MUBA, cimutnews.co.id — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) merilis laporan terbaru terkait jumlah pencari kerja yang mengurus Kartu AK.1 atau Kartu Kuning sepanjang Triwulan IV tahun 2025. Tercatat 478 orang telah mendaftar dan mengakses layanan tersebut, disertai capaian tingkat kepuasan masyarakat yang dinilai prima.
Data yang dihimpun dari survei kepuasan masyarakat menunjukkan adanya fluktuasi signifikan sepanjang tiga bulan terakhir tahun 2025. Pada Oktober sebanyak 167 orang melakukan pendaftaran Kartu AK.1. Angka tersebut mengalami penurunan di November menjadi 53 orang, sebelum kemudian kembali melonjak cukup tajam pada Desember dengan jumlah pendaftar 258 orang.
Akumulasi total selama triwulan ini mencapai 478 pencari kerja aktif, yang mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap administrasi resmi untuk memasuki dunia kerja.
Capaian Pelayanan Sejalan dengan Visi “Maju Lebih Cepat”
Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, AP, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap capaian pelayanan publik menjelang penutupan tahun 2025 tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kepercayaan publik yang terus meningkat terhadap layanan Disnakertrans.
“Saya sangat bangga atas dedikasi tim dalam memberikan pelayanan prima. Angka 478 pencari kerja ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat mempercayai sistem kita. Sejalan dengan visi dan misi Bupati Muba, HM Toha Tohet, dan Wakil Bupati, Kyai Abdur Rohman Husen, kami berkomitmen menjadikan Musi Banyuasin ‘Maju Lebih Cepat’ melalui pelayanan publik yang unggul,” ujarnya.
Herryandi juga menekankan bahwa akurasi data pendaftaran pencari kerja adalah modal penting dalam merumuskan kebijakan. Menurutnya, data yang valid sangat menentukan dalam penyusunan program-program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Data ini sangat berharga untuk memetakan kebutuhan pasar kerja dan mengembangkan program pelatihan yang tepat sasaran. Prinsip kami jelas: jika ada cara untuk mempermudah, mengapa harus dipersulit? Mari kita wujudkan Musi Banyuasin yang lebih baik,” tambahnya.
Dalam kesempatan informal, ia bahkan sempat menyampaikan pesan puitis mengenai semangat pelayanan publik:
“Ikan dimasak untuk hidangan.
Layanan prima kami berikan,
Demi Muba maju di masa depan.”
Pantun tersebut menggambarkan tekad Disnakertrans Muba untuk terus memprioritaskan pelayanan yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
Komitmen Bidang Penta: Cepat, Tepat, dan Gratis untuk Semua Warga
Laporan ini ditutup oleh pernyataan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Penta) Disnakertrans Muba, Sukarni, AS., S.Ag., M.Si, yang menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja tim yang solid dan disiplin terhadap instruksi pimpinan.
“Kami di Bidang Penta selalu siap siaga menjalankan instruksi pimpinan. Baik masyarakat yang datang langsung maupun melalui fasilitas online, kami pastikan mendapatkan perlakuan yang sama: pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional,” ucapnya.
Sukarni menambahkan bahwa kelancaran proses pendataan pencari kerja selama triwulan IV ini mencerminkan keseriusan Disnakertrans dalam memberikan akses layanan administratif yang mudah dan gratis. Ia menyebut, Kartu Kuning merupakan salah satu dokumen penting untuk memulai perjalanan karier para pencari kerja.
“Kelancaran proses pendataan ini adalah cerminan dedikasi instansi kami dalam memberikan kemudahan bagi warga Muba agar mereka memiliki modal administrasi yang kuat untuk memasuki dunia kerja,” tutupnya.
Dengan komitmen kuat serta teknologi layanan yang terus ditingkatkan, Disnakertrans Muba optimistis mampu mendukung masyarakat dalam mengakses kesempatan kerja lebih luas pada tahun-tahun mendatang. (Noto)
Berita Terkait :
Disnakertrans Muba Buka Peluang Kerja Baru Lewat Kerja Sama dengan PT PKSS, Pendaftaran Hingga 19 Desember 2025
Anggota DPRD Muba Nyadiyanto Tutup Usia, Dunia Politik Musi Banyuasin Berduka
Muba Raih Peringkat 7 Nasional Pengawasan Kearsipan 2025, Lonjakan Signifikan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Modern
Dukungan Masyarakat Muba Mengalir, Polri Diminta Tetap di Bawah Presiden RI
