Beranda Musi Banyuasin Satkamling Ngulak Muba Raih Juara II Nasional dan Juara III Satgas MBG...

Satkamling Ngulak Muba Raih Juara II Nasional dan Juara III Satgas MBG Polda Terbaik

Oleh

Kamis, 13 Agustus 2026

kelurahan_ngulak_harumkan_nama_muba_di_tingkat_nas — Lurah Ngulak Zulham menerima penghargaan dalam Awarding Day 2026 di Gedung The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026) malam. (Foto : Noto/cimutnews.co.id)

JAKARTA, cimutnews.co.id – Satkamling Ngulak Muba mencatat prestasi di tingkat nasional setelah Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) RT 09 RW 03 Kelurahan Ngulak, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, meraih Juara II kategori Satkamling Teladan tingkat nasional dan Juara III kategori Satgas MBG Polda Terbaik.

Dua penghargaan tersebut diterima Lurah Ngulak Zulham dalam Awarding Day 2026 di Gedung The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026) malam. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas partisipasi masyarakat sekaligus memperlihatkan bahwa pengamanan lingkungan tidak hanya bertumpu pada aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif warga.

Dua penghargaan untuk Ngulak di tingkat nasional

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian lomba memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Acara di Jakarta dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo, pejabat utama Mabes Polri, Kapolda penerima penghargaan, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.

Bagi masyarakat Ngulak, capaian itu bukan sekadar piala. Prestasi tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap sistem keamanan lingkungan yang dibangun melalui kerja bersama antara masyarakat, perangkat kelurahan, dan unsur terkait.

Lurah Ngulak Zulham menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif.

“Kami bersyukur dan bangga atas penghargaan ini. Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama masyarakat, perangkat kelurahan, serta semua pihak yang selama ini ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,” ujar Zulham.

Lomba tidak hanya mengukur keamanan lingkungan

Rangkaian penghargaan Hari Bhayangkara ke-80 mencakup berbagai bidang. Selain Satkamling Teladan, kategori yang dilombakan antara lain Satpam Teladan, Polisi Khusus (Polsus) Teladan, Tiga Pilar Kamtibmas, produksi dan serapan jagung, tata kelola SPPG, Satgas MBG Polda Terbaik, inovasi, manajemen media, kampung bebas narkoba, kearifan lokal hingga kebersihan.

Baca juga MUBA, cimutnews.co.id – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung progres revitalisasi Jembatan P6 Lalan di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Minggu (6/9/2026). Peninjauan dilakukan setelah target penyelesaian yang sebelumnya dijanjikan Asosiasi P6 Lalan dan kontraktor kembali mengalami keterlambatan. Jembatan P6 Lalan memiliki arti strategis bagi masyarakat Kecamatan Lalan karena menjadi salah satu akses penting dalam mobilitas warga dan aktivitas ekonomi. Karena itu, keterlambatan pekerjaan tidak hanya menyangkut target konstruksi, tetapi juga menyentuh kepentingan masyarakat yang bergantung pada akses tersebut. Herman Deru Bahas Langsung Penyebab Keterlambatan Dalam kunjungannya, Herman Deru tidak hanya melihat kondisi pekerjaan di lapangan. Gubernur juga menggelar pembahasan bersama sejumlah pihak yang terlibat dalam revitalisasi Jembatan P6 Lalan. Pertemuan tersebut melibatkan instansi terkait, Asosiasi P6 Lalan, pihak kontraktor serta masyarakat setempat. Pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menyebabkan target pembangunan kembali molor. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah provinsi ingin memastikan persoalan di lapangan tidak berhenti pada laporan administratif. Kondisi faktual pekerjaan perlu diketahui secara langsung agar langkah percepatan dapat disusun berdasarkan masalah yang benar-benar terjadi. Akses vital masyarakat Lalan Bagi masyarakat Lalan, jembatan bukan sekadar infrastruktur penghubung. Keberadaan akses tersebut berkaitan dengan kelancaran perjalanan warga, distribusi barang, kegiatan ekonomi serta konektivitas wilayah. Karena itu, setiap keterlambatan revitalisasi berpotensi memperpanjang berbagai kendala mobilitas. Semakin lama proses penyelesaian berlangsung, semakin besar pula kebutuhan masyarakat untuk menyesuaikan aktivitas mereka dengan kondisi akses yang tersedia. Sejumlah Instansi Turut Dampingi Gubernur Dalam peninjauan tersebut, Herman Deru didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Musni Wijaya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Provinsi Sumatera Selatan Affandi, serta Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husen. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muba juga hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran unsur teknis, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan menjadi penting karena persoalan jembatan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik. Ada aspek transportasi, keselamatan pengguna, pengaturan lalu lintas, hingga kepentingan ekonomi masyarakat yang harus berjalan secara bersamaan. Keterlambatan Menjadi Persoalan yang Harus Diselesaikan Bersama Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, target revitalisasi Jembatan P6 Lalan kembali mengalami kemunduran dari jadwal yang sebelumnya dijanjikan. Namun, bahan informasi yang tersedia belum mencantumkan persentase progres fisik terbaru, nilai pekerjaan, maupun tanggal pasti target penyelesaian berikutnya. Data tersebut penting untuk menjadi dasar evaluasi publik. Pemerintah, kontraktor dan pihak terkait perlu menyampaikan perkembangan pekerjaan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui apakah percepatan yang dijanjikan benar-benar berjalan di lapangan. Mengapa percepatan menjadi penting? Dari perspektif pelayanan publik, keterlambatan infrastruktur strategis dapat menimbulkan efek berantai. Gangguan akses dapat meningkatkan waktu tempuh, memengaruhi biaya distribusi dan menghambat aktivitas ekonomi warga, terutama apabila jembatan merupakan akses utama menuju kawasan permukiman dan pusat kegiatan masyarakat. Dalam jangka panjang, kepastian penyelesaian juga menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Bukan hanya hasil akhir yang dinilai, tetapi juga kemampuan seluruh pihak menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan memberikan penjelasan ketika terjadi perubahan jadwal. Pemerintah Perlu Pastikan Target Baru Terukur Peninjauan langsung Gubernur Herman Deru dapat menjadi momentum untuk mengubah pola penanganan dari sekadar mengejar penyelesaian menjadi pengawasan berbasis target. Setelah persoalan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memastikan setiap kendala memiliki solusi, penanggung jawab dan batas waktu yang jelas. persoalan Jembatan P6 Lalan menunjukkan bahwa proyek infrastruktur daerah memiliki dimensi yang lebih luas daripada pembangunan fisik. Ketika sebuah jembatan menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, keterlambatan pekerjaan otomatis berubah menjadi persoalan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Karena itu, percepatan revitalisasi sebaiknya tidak hanya diukur dari seberapa cepat pekerjaan dilanjutkan, tetapi juga dari seberapa jelas pemerintah dan pelaksana memberikan kepastian kepada masyarakat. Transparansi mengenai progres, kendala teknis dan target penyelesaian akan membantu mencegah kembali munculnya ketidakpastian. Masyarakat Menunggu Kepastian Penyelesaian Peninjauan pada Minggu (6/9/2026) menjadi sinyal bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberi perhatian terhadap persoalan Jembatan P6 Lalan. Namun, efektivitas langkah tersebut pada akhirnya akan terlihat dari tindak lanjut konkret setelah evaluasi lapangan dilakukan. Masyarakat Lalan membutuhkan akses yang aman, berfungsi dan dapat mendukung aktivitas sehari-hari. Karena itu, percepatan revitalisasi Jembatan P6 Lalan perlu diikuti pengawasan berkelanjutan agar target baru tidak kembali bergeser dan kepentingan publik tetap menjadi prioritas. Untuk pembaca CimutNews, perkembangan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah Muba dapat menjadi bagian penting dari pengawasan masyarakat terhadap jalannya pembangunan daerah. (Noto)

