desil 10.”

Pemkot Bandung menilai akurasi data menjadi bagian penting dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh perlindungan sosial.

Namun, Fokus Utama Justru Desil 5 ke Desil 6

Yang menarik, perhatian terbesar Pemkot Bandung bukan berada pada kelompok Desil 9 dan 10.

Farhan menyebut transisi Desil 5 ke Desil 6 sebagai kondisi yang lebih rentan karena perubahan status tersebut dapat berdampak langsung terhadap akses bantuan.

“Kalau buat kami di Kota Bandung yang paling rentan itu adalah antara Desil 5 ke Desil 6,” kata Farhan.

Menurut dia, masyarakat pada Desil 9 dan 10 memang tidak lagi menikmati sejumlah subsidi karena dianggap mampu. Sementara warga yang berpindah dari Desil 5 ke Desil 6 bisa berada dalam situasi berbeda.

Mereka berpotensi kehilangan bantuan ketika kondisi ekonomi sebenarnya masih belum cukup kuat untuk berdiri sendiri.

Fakta di Lapangan Bisa Berbeda dengan Data

Namun fakta di lapangan menunjukkan, kondisi ekonomi rumah tangga tidak selalu berubah secara sederhana mengikuti pembaruan angka dalam basis data.

Seseorang dapat mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, menghadapi kenaikan kebutuhan rumah tangga, atau mengalami perubahan kondisi ekonomi lainnya setelah proses pendataan dilakukan.

Di sisi lain, mekanisme pembaruan data juga membutuhkan laporan dan verifikasi agar perubahan tersebut dapat tercatat secara resmi.

Inilah celah yang ingin diantisipasi Pemkot Bandung.

Hingga kini, pemerintah daerah menyatakan akan melakukan pemantauan sampai tingkat kewilayahan untuk melihat apakah perubahan status desil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

Siskamling Jadi Salah Satu Kanal Pemantauan

Pemkot Bandung menyebut program Siskamling Siap Jaga Bencana dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana masyarakat menyampaikan kondisi dan kebutuhannya.

Melalui pemantauan di tingkat kewilayahan, pemerintah berharap persoalan yang muncul akibat perubahan status dalam data kesejahteraan dapat diketahui lebih cepat.

Farhan mengatakan masyarakat dapat menyampaikan apakah perubahan status tersebut menimbulkan kesulitan atau justru kondisi mereka memang sudah membaik.

“Untuk memastikan bahwa warga di setiap kewilayahan itu bisa menyampaikan aspirasinya.”

Langkah ini penting karena pembaruan data tidak hanya menyangkut administrasi. Bagi keluarga rentan, perubahan satu kategori dapat berkaitan langsung dengan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masih Ada Pertanyaan soal Mekanisme Pembaruan

Hal lain yang menjadi perhatian adalah bagaimana warga dapat memperbarui status apabila kondisi ekonominya berubah.

Farhan menyebut terdapat kanal atau situs yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan perubahan desil, meski dalam keterangannya ia menyatakan belum merinci mekanisme tersebut secara lengkap.

“Kalau saya enggak salah itu ada yang namanya website untuk melaporkan tentang perubahan desil tersebut,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembaruan data menjadi bagian penting yang masih perlu dipastikan berjalan efektif di tingkat masyarakat.

Sebab, tidak semua warga mengetahui kapan status mereka berubah, mengapa perubahan itu terjadi, dan ke mana harus melapor jika kondisi yang tercatat tidak lagi sesuai.

Akurasi Data Menjadi Titik Krusial

Persoalan desil pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang menerima atau tidak menerima bantuan.

Lebih jauh, ini menyangkut kemampuan sistem data pemerintah dalam menangkap perubahan kehidupan masyarakat secara tepat waktu.

Hal ini menimbulkan pertanyaan: ketika seorang warga berpindah dari Desil 5 ke Desil 6, apakah perubahan tersebut benar-benar menunjukkan bahwa kondisi ekonominya sudah membaik?

Atau justru terdapat jeda antara perubahan kondisi di lapangan dengan pembaruan data pemerintah?

Pemkot Bandung kini menempatkan transisi Desil 5 ke Desil 6 sebagai perhatian utama. Pemantauan kewilayahan dan kanal pelaporan masyarakat diharapkan dapat menjadi pengaman agar warga yang masih rentan tidak terlepas dari perlindungan sosial hanya karena perubahan status dalam data.

Namun efektivitas langkah tersebut pada akhirnya akan sangat bergantung pada seberapa cepat kondisi warga terdeteksi, dilaporkan, diverifikasi, dan diperbarui dalam sistem.

Hingga kini, pekerjaan rumahnya masih sama: memastikan data kesejahteraan tidak sekadar akurat di atas kertas, tetapi benar-benar mencerminkan kehidupan warga di lapangan. (Siti)