BENGKALIS, CimutNews.co.id — Puluhan warga Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek PT KOJO Balai Raja, Kamis pagi (16/10/2025).
Mereka menuntut keadilan dan transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja di tiga perusahaan besar yang beroperasi di kawasan tersebut, yakni Schlumberger, Halliburton, dan Unisat.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap sistem penerimaan tenaga kerja yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal. Warga menuding ada praktik percaloan dan permainan domisili palsu dalam proses seleksi karyawan baru.
Tuntutan Warga: Stop Rekrutmen dari Luar Daerah dan Bersihkan Praktik Percaloan
Aksi yang dipimpin langsung oleh Rio, Ketua Karang Taruna Kelurahan Balai Raja, diikuti puluhan pemuda dan warga setempat. Mereka menilai perusahaan-perusahaan di Komplek PT KOJO tidak memberikan peluang kerja yang adil bagi masyarakat sekitar.
Dalam orasinya, massa menyampaikan empat tuntutan utama:
- Menghentikan rekrutmen tenaga kerja dari luar daerah.
- Memberantas praktik percaloan dalam proses penerimaan karyawan.
- Memprioritaskan tenaga kerja lokal dari Balai Raja dan sekitarnya.
- Memenuhi seluruh hak-hak normatif pekerja.
“Kalau tidak ada tanggapan, kami akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Rio, yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan aksi.
Menurutnya, banyak warga lokal yang memiliki kemampuan dan kualifikasi kerja memadai justru tidak diterima, sementara pelamar dari luar daerah lebih mudah mendapatkan posisi kerja.
“Sudah banyak anak muda di sini yang menganggur bertahun-tahun. Padahal, perusahaan-perusahaan itu berdiri di tanah kami sendiri,” ujar Rio.
Dugaan Surat Domisili Palsu dan Pungli dalam Proses Rekrutmen
Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi CimutNews.co.id di lapangan, sejumlah warga mengaku mendengar adanya dugaan oknum yang memfasilitasi pembuatan surat domisili palsu agar pelamar dari luar daerah bisa diterima seolah-olah mereka warga Balai Raja.
“Banyak orang luar yang tiba-tiba punya surat domisili Balai Raja. Diduga ada permainan. Kalau sistemnya terbuka dan adil, hal seperti ini tak mungkin terjadi,” ungkap Rio dengan nada kecewa.
Selain itu, warga juga menuding adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Mereka mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan investigasi.
“Kalau terus dibiarkan, anak-anak muda kami akan tetap jadi penonton di daerah sendiri,” tambah Rio.
Aksi Damai, Aparat Gabungan Amankan Lokasi
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan damai. Massa membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan agar perusahaan lebih berpihak kepada masyarakat lokal.
Petugas gabungan dari TNI dan Polri tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi masih bertahan di depan Komplek PT KOJO sambil menunggu tanggapan resmi dari pihak perusahaan.
Beberapa perwakilan warga dikabarkan tengah mencoba membuka dialog dengan manajemen perusahaan guna mencari solusi atas persoalan rekrutmen tersebut.
Isu Tenaga Kerja Lokal Jadi Sorotan di Industri Migas Bengkalis
Fenomena ketidakadilan rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri Bengkalis bukan kali ini saja terjadi. Selama beberapa tahun terakhir, isu serupa kerap mencuat di sejumlah perusahaan migas dan energi yang beroperasi di wilayah Riau.
Masyarakat menilai investasi besar seharusnya membawa manfaat langsung bagi warga sekitar, terutama dalam bentuk kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Pemerhati ketenagakerjaan di Riau menilai perlunya sistem rekrutmen yang lebih transparan, berbasis database tenaga kerja lokal, dan diawasi oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi diskriminasi.
Warga berharap aksi kali ini menjadi momentum bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperbaiki sistem rekrutmen tenaga kerja secara adil, terbuka, dan profesional. (timred/CN)
Berita Terkait :
Benarkah Dugaan Keracunan Sekolah di OKI Hanya karena Telat Makan?
Jalan Berlubang di Depan Kantor PUTR PALI: Ironi Pembangunan yang Jadi Sorotan Publik
Kadus di Pedamaran Timur Diduga Gadaikan Sertifikat Warga Tanpa Izin, Bank Mandiri Terlibat dalam Sorotan
Investigasi CimutNews: BPK Ungkap Kebocoran Anggaran Perjalanan Dinas di DPRD PALI, Rp872 Juta Diduga Raib Tanpa Pertanggungjawaban
