
OGAN KOMERING ILIR, cimutnews.co.id — Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Feby Herman Deru, membawa sejumlah gagasan baru saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa (12/5/2026). Dalam agenda monitoring dan evaluasi 10 Program Pokok PKK, perhatian utama diarahkan pada penguatan desa percontohan, ketahanan pangan keluarga, hingga adaptasi program di wilayah dengan akses geografis sulit.
Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi organisasi, tetapi juga memotret tantangan nyata yang dihadapi kader PKK di daerah perairan seperti OKI. Mulai dari keterbatasan komunikasi, medan transportasi, hingga dampak efisiensi anggaran yang memengaruhi operasional program pemberdayaan masyarakat.

Penguatan Program PKK di Tengah Tantangan Wilayah Perairan
Dalam sambutannya di Sekretariat TP PKK OKI, Feby Herman Deru menyoroti adanya penambahan program pada kelompok kerja PKK, salah satunya Program Cepak di Pokja I. Menurutnya, perubahan program membutuhkan kesiapan organisasi hingga tingkat desa.
“Yang diperlukan adalah semangat dan kerja ikhlas karena setiap daerah memiliki kondisi geografis berbeda,” ujar Feby.
Ia menilai tantangan terbesar di daerah seperti OKI bukan hanya soal program, tetapi kemampuan menjalankan kegiatan secara konsisten di wilayah yang akses transportasi dan komunikasinya masih terbatas.
Desa Percontohan Jadi Fokus Baru
Salah satu gagasan yang mendapat perhatian adalah pembentukan desa percontohan di setiap kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Desa tersebut dirancang sebagai pusat pembinaan program PKK sekaligus model pengembangan ekonomi keluarga.
Menurut Feby, lokasi desa percontohan sebaiknya berada tidak terlalu jauh dari pusat ibu kota kabupaten agar pembinaan dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong pemanfaatan lahan produktif berbasis wisata edukatif dan ekonomi keluarga. Konsep itu memungkinkan masyarakat memetik hasil tanaman secara langsung lalu membayar hasil panen yang diambil.
“Ini bisa menjadi jalan keluar di tengah efisiensi anggaran,” katanya.
Pemkab OKI Libatkan PKK dalam Program Strategis
Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten OKI menempatkan PKK sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, sejumlah program organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pendidikan, ketahanan pangan, kesehatan keluarga, hingga pemberdayaan masyarakat telah disinergikan dengan gerakan PKK.
“Program pemerintah tidak akan sempurna tanpa bantuan PKK,” ujar Muchendi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran PKK di daerah kini tidak lagi sekadar organisasi pendamping, tetapi menjadi bagian penting dalam implementasi program sosial pemerintah hingga tingkat keluarga.
Bantuan Sosial hingga Pendampingan Kelompok Rentan
Sementara itu, Ketua TP PKK OKI, Ike Meilina Muchendi, menjelaskan berbagai program yang selama ini dijalankan organisasinya.
Beberapa di antaranya meliputi:
- Penyaluran bantuan program Rumah Layak Untukmu
- Pendampingan BPJS Ketenagakerjaan
- Bantuan pakaian sekolah
- Alat bantu bagi kelompok rentan
- Pendampingan pemeriksaan kesehatan bibir sumbing dan talasemia
Namun, pelaksanaan program tersebut tidak berjalan mudah. Ike mengungkapkan banyak wilayah di OKI berada di kawasan perairan yang membutuhkan waktu tempuh panjang dengan akses komunikasi terbatas.
“Karena banyak lokasi berada di wilayah perairan, akses komunikasi sulit sehingga monitoring dilakukan melalui PKK kecamatan,” jelasnya.
Efisiensi Anggaran dan Keterbatasan SDM Jadi Tantangan
Selain faktor geografis, persoalan fiskal juga mulai dirasakan organisasi sosial di daerah. Ike menyebut adanya pemotongan dana desa berdampak pada ruang gerak sejumlah program pemberdayaan masyarakat.
Kondisi tersebut diperberat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kader PKK yang memiliki kemampuan administrasi dan manajerial memadai. Sebab, sebagian besar kader bekerja secara sukarela dalam organisasi pengabdian masyarakat.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di OKI. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah daerah di Indonesia menghadapi tantangan serupa, terutama wilayah kepulauan, perairan, dan desa terpencil yang membutuhkan biaya operasional lebih besar dibanding wilayah perkotaan.
PKK Kini Menjadi Perpanjangan Tangan Program Sosial Daerah
Perubahan pola kerja PKK menunjukkan organisasi tersebut semakin diarahkan menjadi penghubung langsung antara pemerintah dan keluarga di tingkat akar rumput. Ketika anggaran pemerintah mengalami efisiensi, organisasi berbasis gotong royong seperti PKK menjadi salah satu instrumen sosial yang tetap bergerak di lapangan.
Dalam konteks OKI, tantangan geografis membuat pendekatan berbasis komunitas lebih efektif dibanding model birokrasi formal. Kader PKK kecamatan hingga desa menjadi ujung tombak distribusi informasi dan bantuan sosial di wilayah yang sulit dijangkau.
Di sisi lain, dorongan pembentukan desa percontohan juga memperlihatkan perubahan orientasi program PKK yang tidak lagi hanya fokus pada kegiatan seremonial, tetapi diarahkan pada penguatan ekonomi keluarga dan ketahanan sosial masyarakat.
Wilayah Perairan Membutuhkan Model PKK yang Berbeda
Salah satu hal yang jarang dibahas adalah kebutuhan model kerja PKK khusus untuk daerah perairan seperti OKI. Karakter wilayah yang bergantung pada transportasi sungai membuat pola monitoring, distribusi bantuan, hingga pelatihan kader tidak bisa disamakan dengan daerah daratan.
Karena itu, usulan desa percontohan yang dekat dengan pusat kabupaten menjadi langkah strategis untuk menjaga efektivitas pembinaan sekaligus menekan biaya operasional di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Bantuan Diserahkan untuk Mendukung Operasional Kader
Dalam kunjungan tersebut, TP PKK Sumsel turut menyerahkan sejumlah bantuan berupa:
- Alat permainan edukatif (APE)
- Tong sampah
- Peralatan informasi dan komunikasi
- Standing banner program PKK
Bantuan itu diharapkan mendukung operasional kader sekaligus memperkuat edukasi masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.
Kunjungan TP PKK Sumsel ke OKI memperlihatkan bahwa tantangan pemberdayaan masyarakat di daerah tidak hanya berkaitan dengan program, tetapi juga soal akses wilayah, efisiensi anggaran, dan kualitas SDM pendamping. Di tengah keterbatasan tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah dan PKK menjadi faktor penting agar pelayanan sosial tetap berjalan hingga ke wilayah terpencil.
Jika model desa percontohan berhasil diterapkan secara efektif, pendekatan tersebut berpotensi menjadi pola baru pemberdayaan keluarga berbasis komunitas di wilayah perairan Sumatera Selatan. (Asep)

