Dengan demikian, capaian Ngulak berada dalam rangkaian penilaian yang lebih luas mengenai kontribusi masyarakat dan kepolisian terhadap keamanan, pelayanan publik, ketahanan sosial, serta berbagai agenda pembangunan.

Muba melihat prestasi Ngulak sebagai model partisipasi warga

Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet menyampaikan apresiasi atas capaian Satkamling RT 09 RW 03 Kelurahan Ngulak tersebut.

Menurutnya, penghargaan tingkat nasional menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Muba sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Satkamling RT 09 RW 03 Kelurahan Ngulak atas prestasi yang diraih di tingkat nasional,” kata Toha.

Ia berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai pencapaian satu lingkungan. Prestasi Ngulak diharapkan dapat menjadi motivasi bagi desa dan kelurahan lain di Muba untuk memperkuat kebersamaan, keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Satkamling kembali menjadi bagian penting strategi keamanan

Penghargaan untuk Ngulak muncul ketika penguatan keamanan berbasis masyarakat kembali mendapat perhatian di Sumatera Selatan.

Polda Sumsel pada Juni 2026 menggelar Pelatihan Satkamling dengan tema revitalisasi Satkamling sebagai garda terdepan deteksi dini dan respons cepat Kamtibmas berbasis teknologi serta partisipasi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut tercatat 4.247 anggota Satkamling berada di wilayah hukum Polda Sumsel, dengan 1.700 peserta mengikuti pelatihan secara hibrida.

Angka tersebut memberi gambaran bahwa sistem keamanan lingkungan memiliki basis partisipasi yang cukup besar di Sumsel. Karena itu, keberhasilan Ngulak di tingkat nasional dapat dibaca bukan hanya sebagai prestasi sebuah RT, tetapi juga sebagai salah satu contoh dari upaya memperkuat keamanan berbasis masyarakat di tingkat lokal.

Baca juga Persiapan HUT RI ke-81 Dimulai, Banyuasin Ingin Meriahkan Kemerdekaan, Namun Tantangan di Lapangan Masih Menanti

Di sejumlah daerah lain, pengaktifan kembali Satkamling juga terus dilakukan. Polri, misalnya, mendorong pengecekan dan revitalisasi pos keamanan lingkungan sebagai sarana pencegahan gangguan Kamtibmas serta memperkuat komunikasi antara warga dan kepolisian.

penghargaan akan bernilai jika menjadi sistem

Dalam jangka pendek, penghargaan nasional dapat meningkatkan kepercayaan diri warga Ngulak untuk mempertahankan budaya gotong royong. Apresiasi seperti ini juga dapat mendorong perangkat desa dan kelurahan lain melihat keamanan lingkungan sebagai program bersama, bukan semata-mata kewajiban aparat.

Namun, tantangan sesungguhnya muncul setelah penghargaan diterima. Satkamling harus tetap aktif ketika tidak ada kompetisi, karena ukuran keberhasilan keamanan lingkungan bukan banyaknya penghargaan, melainkan kemampuan warga mendeteksi potensi gangguan, berkomunikasi cepat, dan mengambil langkah pencegahan secara tepat tanpa bertindak di luar kewenangan. (Noto)