PALI, cimutnews.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal arah pembangunan daerah. Hal itu terlihat saat lembaga legislatif menggelar Rapat Paripurna Ke-14 terkait penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (3/11/2025).
Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD PALI dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, SH, didampingi Wakil Ketua I, H. Kristian. Hadir juga Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH, anggota DPRD, serta tamu undangan dari unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait.
Berdasarkan laporan Sekretaris DPRD PALI, Drs. Darmawi, M.Si, dari total 30 anggota dewan, sebanyak 22 orang hadir secara fisik dalam rapat tersebut. Dengan demikian, rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan sesuai tata tertib DPRD.
Fraksi Sampaikan Catatan, Kritik, dan Apresiasi
Dalam rapat ini, seluruh fraksi menyampaikan pandangan, kritik, serta saran konstruktif terkait rancangan APBD 2026 yang sebelumnya disampaikan pemerintah daerah. Pandangan tersebut menjadi bagian dari fungsi kontrol DPRD agar APBD yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicara Hardianto menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal arah pembangunan yang lebih produktif dan pro rakyat.
“Kami mengapresiasi pemerintah atas penyampaian nota keuangan tahun 2026. Semoga penyusunan APBD ke depan makin memperjelas prioritas pembangunan dan mampu memperluas lapangan kerja bagi masyarakat,” katanya dalam pandangan fraksi.
Menurut pemantauan tim redaksi, Fraksi PAN turut menyoroti perlunya sinkronisasi antara program daerah dengan realisasi anggaran agar tidak terjadi kegiatan yang berjalan hanya secara formalitas.
Infrastruktur, Pendidikan, dan Pengelolaan Sampah Disorot
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Ragil Saputra, SH, menyoroti isu strategis, mulai dari adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat hingga pemerataan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dalam wawancara bersama media cimutnews.co.id, Ragil menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis kajian lapangan dan survei mendalam.
“Setiap pembangunan harus tepat sasaran. Jangan sampai menimbulkan masalah lanjutan, seperti genangan air akibat penyediaan infrastruktur tanpa pengelolaan sampah yang baik,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kondisi fasilitas umum serta akses transportasi masyarakat di wilayah kecamatan yang masih tertinggal.
Fokus pada Mutu Layanan Publik dan Pemberdayaan Ekonomi
Masukan berbeda datang dari Fraksi Partai Demokrat melalui jubir Afriansyah, SKM. Pihaknya menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan serta pelayanan kesehatan yang lebih merata dan memadai.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memperkuat mitigasi risiko bencana mengingat kondisi wilayah PALI memiliki tantangan pada sektor pertambangan dan ruang pemukiman.
“Kami mendorong larangan rangkap jabatan serta tata kelola kepegawaian yang transparan. Selain itu, dukungan nyata terhadap UMKM perlu terus diperluas melalui fasilitasi permodalan agar mampu membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.
Afriansyah menambahkan bahwa sektor ekonomi kreatif juga layak dilibatkan dalam APBD 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen Bersama untuk Pembangunan PALI
Rapat paripurna ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan APBD 2026. Setelah penyampaian pandangan fraksi, proses akan dilanjutkan dengan jawaban pemerintah daerah serta pembahasan lanjutan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurut pengamatan redaksi, dinamika pembahasan APBD tahun ini berjalan lebih produktif. Setiap fraksi tampak memberikan kontribusi melalui kritik konstruktif dengan harapan pembangunan di Kabupaten PALI dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Pandangan-pandangan fraksi tersebut diharapkan menjadi masukan penting bagi Pemkab PALI dalam memastikan program pembangunan yang dirumuskan benar-benar memberikan dampak positif dan merata di semua sektor.
DPRD PALI dan Pemerintah Kabupaten PALI berkomitmen menjaga transparansi serta memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan untuk kepentingan publik secara efektif.
Dengan demikian, proses penyusunan APBD 2026 bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi momentum menata masa depan Kabupaten PALI yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. (Sholihin)
