OKU, cimutnews.co.id – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan Kabupaten OKU Selatan melaksanakan Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 pada 10–17 Februari 2026.
Agenda konstitusional ini menjadi momentum strategis bagi para wakil rakyat untuk turun langsung ke daerah pemilihan, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus memotret perkembangan pembangunan secara faktual di lapangan. Berdasarkan data resmi DPRD Sumsel, reses diikuti oleh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie (Partai Golkar), Koordinator Reses Sri Mulyadi (Partai Gerindra), Isyana Lonitasari (Partai Demokrat), At Thahirah Putri Lestari (Partai PPP), Fathan Qoribi (Partai PKB), Andri Fitriansyah (Partai NasDem), serta Mirza Gumay (Partai PAN).
Reses sebagai Amanat Regulasi
Pelaksanaan reses mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Jadwal kegiatan juga telah ditetapkan melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada awal Februari 2026.
Secara kelembagaan, reses merupakan bagian dari fungsi representasi DPRD. Melalui forum dialog dan kunjungan lapangan, anggota dewan memperoleh gambaran riil kebutuhan masyarakat yang selanjutnya akan dibahas dalam mekanisme resmi lembaga.
Koordinator Reses, Sri Mulyadi, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas formalitas.
“Reses menjadi wadah komunikasi dua arah antara masyarakat dan legislatif. Dari sini kami memperoleh gambaran konkret mengenai kebutuhan riil warga di Dapil V,” ujarnya dalam forum dialog bersama masyarakat.
Pertanian dan UMKM Dominasi Aspirasi
Sebagai wilayah dengan potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, Kabupaten OKU dan OKU Selatan menjadikan isu pertanian sebagai prioritas utama. Warga menyampaikan kebutuhan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), ketersediaan pupuk subsidi maupun non-subsidi, penyediaan bibit unggul, hingga perbaikan jalan usaha tani.
Petani menilai sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan stabilitas harga hasil bumi menjadi harapan utama agar kesejahteraan petani dapat meningkat secara berkelanjutan.
Selain pertanian, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menyuarakan kebutuhan akses permodalan, pelatihan peningkatan kapasitas, serta dukungan pemasaran produk lokal. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat memperluas akses pasar sehingga produk UMKM daerah mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
Isu stabilitas harga hasil bumi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok turut menjadi perhatian masyarakat. Warga berharap kebijakan pemerintah dapat menjaga keseimbangan harga demi mendukung program Sumsel Mandiri Pangan.
Blank Spot Internet dan Layanan Publik Disorot
Selain sektor ekonomi, persoalan keterbatasan jaringan internet atau blank spot menjadi aspirasi penting yang mencuat. Sejumlah desa di OKU dan OKU Selatan masih menghadapi keterbatasan akses sinyal, yang berdampak pada kegiatan pendidikan, ekonomi digital, serta pelayanan publik.
Masyarakat meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kominfo untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan BTS di wilayah yang belum terjangkau jaringan.
Di sisi lain, pelayanan air bersih dan listrik juga menjadi sorotan. Warga berharap peningkatan kualitas layanan dari Perusahaan Daerah Air Minum setempat dan Perusahaan Listrik Negara agar masyarakat pedesaan dapat menikmati distribusi air dan listrik yang lebih stabil serta merata.
Komitmen DPRD Kawal Aspirasi
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan dibahas melalui mekanisme resmi di DPRD.
“Kami memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada forum dialog saja. Semua akan kami tindak lanjuti dalam pembahasan kebijakan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap masukan masyarakat akan menjadi bahan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan.
Andie juga mengingatkan camat dan kepala desa agar aktif mengusulkan program melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, sehingga perencanaan pembangunan lebih terarah dan terintegrasi.
Harapan Pembangunan Berkelanjutan
Berakhirnya Reses Masa Sidang V Tahun 2026 di OKU diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan, khususnya penguatan sektor pertanian, UMKM, serta peningkatan layanan publik.
Cimutnews.co.id mencatat, efektivitas reses akan sangat ditentukan oleh tindak lanjut kebijakan dan konsistensi pengawalan program di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Sebagai media daerah yang menjunjung tinggi akurasi dan keberimbangan, cimutnews.co.id akan terus memantau perkembangan pembahasan aspirasi ini di DPRD Sumsel, sekaligus membuka ruang klarifikasi dan konfirmasi dari seluruh pihak terkait demi menjaga transparansi informasi kepada publik. (Agus)
Berita Terkait :
Reses DPRD Sumsel Dapil 8 Sambangi Enam SMA di Bumi Silampari, Serap Aspirasi Infrastruktur hingga Kesejahteraan Guru
Pemkab OKU Selatan Perkuat Sinergi Layanan Keagamaan dan Pelayanan Haji Lewat Audiensi Bersama Kemenag dan Kantor Haji
PKB Tegaskan Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Fraksi Banyuasin Nyatakan Tegak Lurus Instruksi Cak Imin
DPRD Sumsel Ingatkan Bahaya Jalur Ilegal Pekerja Migran, Soroti Risiko TPPO hingga Eksploitasi
